DPR Sahkan RUU Cipta Kerja, Ini Pengalihan Lalin di Sekitar Senayan Antisipasi Aksi Buruh

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - DPR RI secara resmi telah mengesahkan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Jadi Undang-Undang Cipta Kerja, Senin (5/10/2020).

Disahkannya Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi adi UU itu menuai pro dan kontra di masyarakat.

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mempersiapkan pengalihan lalu lintas (lalin) di sekitar kawasan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, untuk mengantisipasi aksi buruh penolak Omnibus Law, Selasa (6/10/2020).

Video: Penolakan UU Cipta Kerja, 40.000 Buruh di Bekasi Ikut Mogok Nasional

"Pengalihan arus bersifat situasional dan pengamanan kurang lebih tetap, tapi beberapa laporan dari jajaran bahwa massa tidak ke Jakarta tapi melaksanakan aksi di pabrik masing-masing," kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Sambodo Purnomo Yogo, di Jakarta.

Polisi lalu lintas menyiapkan empat rekayasa lalu lintas yang dilakukan di kawasan Senayan, di antaranya sebagai berikut:

• Disahkan DPR, Omnibus Law RUU Cipta Kerja Jadi Undang-Undang, Tiga Poin Ini Menuai Sorotan

• DPR Trending Berisi Hujatan, Mengapa UU Cipta Kerja yang Disahkan DPR Dianggap Cacat Prosedur?

1. Arus lalu lintas dari Jalan Gerbang Pemuda arah Jalan Gatot Subroto diputar balik di depan Pintu 10 GBK mengarah ke Jalan Gerbang Pemuda.

2. Arus lalu lintas dari Tol Dalam Kota yang akan keluar di gerbang Pulo Dua diluruskan ke arah Tol Tomang.

3. Arus lalu lintas dari Jalan Palmerah Timur arah Jalan Gelora diluruskan ke Jalan Tentara Pelajar.

4. Arus lalu lintas dari Jalan Gerbang Pemuda arah Jalan Gelora dibelokkan ke kiri Jalan Asia Afrika.

Sambodo mengimbau masyarakat yang akan beraktivitas secara rutin di kawasan Senayan agar menghindari lokasi penerapan rekayasa lalu lintas di empat lokasi tersebut agar terhindar dari potensi kemacetan.

• BREAKING NEWS: Presiden AS Donald Trump Umumkan Ia Akan Segera Keluar dari Rumah Sakit

"Sebagai antisipasi demonstrasi, kami harap masyarakat menghindari beberapa titik seperti Jalan Gelora, Jalan Gerbang Pemuda, Jalan Tentara Pelajar, Jalan Gatot Subroto, dan Jalan Palmerah Timur," kata Sambodo.

Aksi penolakan buruh terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja atau Omnibus Law sudah berlangsung sejak 2019.

Namun pada Senin (5/10), RUU Cipta Kerja Omnibis Law itu akhirnya disahkan oleh DPR melalui rapat paripurna sebagai undang-undang.

Dunia usaha sayangkan rencana mogok nasional Serikat Pekerja

Sementara itu, Dunia usaha menyayangkan rencana mogok nasional yang akan digelar serikat pekerja selama tiga hari mendatang sebagai bentuk penolakan RUU Cipta Kerja yang akan disahkan dalam Sidang Paripurna DPR pada 6-8 Oktober 2020.

• Update Covid-19 Kota Bogor: Pekan Ini Masih Status Zona Merah, Sebagian Besar dari Kluster Keluarga

"Dalam kondisi kita sedang fokus melawan Covid-19 ini seharusnya serikat pekerja atau buruh tampil membantu pemerintah dan dunia usaha bagaimana agar kita dapat segera mengatasi dan mengendalikan pandemi Covid-19 yang telah menghentikan berbagai aktivitas perekonomian kita," kata Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta Sarman Simanjorang dalam keterangannya di Jakarta, Senin (5//10/2020).

Sarman menuturkan mogok kerja memang hak dasar pekerja dan buruh yang diatur dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Namun, menurut dia, mogok kerja dinyatakan sah jika perundingan gagal antara serikat pekerja atau buruh dengan perusahaan atas masalah hubungan industrial yang terjadi.

• Vanessa Angel Masih Miliki Gangguan Kecemasan, Bibi Ardiansyah Beberkan Usaha Bunuh Diri Istrinya

Serikat pekerja juga wajib memberitahukan tujuh hari kerja sebelum mogok secara tertulis kepada pengusaha dan dinas tenaga kerja setempat.

Di luar ketentuan tersebut, jika pekerja atau buruh ikut ajakan mogok kerja tersebut, maka pengusaha dapat memberikan sanksi.

"Dalam situasi seperti ini kita harus menjaga psikologi pengusaha agar jangan sampai melakukan PHK akibat dari isu mogok kerja yang dilakukan tidak sesuai aturan ketenagakerjaan," kata Sarman, yang juga Anggota Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional.

Serikat pekerja atau buruh, imbuh Sarman, seharusnya harus mengutamakan kepentingan yang lebih luas dan strategis demi masa depan ekonomi Indonesia dan nasib pekerja dan jutaan pengangguran.

• Disahkan DPR, Omnibus Law RUU Cipta Kerja Jadi Undang-Undang, Tiga Poin Ini Menuai Sorotan

Mantan anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta itu juga meminta serikat pekerja atau buruh seharusnya berani keluar pola pikir konvensional, membawa pekerja yang berdaya saing dengan keterampilan dan kompetensi yang mampu menyesuaikan dengan teknologi
terkini.

Dengan demikian, Indonesia tidak lagi terjebak dengan isu upah akan tetapi upah akan disesuaikan dengan kompetensi atau kemampuan pekerja.

Sarman mengatakan jika dalam RUU Cipta Kerja ini masih ada hal yang dianggap belum sesuai dengan keinginan serikat pekerja atau buruh, tentu masih dapat dimasukkan dalam aturan turunan seperti peraturan pemerintah atau peraturan menteri.

• KABAR Gembira: Umrah Kembali Dibuka Mulai 4 Oktober dan 1 November 2020

"Jika serikat pekerja atau buruh akan tetap memaksakan mogok kerja dengan unjuk rasa kami memprediksi bahwa tidak akan efektif di mana pekerja atau buruh tidak berani ikut mogok dan unjuk rasa karena tidak sah takut mendapatkan sanksi," katanya.

Sarman juga khawatir mogok kerja akan menunjukkan kepada calon investor bahwa tenaga kerja Indonesia kurang produktif dan kompetitif.

Ia juga mengkhawatirkan adanya klaster baru penyebaran virus COVID-19 yang akan memperpanjang PSBB yang membatasi berbagai aktivitas perekonomian.

"Harapan kami agar serikat pekerja atau buruh dapat bersama sama membangun perekonomian, meningkatkan kompetensi pekerja dan memikirkan nasib jutaan pengangguran yang terkena PHK dan dirumahkan," pungkas Sarman.  (Antaranews)