Breaking News:

UU cipta kerja

UU Cipta Kerja Hapus IMB, Mudahkan Masyarakat tapi Pemda Kehilangan Pemasukan Keuangan

masyarakat akan lebih dimudahkan dalam mendirikan bangunan, karena tidak lagi harus mendapatkan IMB terlebih dahulu

Warta Kota/Feryanto Hadi
Ilustrasi - Sejumlah petugas Satpol PP membongkar bangunan di Jalan R.A Kartini, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, lantaran tidak menjalankan aturan pembangunan, yakni membangun tidak sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 

Wartakotalive.com, Jakarta - Undang-Undang Cipta Kerja menghapus izin mendirikan bangunan (IMB), yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Bangunan Gedung.

Anggota Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin mengatakan, Pasal 24 angka 3 dalam UU Cipta Kerja mengubah isi dari Pasal 6 UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, yang salah satunya menghapus IMB.

"Dengan beleid baru ini, maka masyarakat akan lebih dimudahkan dalam mendirikan bangunan, karena tidak lagi harus mendapatkan IMB terlebih dahulu. Tentu saja ini sangat efesien dari segi waktu dan biaya," kata Zulfikar saat dihubungi Tribun, Jakarta, Kamis (15/10/2020).

Menurutnya, penghapusan IMB tentu memiliki dampak yang ditimbulkan ke depannya, karena selama ini izin tersebut menjadi kewenangan pemerintah daerah (Pemda).

Dampak pertama, kata Zulfikar, bagaimana mekanisme pengawasan tentang pendirian bangunan yang harus sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di wilayah tersebut, karena selama ini terjadi banyak pelanggaran di lapangan terkait hal tersebut.

Kedua, Pemda yang memiliki Peraturan Daerah terkait RDTR sampai saat ini baru ada 53 daerah di seluruh Indonesia.

"Tentu ini akan menyulitkan bagi masyarakat yang akan membuat bangunan. Apa pedoman yang akan mereka gunakan bila IMB tidak ada lagi dan RDTT tidak ada," paparnya.

"Ketiga, Pemda akan kehilangan pemasukan keuangan yang selama ini di dapatkan dari IMB. Bila pemasukan berkurang tentu saja proses pembangunan di daerah pun bisa terganggu," sambung politikus Golkar itu.

Melihat kondisi tersebut, Zulfikar meminta pemerintah pusat harus lebih tegas kepada Pemda, untuk segera membuat RDTR di wilayahnya masing-masing.

Pembangunan gedung 6 lantai di Jalan Darmawangsa XI No 58, Kelurahan Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan memantik perhatian masyarakat. Pasalnya, gedung yang disegel karena melanggar Izin Mendirikan Bangunan (IMB) itu memanfatakan masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menyelesaikan pembangunan.
Ilustrasi - Pembangunan gedung 6 lantai di Jalan Darmawangsa XI No 58, Kelurahan Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan memantik perhatian masyarakat. Pasalnya, gedung yang disegel karena melanggar Izin Mendirikan Bangunan (IMB) itu memanfatakan masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menyelesaikan pembangunan. (Warta Kota)

"Dalam perencanaan dan pembahasan RDTR tersebut, harus dilakukan secara terbuka dan partisipatoris, demi pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta good and clean government," tuturnya.

Halaman
123
Editor: Bambang Putranto
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved