Hasil Reses Tidak Ditindaklanjuti Pemprov DKI, Anggota DPRD DKI ‘Ngambek’

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta ‘ngambek’ karena hasil reses mereka tidak ditindaklanjuti Pemprov DKI Jakarta.

Hal itu terungkap saat rapat paripurna Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) DKI Jakarta tahun 2019 pada Senin (7/9/2020) siang.

Sejumlah anggota dewan dari berbagai fraksi di DPRD DKI memandang, laporan yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan.

Mereka yang menyampaikan interupsi berasal dari Fraksi PAN, Golkar, PSI dan NasDem.

Pertama kali interupsi disampaikan anggota Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim.

Menurutnya, laporan keuangan yang disampaikan Anies tidak merinci dan cenderung tidak menindaklanjuti hasil reses mereka di masyarakat.

“Kami dari Fraksi PAN menolak P2APBD, dan kami melihat ketika reses dan turun ke masyarakat. Bahwa laporan hari ini yang kita mau sahkan ternyata berbeda dengan yang terjadi di lapangan,” kata Hakim dalam rapat itu pada Senin (7/9/2020).

Senada diungkapkan oleh anggota Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Hasan Basri.

Dia menilai, hasil reses selama satu tahun menjadi anggota legislator tidak ada yang direalisasikan eksekutif.

Dia merasa aspirasi masyarakat melalui wakilnya di parlemen Kebon Sirih menjadi sia-sia.

Seharusnya, kata dia, eksekutif dapat mengakomodir keinginan warga melalui para legislator.

“Kami sudah tiga kali reses di masyarakat, tapi nggak pernah diakomodir oleh pimpinan eksekutif (gubernur),” ujar Hasan.

• Sebelum Ditemukan Tewas, Ketua DPRD Lebak Menginap Bersama Wanita di Kamar Hotel Seharga Rp 350.000

Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco meminta kepada Anies untuk memberikan laporan pekerjaan dari reses yang disampaikan anggota DPRD DKI.

“Melalui forum ini mohon pimpinan dewan bisa meminta kejelasan dan keputusan langsung dari gubernur dan wakil gubernur mengenai komitmennya dalam melaksanakan aspirasi rakyat. Ini hak dewan,” kata Baco.

Lalu anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta August Hamonangan menyatakan protes dengan laporan yang disampaikan Anies. Dia menyinggung dugaan korupsi pengadaan robot kebakaran (damkar).