ICW: Kinerja Tiga Lembaga Penegak Hukum dalam Penindakan Kasus Korupsi Buruk

Wartakotalive.com, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta pemerintah untuk memotong anggaran lembaga penegak hukum yang tidak optimal dalam menindak kasus korupsi.

Permintaan ini disampaikan lantaran penindakan kasus korupsi sepanjang semester I 2020 jauh dari target yang ditetapkan oleh masing-masing penegak hukum, baik Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Pemerintah harus memotong anggaran setiap institusi penegak hukum yang tidak optimal dalam menjalankan fungsi penindakan kasus korupsi," kata Peneliti ICW Wana Alamsyah dalam diskusi 'Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2020' yang digelar secara daring, Selasa (29/9/2020).

ICW juga meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengevaluasi kinerja penegak hukum yang menangani kasus korupsi lantaran masih minim menerapkan pasal pencucian uang.

Dari 169 perkara yang ditangani tiga lembaga penegak hukum selama semester I 2020, hanya dua kasus yang menerapkan pasal pencucian uang.

Minimnya penerapan pasal pencucian uang dinilai ICW kontraproduktif dengan keinginan pemerintah untuk memiskinkan koruptor.

Selain itu, ICW menduga sedikitnya kasus korupsi yang menggunakan pasal pencucian uang diduga akibat kemalasan penyidik dalam melakukan penelusuran aset para koruptor dan mencari bukti transaksi keuangan mencurigakan.

"Presiden harus segera melakukan evaluasi terhadap kinerja penegak hukum dalam penanganan kasus korupsi, terutama pada aspek pengenaan pasal pencucian uang. Hal ini menunjukkan bahwa visi penegak hukum tidak sejalan dengan Presiden yakni memulihkan keuangan negara," katanya.

Wana mengakui, secara total, tren penindakan pada semester I 2020 meningkat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Pada semester I secara total terdapat 169 kasus yang ditangani tiga lembaga penegak hukum dengan 372 tersangka dari berbagai latar belakang profesi.

Sementara pada semester I 2019, ICW mencatat terdapat 122 kasus korupsi dengan total tersangka 250 orang.

Meski demikian, jumlah perkara yang ditangani pada 2020 Dinilai ICW masih jauh dari target yang ditetapkan masing-masing penegak hukum.

Kejaksaan misalnya, berdasarkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran tahun 2020, target penanganan perkara korupsi yang dilakukan oleh institusi Kejaksaan sebanyak 566 kasus per tahun.

Dari target itu, diasumsikan setiap semester, Kejaksaan mampu menangani sebanyak 283 kasus korupsi atau sekitar 50 persen dari target yang harus dicapai.

Faktanya realisasi penanganan perkara Kejaksaan pada semester I 2020 hanya sebanyak 91 kasus.

Demikian pula dengan Kepolisian yang dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran tahun 2020 menargetkan menangani 1.539 kasus korupsi per tahun.

Dari target itu, setiap semester diasumsikan kepolisian mampu menangani sebanyak 770 kasus korupsi atau sekitar 50 persen dari target yang harus dicapai.

Faktanya, kata Wana, realisasi penanganan perkara korupsi yang dilakukan oleh kepolisian pada semester I 2020 hanya sebanyak 72 kasus.

Kondisi serupa dialami KPK. Berdasarkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran tahun 2020, KPK menargetkan menangani sebanyak 120 kasus per tahun dengan asumsi setiap semester mampu menangani sebanyak 60 kasus korupsi atau sekitar 50 persen dari target yang harus dicapai per semester.

Faktanya realisasi penanganan perkara korupsi yang dilakukan oleh KPK pada semester I 2020 hanya sebanyak enam kasus.

"Kinerja penegak hukum dalam aspek penindakan kasus korupsi buruk. Hal tersebut dapat dilihat dari target pencapaian sesuai dengan DIPA tahun anggaran 2020 yang persentasenya di bawah 50 persen," kata Wana.

Untuk itu, selain meminta pemerintah memotong anggaran institusi penegak hukum yang tak optimal, ICW juga meminta DPR meminta pertanggungjawaban tiga lembaga penegak hukum atas rendahnya capaian target mereka pada Semester I 2020.

"Dewan Perwakilan Rakyat harus meminta pertanggungjawaban kepada institusi penegak hukum mengenai tidak tercapainya realisasi penanganan perkara per semester I 2020," kata Wana.

Tak hanya itu, ICW juga meminta Komisi Kepolisian, Komisi Kejaksaan, dan Dewan Pengawas KPK untuk mengawasi secara intensif kerja-kerja penindakan korupsi yang dilakukan masing-masing instansi.

Terkhusus Dewan Pengawas KPK, ICW meminta struktur yang baru dibentuk berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK itu untuk menjatuhkan sanksi terhadap insan KPK yang menghalangi proses penanganan perkara.

"Dewan Pengawas KPK harus memberikan sanksi bagi siapapun insan di KPK yang secara terang-terangan menghambat proses penindakan kasus korupsi," katanya.

Dikonfirmasi terpisah, Plt Juru Bicara Penindakan KPK Ali Fikri menilai ICW telah keliru dalam mendefinisikan kasus atau perkara.

Ditegaskan, dari 125 perkara yang ditargetkan, KPK telah menyidik 43 kasus baru dan 117 kasus dari sebelum tahun 2020. Dengan demikian, secara total KPK sedang menyidik 160 kasus korupsi.

"ICW salah memahami kasus dan perkara. Dari target 125 perkara, hingga 30 Juni, KPK telah melakukan 43 penyidikan perkara baru dan 117 penyidikan perkara dari sebelum 2020. Sehingga jika diakumulasikan saat ini sedang menangani 160 penyidikan perkara," kata Ali.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul ICW Minta Anggaran Penegak Hukum yang Tak Optimal Berantas Korupsi Dipotong