Gubernur Banten Wahidin Halim Ungkap Klaster Baru Lingkungan ASN dalam Sebaran Covid-19

Laporan Wartakotalive.com Andika Panduwinata

WARTAKOTALIVE.COM, TANGERANG - Gubernur Banten Wahidin Halim memaparkan hasil evaluasi terkait penerapan lanjutan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Evaluasi ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat lain melalui telekonferens.

"Kita harus punya semangat baru. Koordinasi lagi dan soliditas lagi," ujar pria yang akrab disapa WH itu dalam keterangannya kepada Warta Kota, Rabu (16/9/2020).

Hal ini dikarenakan, ujar Gubernur, saat ini ada tren kenaikan kasus Covid-19.

Sehingga perlu mendapatkan respon seluruh pihak di daerah Zona Merah, termasuk pula di daerah Zona Orange. Untuk Zona Kuning ke Zona Orange perlu diwaspadai.

"Semua kepala daerah dan pejabat bertanggung jawab. Termasuk melibatkan TNI dan Polri. Semua dilibatkan dalam penanganan Covid-19," ucapnya.

• Personel Lanal Banten Gelar Apel Pengamanan PSBB di Merak

"Ayo kita tingkatkan soliditas. Saat ini terjadi penurunan soliditas karena lamanya (pandemi) Covid-19. Bahwa ini perang bersama dalam melindungi masyarakat dan diri sendiri," sambung Gubernur.

Dikatakan Gubernur, sejak awal Provinsi Banten memilih PSBB dalam rangka melakukan pengawasan edukasi, dan fasilitasi dalam penanganan Covid -19.

Provinsi Banten keluar dari tiga besar karena PSBB Provinsi Banten lebih efektif dibanding dengan daerah lain dengan dukungan kesadaran masyarakat yang cukup baik.

• Kepatuhan Masyarakat Menurun, Tangsel Jadi Kawasan Tingkat Penularan Covid-19 Tertinggi di Banten

"Provinsi Banten berada di urutan 14 nasional dalam kasus Covid-19. Kita harus keluar dari Covid-19," katanya.

Masih menurut Gubernur, PSBB di Provinsi Banten memberikan ruang kepada pengusaha di sektor perdagangan dan industri tetap berusaha.

Namun harus bertanggung jawab melaksanakan protokol kesehatan.

Untuk mencegah kasus Covid 19, Gubernur juga menegaskan untuk tidak membuka sekolah dengan tatap muka karena masih berisiko. Tingkat bahaya Covid-19 masih tinggi.

• Banten Tak Mau Jadi Daerah Tertinggal, Ini Capaian Pembangunan yang Diraih

"Kalaupun tidak bisa melakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), saat ini sedang kita usahakan upaya lain," ungkap mantan Wali Kota Tangerang dua periode itu.

Diakuinya, kenaikan tren Covid belakangan ini dikarenakan terjadi penurunan kesadaran pelaksanaan protokol kesehatan di kalangan ASN (aparatur sipil negara). Hal itu ditunjukkan dengan munculnya klaster baru di ASN.

"Untuk itu mari kita solid, bekerja bersama sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada masyarakat," bebernya.

Gubernur meminta masukan dari segenap pihak yang nantinya akan diformulasikan dalam bentuk peraturan.

• Gubernur Banten: Tidak Ada Rem Darurat, Sejak Awal PSBB Jalan Terus

Sehingga regulasi yang terbit mampu menampung kebutuhan dan aspirasi segenap pihak serta dapat menjadikan kebiasaan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan sebagai budaya masyarakat.

Ia juga menyampaikan bahwa dirinya mendapatkan ucapan terima kasih dari IDI (Ikatan Dokter Indonesia) karena Pemprov Banten mampu menekan jatuhnya korban dari paramedis yang meninggal dalam melakukan penanganan Covid-19.

"Karena dantara ratusan paramedis yang meninggal se-Indonesia, satu orang dokter dari Banten. Semoga tidak terjadi lagi di Banten," tutur Gubernur.

• Wahidin Halim Pastikan Banten Tak Mengenal Istilah Rem Daurat Seperti Kebijakan PSBB DKI Jakarta

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy menyampaikan, perlunya pelaksaan Operasi Yustisi untuk pendisiplinan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan.

Sehingga, pelaksanaan protokol kesehatan dapat diterapkan secara konsisten oleh masyarakat.

"Perlu sinkronisasi waktu dan koordinasi pelaksaaan antara Provinsi dengan kabupaten/kota agar linear khususnya di wilayah Zona Merah. Sehingga pelaksanaannya masif," imbuhnya.

Ditambahkan Wagub, Keputusan Gubernur Nomor 443 Tahun 2020 Tentang Penetapan PSBB di Provinsi Banten agar dilaksanakan juga di kabupaten/kota. Hal itu seiring dengan dibukanya akses-akses publik.

"Sehingga perlu kontroling dan konistiensi kedisiplinan protokol kesehatan. Kondisi mobilitas masyarakat sudah tidak terkendali. Karena masyarakat sudah merasa normal kembali," papar Wagub.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Ati Pramudji Hastuti melaporkan, hingga saat ini telah dilaksanakan rapid test sebanyak 188.520 dan kegiatan SWAB sebanyak 87.069. Untuk laboritorium kesehatan saat ini ada 19 laboratorium dan akan dilakukakan penambahan sebanyak 4 laboratorium. Saat ini Labaratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Pemprov Banten dalam sehari mampu tangani 650 specimen.

Untuk layanan perawatan, lanjut Ati, ada 164 tempat tidur ICU, 1.368 tempat tidur ruang isolasi, dan 1.508 tempat tidur rumah singgah untuk karantina. Keberadaan rumah singgah untuk menggantikan karantina mandiri di rumah sekaligus yang berfungsi untuk menekan munculnya klaster keluarga. (dik)