Agum Gumelar Sayangkan Sikap Purnawirawan Terlibat Debat dengan Dandim saat Ziarah ke TMP Kalibata

Fakta baru mulai muncul di balik peristiwa kericuhan yang terjadi antara purnawirawan TNI dan kelompok massa di depan Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Timur, Rabu (30/9/2020) lalu.

Pangdam Jaya, Mayjen Dudung Abdurachman mengungkap sejumlah fakta tersebut dalam jumpa pers di Makodam Jaya, Jalan Mayjen Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur, Kamis (1/10/2020).

Salah satunya soal kegiatan ziarah kelompok purnawirawan TNI ke makam pahlawan itu ternyata tak mengantongi izin dari Kementerian Sosial.

• Karakteristik Batik yang Beraneka Ragam jadi Ragam Kekayaan Indonesia

Izin tak diberikan karena kegiatan tersebut melanggar protokol kesehatan Covid-19.

Namun, di samping itu, Dudung mengaku bada fakta yang lebih mencengangkan lagi.

Kegiatan ziarah d TMP Kalibata rupanya berujung dengan deklarasi dukungan terhadap Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

Kompas.com pun merangkum beberapa fakta tersebut baru tersebut.

1. Tak diberi izin oleh Kemensos

Dudung mengatakan peziarah yang terdiri dari purnawirawan TNI termasuk mantan Panglima TNI, Jendral Gatot Nurmantyo sempat berkirim surat kepada Kementerian Sosial.

Surat itu bertujuan agar mereka dapat izin untuk melakukan ziarah dalam jumlah besar ke TMP Kalibata.

Tentu ziarah itu dilakukan dalam rangka memperingati peristiwa tragedi G30S PKI.

• Rizki DA Menjalani Tahun Terberat dalam Perjalanan Hidupnya

"Surat (izin untuk menggelar ziarah) itu ditunjukkan ke Kemensos namun dari Kemensos tidak diizinkan dengan alasan karena Covid-19," kata Dudung.

Namun demikian, anggota PPKP itu tetap datang menggelar ziarah. Alhasil, berkumpulah sekitar 150 orang di depan TMP Kalibata untuk menggelar ziarah.

2. Kegiatan tak resmi yang tidak diketahui Pepabri

Selain tak mendapat izin dari Kemensos, kegiatan tersebut juga diluar dari sepengetahuan pengurus Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Pepabri).