Kerap Kritik Pertamina, Anggota DPR ini Minta Ahok Jangan Manfaatkan untuk Pencitraan Pribadi

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kembali menjadi perbincangan hangat di media sosial.

Pasalnya, ia kerap mengkritik perusahaannya tempat ia bekerja, PT Pertamina yang kini tengah mengalami kerugian hingga kritikannya kepada Kementerian BUMN untuk segera dibubarkan.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI dari fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron mengaku setuju dengan upaya pembenahan di PT Pertamina (Persero).

• HOAX, Rusmiati Istri Sekda DKI Jakarta Saefullah, Kritis dan Dirawat di ICU

• Ungkap Sosok Sekda DKI Saefullah Selama Bekerja, Anies: Ia Belum Pernah Pamit Pulang karena Sakit

Yaitu agar lebih efisien, transparan, akuntabel, dan kontributif bagi negara.

Namun, Khaeron meminta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tidak memanfaatkan posisinya sebagai komisaris utama Pertamina untuk pencitraan pribadi.

"Pak Ahok adalah Komut di Pertamina, sebaiknya silakan gunakan kewenanganya untuk melakukan pembinaan dan pengawasanya secara internal," kata Khaeron kepada wartawan, Rabu (16/9/2020).

"Tetapi dikala pertamina rugi 11,3 T dan kerugian ini di era ahok, janganlah menyerang institusi sendiri dan bahkan menyerang kementrian BUMN untuk dibubarkan," tambahnya.

Walaupun, lanjut Khaeron, ada gagasan dibentuk superholding (Indonesia coorporation) seharunya buktikan terlebih dulu bisa mengurusi pertamina dengan baik dan menjadi hebat.

• 5 Hal Pokok yang Harus Diperhatikan Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta dan Halim Saat PSBB Jakarta

• Diperiksa Polisi, Rombongan Pesepeda Viral Mengaku tidak Tahu yang Dilintasi adalah Jalan Tol

Khaeron mengaku khawatir ini bentuk pencitraan Ahok dikala image negatif akibat kerugian Pertamina.

"Esensinya BUMN itu mengemban tugas komersial dan penugasan, oleh karenanya tidak bisa dibandingkan (apple to apple) dengan perusahaan negara di Singapura. Kehadiran BUMN sebagai wujud ekonomi pancasila yang bulan liberal maupun sosialis," katanya.

"BUMN mengemban amanah UUD 45 pasal 33, cabang-cabang produksi penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai Negara. Ini esensi BUMN yang didalamnya ada penugasan-penugasan negara," tambahnya

Usulkan Kementrian BUMN Dibubarkan

Seperti diketahui Lama tak terdengar karakter lamanya yang suka blak-blakan, belakangan karakter itu muncul lagi saat menjabat Komisaris Pertamina.

Bahkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengusulkan agar Kementerian BUMN dibubarkan saja.

Menurut dia, banyak tata kelola perusahaan negara selama ini tidak efisien.