Breaking News:

Berita Video

VIDEO: DPRD DKI Minta Pemprov Galakkan Sosialisasi Bahaya Covid di Masa PSBB Transisi

Hasil temuan saya di masyarakat bawah, masih banyak yang tidak tahu apa itu Covid-19.

istimewa
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta menggalakkan atau memperbanyak sosialisasi bahaya Covid 19 di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi, hingga 25 Oktober 2020 mendatang.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth menilai dengan kembalinya diberlakukan PSBB Transisi di Jakarta, ia meminta agar Pemprov DKI Jakarta harus lebih masif dan fokus dalam melakukan sosialisasi protokol kesehatan Covid-19.

"Saya meminta kepada Pemprov DKI Jakarta agar lebih masif dan serius dalam sosialisasi protokol kesehatan Covid-19 ke warga. Hasil temuan saya di masyarakat bawah, masih banyak yang tidak tahu apa itu Covid-19, akibatnya serta cara pencegahannya," kata Kenneth dalam keterangannya, Selasa (13/10/2020).

Menurut pria yang kerap disapa Kent itu menambahkan, sangat berbahaya jika Pemprov DKI Jakarta tidak melakukan sosialisasi yang masif kepada warga tentang bahayanya Covid-19, dan cara melaksanakan protokol kesehatan yang baik dan benar.

Kent berharap para ASN tetap semangat untuk sosialisasi, dan edukasi tentang bahaya Covid-19,

"Serta cara pencegahannya dibandingkan semangat untuk memberikan sanksi kepada masyarakat Jakarta," ujar Kent.

Ia menegaskan, PSBB Transisi tidak bermakna melonggarkan protokol kesehatan Covid-19, akan tetapi harus lebih disiplin dalam menjalankannya.

"Jadi jangan salah persepsi soal kelonggaran menarik rem darurat beralih ke PSBB Transisi. Seharusnya Masyarakat harus lebih sadar, dan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan Covid-19 agar tidak terjadi peningkatan kasus Covid-19 di DKI Jakarta," tegasnya.

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan untuk melonggarkan rem darurat, sejumlah fasilitas umum yang semula tidak diizinkan beroperasi, kini mulai diberi kelonggaran.

Namun, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pengelola fasilitas umum seperti restoran, kafe, perkantoran, tempat olahraga, hingga masjid, untuk dapat beroperasi kembali.

Halaman
12
Editor: Ahmad Sabran
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved