Berita Video

VIDEO: Pemkab Tangerang Khawatirkan Klaster Baru Covid-19 dalam Aksi Demo Buruh Menolak UU Cilaka

"Sebelumnya dialog, mereka kami Rapid Test terlebih dahulu. Karena kami juga memantau klaster di pabrik dan alhamdulilah hasilnya Non Reaktif,"

Editor: Ahmad Sabran
Warta Kota/Andika Panduwinata
Sejumlah buruh menggelar aksi besar-besaran di Gedung Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang pada Selasa (6/10/2020). 

WARTAKOTALIVE.COM, TIGARAKSA - Rombongan buruh menggelar aksi besar - besaran di Gedung Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang pada Selasa (6/10/2020). Sekda Kabupaten Tangerang, Maesyal Rasyid menemui rombongan buruh yang berunjuk rasa terkait penolakan RUU Cipta Kerja Omnibus Law. 

Sejumlah elemen dari berbagai organisasi buruh pun berkumpul. Maesyal menjelaskan pihaknya menyambut baik para pendemo untuk berdialog langsung dengan pemerintahan setempat.

"Sebelumnya dialog, mereka kami Rapid Test terlebih dahulu. Karena kami juga memantau klaster di pabrik dan alhamdulilah hasilnya Non Reaktif," ujar Sekda. 

Dirinya mengungkapkan para buruh ini menyampaikan hasil petisi untuk menolak Omnibus Law. Mereka menyampaikan harapannya kepada Pemkab agar aspirasinya disampaikan ke Pemerintah Pusat dan DPR RI 

"Pemkab Tangerang sudah merespon terhadap situasi dsn kondisi yang berkembang di Kabupaten Tangerang. Kami akan sampaikan aspirasinya," ucapnya.

Sekda juga akan segera membahas dengan DPRD dan menyampaikan kondisi kepada Pemerintah Pusat dan DPR RI segera mungkin. Dan langsung menemui para buruh di depan Kantor Bupati Tangerang.

Senada dengan Anggota DPRD Kabupaten Tangerang, Yaya Amsori mengatakan, pihaknya menerima dengan baik aspirasi rombongan buruh Kabupaten Tangerang. Pasalnya, mendukung para buruh yang menggelar aksi demonstrasi hari ini dalam rangka menolak RUU Cipta Kerja untuk dijadikan undang undang yang terbaru, walaupun sudah diketok palu.

"Kami berdoa bersama, kita dari DPRD dan Pemerintah Kabupaten Tangerang ingin membahas. Mudah - mudahan hasilnya bisa langsung di-follow up ke Pemerintah Pusat," tutur politisi dari Partai Demokrat itu. (dik)

Sumber: Warta Kota
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved