Jokowi: Mini Lockdown yang Berulang Lebih Efektif Ketimbang Tutup Satu Kota Atau Provinsi

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan agar pemerintah daerah menerapkan intervensi berbasis lokal dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Hal itu disampaikan Presiden dalam rapat terbatas Laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (28/9/2020).

"Berkaitan dengan intervensi berbasis lokal."

• Hatta Ali Tak Kenal Jaksa Pinangki dan Andi Irfan Jaya, tapi Berkawan dengan Anita Kolopaking

"Ini perlu saya sampaikan sekali lagi kepada komite bahwa intervensi berbasis lokal ini agar disampaikan kepada provinsi kabupaten kota," kata Presiden.

Menurut Presiden, pembatasan berskala mikro akan lebih efektif menekan penyebaran Covid-19.

Mulai dari pembatasan di tingkat desa, tingkat kampung, tingkat RW, RT, kantor, atau pondok pesantren.

• Ekstasi Produksi Rumahan di Cipondoh Berlambang Transformers, Dua Minggu Hasilkan 400 Butir

"Saya kira itu lebih efektif. Mini lockdown yang berulang itu akan lebih efektif," ujar Presiden.

Jangan sampai, menurut Presiden, dalam menanggulangi penyebaran Covid-19, pemerintah daerah menggenerailisir kondisi. Karena, hal itu akan merugikan banyak orang.

"Jangan sampai kita generalisir satu kota atau satu kabupaten apalagi satu provinsi, ini akan merugikan banyak orang," paparnya.

• Luncurkan Buku Pilihan Buat Pak Jokowi: Mundur Atau Terus, Amien Rais: Bangsa Kita Dibelah

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah daerah tidak terburu-buru menutup wilayah dalam mengendalikan penyebaran Covid-19.

Hal itu disampaikan Presiden dalam Rapat Terbatas Laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/9/2020).

"Sekali lagi jangan buru-buru menutup sebuah wilayah, menutup sebuah kota, menutup sebuah kabupaten," kata Presiden.

• Jakarta Sumbang 1.380 Pasien Baru Covid-19 pada 13 September 2020, 958 Orang Sembuh

Menurut Presiden, seperti yang sudah sering disampaikan, strategi yang paling efektif dalam mengendalikan penyebaran Covid-19 adalah strategi berbasis lokal, baik itu pembatasan di tingkat RT, RW, desa, ataupun kampung.

"Sehingga penanganannya lebih detail dan bisa lebih fokus."

"Karena dalam sebuah provinsi, misalnya ada 20 kabupaten atau kota, tidak semuanya berada pada posisi merah, yang 20 itu."

• DAFTAR Sanksi Bagi Pelanggar PSBB di Jakarta: Kerja Sosial, Denda Rp 150 Juta, dan Cabut Izin Usaha

"Sehingga penanganannya tentu saja jangan digeneralisir," ucap Presiden.

Begitu juga menurut Presiden di tingkat kabupaten, yang tidak semua kecamatan kondisi risiko penularannya sama. Sehingga, treatment atau penanganannya tidak sama pula.

"Tidak semua kelurahan, tidak semua desa, tidak semua kecamatan juga mengalami hal yang sama, (zona) merah semuanya."

• Kembali Terapkan PSBB, Anies Baswedan: 12 Hari Pertama September Kasus Aktif Covid-19 Naik 49 Persen

"Ada hijau, ada yang kuning, itu memerlukan treatment dan perlakuan yang berbeda-beda," tutur Presiden.

Presiden mengingatkan keputusan atau kebijakan dalam merespons penambahan kasus di provinsi, kabupaten, atau kota, harus melihat terlebih dahulu data sebaran.

Sehingga, keputusan yang diambil tepat dalam menekan penyebaran virus.

• UPDATE Kasus Covid-19 Indonesia 13 September 2020: Tambah 3.636, Pasien Positif Tembus 218.382 Orang

"Kalau kita bekerja berbasiskan data, langkah-langkah intervensinya itu akan berjalan lebih efektif, dan bisa segera menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lapangan," paparnya.

Berikut ini sebaran kasus Covid-19 di Indonesia per 27 September 2020, dikutip Wartakotalive dari laman covid19.go.id:

DKI JAKARTA

Jumlah Kasus: 70.441 (25.6%)

JAWA TIMUR

Jumlah Kasus: 42.890 (15.6%)

JAWA TENGAH

Jumlah Kasus: 21.626 (7.9%)

JAWA BARAT

Jumlah Kasus: 20.954 (7.6%)

SULAWESI SELATAN

Jumlah Kasus: 15.295 (5.6%)

KALIMANTAN SELATAN

Jumlah Kasus: 10.197 (3.7%)

SUMATERA UTARA

Jumlah Kasus: 10.038 (3.6%)

BALI

Jumlah Kasus: 8.532 (3.1%)

KALIMANTAN TIMUR

Jumlah Kasus: 8.210 (3.0%)

RIAU

Jumlah Kasus: 6.780 (2.5%)

PAPUA

Jumlah Kasus: 5.953 (2.2%)

SUMATERA SELATAN

Jumlah Kasus: 5.876 (2.1%)

SUMATERA BARAT

Jumlah Kasus: 5.720 (2.1%)

BANTEN

Jumlah Kasus: 5.290 (1.9%)

SULAWESI UTARA

Jumlah Kasus: 4.437 (1.6%)

ACEH

Jumlah Kasus: 4.246 (1.5%)

KALIMANTAN TENGAH

Jumlah Kasus: 3.485 (1.3%)

NUSA TENGGARA BARAT

Jumlah Kasus: 3.265 (1.2%)

SULAWESI TENGGARA

Jumlah Kasus: 2.763 (1.0%)

MALUKU

Jumlah Kasus: 2.727 (1.0%)

GORONTALO

Jumlah Kasus: 2.572 (0.9%)

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jumlah Kasus: 2.519 (0.9%)

KEPULAUAN RIAU

Jumlah Kasus: 2.170 (0.8%)

MALUKU UTARA

Jumlah Kasus: 2.048 (0.7%)

PAPUA BARAT

Jumlah Kasus: 1.990 (0.7%)

KALIMANTAN BARAT

Jumlah Kasus: 957 (0.3%)

LAMPUNG

Jumlah Kasus: 841 (0.3%)

BENGKULU

Jumlah Kasus: 645 (0.2%)

SULAWESI BARAT

Jumlah Kasus: 617 (0.2%)

KALIMANTAN UTARA

Jumlah Kasus: 569 (0.2%)

JAMBI

Jumlah Kasus: 446 (0.2%)

NUSA TENGGARA TIMUR

Jumlah Kasus: 402 (0.1%)

SULAWESI TENGAH

Jumlah Kasus: 375 (0.1%)

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Jumlah Kasus: 337 (0.1%). (*)