Pemerintah Pusat Minta Pemda Jalin Kerjasama dengan Laboratorium Swasta

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pemerintah daerah diminta untuk menjalin kerjasama dengan laboratorium-laboratorium swasta setempat.

Hal itu guna meningkatkan hasil testing agar tidak terjadi ketimpangan antardaerah.

"Jadi ketimpangan dalam testing (Covid-19) per daerah, ini disebabkan karena ada perbedaan kemampuan sumber daya yang dimiliki tiap daerah tersebut.

Diantaranya ketersediaan lab testing berikut SDM-nya," jelas Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito menjawab pertanyaan media dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Selasa (8/9/2020).

• Prof. Wiku Sebut Kita Belum Berhasil Tekan Covid-19

• Jokowi Minta Menterinya Konsultasi dengan Profesor Wiku Sebelum Bicara Soal Covid-19 kepada Publik

Dalam siaran pers yang diterima Wartakotalive.com dari Tim Komunikasi Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, upaya Satgas Covid-19 dalam mendorong daerah menambah laboratorium testing-nya, termasuk melakukan kerjasama dengan laboratorium-laboratorium swasta setempat.

Khususnya pada kota-kota besar yang menjadi poros aktivitas sosial ekonomi. Saat ini telah banyak yang menembus target standar World Health Organization (WHO), yaitu 1000 per 1 juta penduduk tiap minggunya.

Berdasarkan sumber data Kementerian Kesehatan per 6 September 2020 atau dalam sepekan terakhir ini, menunjukkan ada beberapa daerah yang telah melampaui standar dimaksud.

Diantaranya DKI Jakarta telah mencapai angka 3.084 orang yang diperiksa.

Provinsi lainnya, Kalimantan Timur mencapai 2.157 orang, DI Yogyakarta mencapai 1.198 orang, Sulawesi Utara ada 1.197 orang dan Kalimantan Selatan ada 1.128 orang.

• Dinas Kesehatan DKI dan Labkesda DKI Gandeng Ai Labs untuk Hadirkan Mobil Laboratorium

• Tangani Covid-19 DKI Jakarta Sudah Diperkuat 54 Laboratorium

Meski demikian beberapa provinsi yang memiliki pasien Covid-19 dalam jumlah cukup besar masih belum mencapai target testing. Seperti Jawa Tengah 411 orang, Jawa Barat 301 dan Jawa Timur 480 orang.

"Tentunya daerah-daerah lain harus segera mengikuti pencapaian beberapa provinsi yang sudah berhasil tersebut. Dan para pimpinan daerah dapat segera meningkatkan itu dengan bantuan satgas di pusat," ujarnya.

Dengan begitu diharapkan dapat menjaring kasus positif tanpa gejala lebih banyak agar betul-betul kita dapat menangani kasusnya lebih baik, deteksi dini lebih baik dan hasil akhirnya lebih baik.

Sementara itu untuk mempercepat penanganan Covid-19, Presiden Joko Widodo telah membentuk Tim Percepatan Pengembangan Vaksin Covid-19. Tim itu dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2020.

Sebelumnya Presiden sudah membentuk 2 tim, yakni Satgas Covid-19 dan Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional yang berada dibawah Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN).

• Kasus Aktif Covid-19 di Jakarta Tembus 11.030 Orang, 36.451 Orang Dinyatakan Telah Sembuh

• Daya Tampung RS Menipis, Pemkot Bekasi Siapkan Ruang Isolasi Covid-19 di Stadion Patriot Candrabhaga

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito menjelaskan sejumlah tujuan dibentuknya tim Percepatan Pengembangan Vaksin, saat menjawab pertanyaan media dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Selasa (8/9/2020).

"Tim bertujuan ingin mempercepat pengembangan vaksin. Kedua ingin mewujudkan ketahanan nasional dan kemandirian bangsa terutama dalam vaksin. Yang ketiga kita ingin meningkatkan sinergi penelitian antar lembaga penelitian," katanya.

Sinergi itu dilakukan karena banyaknya lembaga penelitian yang ada di Indonesia. Sehingga dengan dilakukannya sinergi, lembaga-lembaga tersebut akan memiliki tujuan yang sama.

Lalu keempat, penyiapan dan pendayagunaan serta peningkatan kapasitas vaksin yang ada di Indonesia.

• VIDEO: Kasus Covid Tangsel Belum Surut, Petugas TPU Jombang Akui Ada Peningkatan Jenazah Corona

• Pemkab Tangerang Datangi PT Gajah Tunggal Terkait Karyawan yang Terpapar Covid-19

"Bagaimana ini berhubungan satu dengan yang lainnya, kita perlu lihat dalam struktur kelembagaan ini, memang

ada tim pengarah yang ketuanya Menko Perekonomian, dan anggotanya Menko PMK serta Menkopolhukam," lanjut Wiku.

Untuk penanggungjawab tim tersebut dengan Ketua ialah Menteri Riset dan Teknologi, dengan Wakil Ketua Menteri Kesehatan serta Wakil Ketua II Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dilihat dari struktur anggotanya, ada berbagai kementerian/lembaga, yaitu Menteri Luar Negeri, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan unsur-unsur pemerintahan lainnya.

"Dengan target hingga akhir tahun 2021, maka ini adalah hal yang harus kita lakukan bersama-sama mensinergi komite, satgas yang ada bersama-sama dengan tim Percepatan Pengembangan Vaksin ini," jelasnya.

Wiku menegaskan segera setelah perpres diterbitkan tim akan langsung bekerja untuk mensinergikan apa yang menjadi tujuan dengan waktu yang telah ditetapkan.