Berita Nasional
Ahok: Gaji di Pertamina Tidak Masuk Akal, Usul Bubarkan Saja Kementerian BUMN
Ahok mengusulkan, ratusan BUMN yang ada saat ini lebih baik dikelola dengan benar-benar profesional dan jauh dari kepentingan politis.
Banyak praktik tata kelola Pertamina yang menurutnya sangat tidak efisien.
Mantan Bupati Belitung Timur ini menyinggung soal gaji di Pertamina yang menurutnya tidak masuk akal dalam pengelolaan perusahaan.
• Ditanya Apakah Bersedia Dicalonkan Jadi Presiden, Ahok: Yang Pasti Partai Saya PDIP
Sejak menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, dia sering mendapati pejabat Pertamina masih menerima fasilitas gaji besar meskipun jelas-jelas sudah dicopot dari jabatannya.
"Tapi, masa (jabatan) dicopot gaji masih sama. Alasannya karena orang lama. Ya harusnya gaji mengikuti jabatan anda kan. Mereka bikin gaji pokok gede semua. Jadi bayangin gaji sekian tahun gaji pokok bisa Rp 75 juta. Dicopot, gak ada kerjaan pun dibayar segitu. Gila aja nih," tukas Ahok.
Sebelumnya, Ahok mengaku akan berupaya membuat Pertamina semakin transparan.
Dia tak ingin ada lagi yang ditutup-tutupi.
• Tak Ingin Maju Jadi Calon Guberinur DKI Lagi, Ahok: Kuda yang Baik Tidak Makan Rumput di Belakangnya
“Saya katakan enggak ada rahasia di sini (Pertamina), semua terbuka. Nah, ini yang kita lakukan sekarang. Dan yang paling penting bagi saya, insan Pertamina harus yakin atas Pertamina, harus memiliki Pertamina,” kata Ahok.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menambahkan, dirinya ditempatkan di Pertamina agar perusahaan tersebut lebih baik ke depannya.
Atas dasar itu, dia mengingatkan agar jangan ada lagi orang yang berniat ingin merusak perusahaan minyak dan gas pelat merah tersebut.
“Kan saya ditaruh di sini untuk menyelamatkan uang Pertamina. Saya digaji untuk menyelamatkan uang Pertamina. Ya sudah, saya akan berupaya untuk lakukan. Walaupun kalian bisa main politik macam-macam, saya kan orang politik, main politik sama saya mah sudah biasa,” ucap dia. (Muhammad Idris)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul: Ahok Usul Bubarkan Saja Kementerian BUMN, Apa Alasannya?