Survei SMRC Ungkap 14% Rakyat Indonesia Setuju PKI Bangkit, Jumlahnya Tak Banyak Berubah Sejak 2016

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mengungkapkan, sebanyak 14% dari total populasi Indonesia setuju saat ini terjadi kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas mengatakan, dari sisi awareness (tingkat kesadaran), sekira 36% warga Indonesia saat ini pernah mendengar isu kebangkitan PKI.

"Sedangkan 64% mengaku tidak tahu atau tidak pernah mendengar isu tersebut," ujar Sirojudin dalam webinar dan rilis survei SMRC bertajuk 'Penilaian Publik Terhadap Isu Kebangkitan PKI", Rabu (30/9/2020).

• DAFTAR 62 Zona Merah Covid-19 di Indonesia: Sumut dan Sumbar Paling Banyak

Sementara, dari 36% yang pernah mendengar isu tersebut, sekira 38,7% setuju saat ini tengah terjadi kebangkitan PKI.

"Jika ditotal dari populasi Indonesia, maka ada 14% yang mengatakan setuju bahwa sekarang terjadi kebangkitan PKI," tutur Sirojudin.

Sirojudin memaparkan, tren warga yang setuju saat ini terjadi kebangkitan PKI, berada di angka 10-16%.

• Mahfud MD: Nobar yang Langgar Protokol Kesehatan Dilarang, Bukan Cuma untuk Film G30S/PKI

Tren itu dilihat dari Juni 2016-September 2020.

Tren tertinggi pada Mei 2018, terendah di November 2016 dan Maret 2020 sekitar 10%.

"Secara umum memang kita melihat warga Indonesia yang setuju dengan pendapat Indonesia tengah terjadi kebangkitan PKI itu tidak banyak berubah dari 2016 kisarannya 10-16%," ulas Sirojudin.

• KAMI Bilang Oligarki Tanda Kebangkitan Komunis, Usman Hamid: Itu Justru Musuh Sejati PKI

Sementara, saat ini di September 2020, warga yang setuju sedang terjadi kebangkitan PKI berada di kisaran 14%.

Dari 14% populasi Indonesia, menurut Sirojudin, 79% mengatakan kebangkitan PKI sudah cukup serius mengancam bagi negara.

"Artinya 79% dari 14%, ada 11% dari populasi yang setuju kebangkitan PKI menjadi ancaman."

• INI 20 Daerah dengan Kematian Akibat Covid-19 Tertinggi di Indonesia, Setiap Angka Adalah Nyawa

"Dari 11% ada sekitar 69%, artinya 8% dari populasi Indonesia menyatakan pemerintah tidak tegas atas ancaman kebangkitan PKI tersebut," ucapnya.

Survei SMRC digelar pada 23-26 September 2020, untuk melihat secara khusus bagaimana warga melihat perdebatan publik tentang isu kebangkitan PKI.

Juga, seberapa banyak yang tahu tentang isu tersebut, dan seberapa banyak yang setuju dengan isu ini.

• 21 ABG Cigombong Sumbang Kasus Terbanyak Covid-19 di Kabupaten Bogor per 29 September 2020

Survei dilakukan kepada 1.203 responden berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah.

Survei dilakukan wawancara melalui telepon.

Margin of eror survei diperkirakan kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.

Polisi Larang Nobar Film G30S/PKI

Polri melarang kegiatan nonton bersama film Gerakan 30 September (G30S/PKI) di tengah pandemi Covid-19.

• Jadi Kuasa Hukum Anak Soeharto Gugat Sri Mulyani, Mantan Pimpinan KPK: Orde Baru Sudah Almarhum

Larangan dilakukan untuk menghindari penularan Covid-19 di tempat keramaian.

"Yang jelas Polri tidak akan mengeluarkan izin keramaian."

"Ingat, keselamatan jiwa masyarakat itu yang paling utama."

• Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo Sembuh, Anak Buahnya Meninggal Akibat Covid-19

"Dan ini masih dalam masa pandemi Covid-19," kata Karo Penmas Humas Polri Brigjen Awi Setyono di Mabes Polri, Jakarta, Senin (28/9/2020).

Dia meminta masyarakat menonton film G30S/PKI di rumah masing-masing.

"Sekali lagi Polri tidak akan mengeluarkan izin untuk keramaian."

"Kalau mau nonton ya silakan nonton masing-masing," ucapnya. 

Gubernur Lemhannas: Komunisme di Dunia Sudah Mati

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letnan Jenderal Purnawirawan Agus Widjojo menyatakan, komunisme di dunia saat ini sudah mati.

Pernyataan ini disampaikan Agus dalam rangka menepis isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang santer terdengar di Tanah Air setiap memasuki Bulan September.

Mulanya Agus menjelaskan, payung hukum yang melarang menyebarkan ajaran dan paham Komunisme, Marxisme, dan Leninisme di Indonesia itu sudah kuat.

• Pilkada Tetap Digelar 9 Desember 2020, Waketum MUI: Apakah Demi Hak Konstitusi, Ribuan Orang Mati?

Salah satunya tertuang dalam TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia yang sudah juga disertai dengan ancaman sanksinya.

"Jadi sudah cukup kuat dan tinggal ditegakkan."

"Kalau ada gejala-gejala itu (komunisme bangkit). tinggal laporkan ke pihak berwenang untuk ditindak," ucap Agus dalam sesi wawancara eksklusif dengan Tribunnews di kantornya, Rabu (23/9/2020).

• PIDATO Lengkap Jokowi di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa: PBB Harus Berbenah Diri

Agus mengatakan, bila isu kebangkitan PKI masih santer terdengar, berarti undang-undang yang melarang tidak cukup konkret untuk menjadi indikator.

Ia mempertanyakan, apa saja yang dikatakan sebagai usaha menyebarkan ajaran dan paham Komunisme, Marxisme, dan Leninisme?

"Bentuknya bagaimana? Apakah kalau orang mempunyai atribut palu arit apakah itu menyebarkan ajaran?"

• Dua Usul MUI Soal Pilkada 2020 di Masa Pandemi Covid-19, Dipilih Lewat DPRD dan Tunjuk Plt

"Kalau orang punya buku tentang sejarah PKI dalam konteks politik sejarah Indonesia, apakah itu juga termasuk menyebarkan paham komunisme?" Tanyanya.

Menurutnya, UU yang melarang penyebaran ajaran dan paham komunisme harus lebih konkret dan bisa dilihat di dalam kenyataan yang terukur.

"Selama hal demikian masih jadi perdebatan, berarti undang-undang yang melarang penyebaran ajaran komunisme itu belum cukup konkret untuk dijabarkan menjadi indikator-indikator yang bisa diukur," tuturnya.

• Hari Ini Penetapan Pasangan Calon Pilkada Serentak 2020, yang Lolos Diumumkan di Website KPUD

Namun demikian, Agus optimistis Indonesia sejauh ini telah memiliki payung hukum dan dasar hukum yang sudah sangat kuat dalam rangka membendung lahirnya PKI.

Selain itu, berdasarkan pengamatan Lemhannas, komunisme di dunia saat ini sudah mati.

"Kita lihat bahwa komunisme di dunia itu sudah mati. Walaupun masih ada partai tunggal, partai komunis, istilah-istilah itu masih ada."

• Tertunda Gara-Covid-19, Besok Dewan Pengawas KPK Putuskan Nasib Firli Bahuri di Kasus Helikopter

"Di masa perang dingin di negara dunia ketiga, itu biasanya berkait dengan komunisme internasional."

"Sedangkan sekarang gerakan komunisme internasionalnya sudah tidak ada," paparnya. (Dennis Destryawan)