Presiden Joko Widodo Waspadai Peningkatan Kasus Covid-19 saat Libur Panjang

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pemerintah berupaya untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 saat libur panjang akhir Oktober mendatang.

Saat memimpin rapat terbatas mengenai hal tersebut, Presiden Joko Widodo mengingatkan jajarannya agar peningkatan laju penularan pandemi tidak terjadi selepas masa libur tersebut.

"Kita memiliki pengalaman kemarin libur panjang, pada satu setengah bulan yang lalu mungkin. Setelah itu terjadi kenaikan yang agak tinggi. Oleh sebab itu, ini perlu kita bicarakan agar kegiatan libur panjang dan cuti bersama ini jangan sampai berdampak pada kenaikan kasus Covid," ujarnya dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (19/10/2020).

Baca juga: Hasil Pemeriksaan Covid-19 Menunjukkan Perkembangan Membaik

Baca juga: Libur Panjang Pekan Depan, Hati-hati Lonjakan Kenaikan Kasus Covid-19

Saat ini, berdasarkan data per 18 Oktober 2020, rata-rata kasus aktif di Indonesia berada pada angka 17,69 persen. Angka tersebut sudah lebih rendah dari rata-rata kasus aktif dunia yang mencapai 22,54 persen.

"Ini bagus sekali. Kita 17,69 persen, dunia 22,54 persen," kata Presiden.

Dalam data yang sama, rata-rata kematian akibat Covid-19 di Indonesia juga menurun dari sebelumnya berada pada angka 3,94 persen menjadi 3,45 persen. Hal itu juga diikuti dengan rata-rata kesembuhan di Indonesia yang membaik.

"Kemudian rata-rata kesembuhan di Indonesia 78,84 persen. Ini juga lebih tinggi dari rata-rata kesembuhan dunia yang 74,67 persen," tuturnya.

Baca juga: Raperda Covid-19 Disahkan, Wagub DKI: Kini Pemerintah Punya Landasan Hukum Kuat

Baca juga: Raperda Covid-19 Disahkan, Wagub DKI Sebut Pemerintah Sudah Punya Landasan Hukum Kuat

Oleh karena itu, Kepala Negara berharap dan berupaya agar angka-angka perbaikan tersebut dapat semakin meningkat dari waktu ke waktu agar selanjutnya tren penyebaran kasus Covid-19 di Indonesia semakin membaik.

Sementara itu terkait vaksin, Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajarannya untuk mempersiapkan dengan detail dan hati-hati rencana pemberian vaksin Covid-19.

Selain persiapan matang yang dibutuhkan terkait pengadaan dan distribusi vaksin, edukasi mengenai rencana tersebut juga harus dilakukan dengan baik.

"Vaksin ini saya minta jangan tergesa-gesa karena sangat kompleks. Jadi saya harapkan betul-betul disiapkan mengenai vaksin, komunikasi publiknya terutama, yang berkaitan dengan halal dan haram, harga, kualitas, dan distribusinya seperti apa," ujarnya saat memimpin rapat terbatas mengenai antisipasi penyebaran Covid-19 saat libur panjang akhir Oktober tahun 2020.

Baca juga: Satgas Penanganan Covid-19 Imbau Masyarakat Tetap Terapkan Protokol 3M Meski Sudah Divaksinasi

Baca juga: Tagihan Perawatan Pasien di Rumah Sakit Swasta Rujukan Covid-19 Kota Bekasi Capai Rp 147 Miliar

Menurut Presiden, hal mendasar yang harus dijadikan perhatian ialah pada saat tahap implementasi nanti di mana hal tersebut bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan sehingga perlu kehati-hatian demi keselamatan dan kesehatan masyarakat.

"Titik kritis dari vaksinasi nanti adalah di implementasi. Jangan menganggap mudah implementasi. Tidak mudah. Prosesnya seperti apa, siapa yang pertama disuntik terlebih dahulu, kenapa dia, harus dijelaskan betul kepada publik. Proses-proses komunikasi publik ini yang harus disiapkan," tuturnya.

Pelatihan-pelatihan bagi tenaga medis dan pihak-pihak yang bersentuhan langsung dengan rencana vaksinasi tersebut juga dipandang perlu untuk memperoleh pelatihan yang memadai. Sebagaimana diketahui, vaksin-vaksin tersebut memerlukan perlakuan khusus hingga nanti diberikan kepada masyarakat.

"Karena vaksin pun ini harus mendapatkan treatment dan perlakuan yang spesifik. Tiap vaksin beda-beda. Saya minta ini dilibatkan WHO Indonesia agar mereka bisa memberikan training-training sehingga standarnya menjadi jelas," ucap Presiden.