Breaking News:

Pilkada Serentak

Banyak Kerumunan saat Pendaftaran, Kemendagri Usulkan agar KPU, Bawaslu Diskualifikasi Bapaslon

Mendagri sudah menghimbau agar pada saat pendaftaran bapaslon cukup perwakilan partai politik dan petugas administrasi pendaftaran saja.

Editor: Mohamad Yusuf
dok.Kemendagri
Kapuspen Kemendagri, Bahtiar. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Kerumunan terjadi pada saat pendaftaran bakal pasangan calon (bapaslon) Pilkada Serentak 2020, selama dua hari terakhir ini.

Hal tersebut disayangkan oleh pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Di mana sebelumnya pihaknya telah tegas menekankan agar para bapaslon mematuhi protokol kesehatan Covid-19 dengan tidak melakukan konvoi atau arak-arakan massa.

 Nyaris Kena Tipu di Instagram, Kaesang Langsung Bikin Panik Pelakunya, Begini Kronologinya

 Menag Sebut Radikalisme-Anak Good Looking, Fadli Zon: Sebaiknya Menteri ini Diganti Saja Pak Jokowi

"Kami usulkan agar KPU bawaslu diskualifikasi bapaslon yang tak peduli protokol kesehatan Covid-19," kata Bahtiar Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Politik dan PUM) Kemendagri kepada Warta Kota, Minggu (7/9/2020). 

“Mendagri sudah menghimbau agar pada saat pendaftaran bapaslon cukup perwakilan partai politik dan petugas administrasi pendaftaran saja. Tapi ternyata masih banyak yang membawa massa pendukung dalam jumlah besar,” tambahnya.

Bahtiar menambahkan bahwa pihaknya mendukung sepenuhnya sikap tegas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menghentikan segala bentuk kerumunan massa.

“Dalam PKPU No. 6 Tahun 2020 sudah diatur ketentuan pendaftaran bakal pasangan calon harus memperhatikan protokol kesehatan,” katanya.

Dalam Pasal 50 ayat 3 PKPU No.6 Tahun 2020, pendaftaran bapaslon hanya dihadiri oleh ketua dan sekretaris parpol pengusul dan atau bapaslon perseorangan.

Lebih lanjut, Bahtia juga memohon bantuan aparat keamanan dan aparat penegak hukum sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

“Peraturannya sudah jelas, jadi bagi yang melanggar protokol kesehatan harus mendapatkan sanksi,” tegas Bahtiar.

Untuk itu, pihaknya mengimbau agar seluruh bakal pasangan calon selalu patuh pada protokol kesehatan.

“Mohon kepada pimpinan parpol untuk mengingatkan paslonnya. Begitu pula dengan bapaslon perserorangan,” ujarnya.

 Mau Dijual untuk Biaya Kuliah Anak dan Hidup, Sapi Warga ini Ditembak Mati Polisi

 Pelaporan untuk Puan Maharani Ditolak Bareskrim, Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang Langsung Menyerah

Bahtiar juga meminta rekan media dan masyarakat khususnya pemilih pada 270 daerah yang melangsungkan Pilkada Serentak, agar lebih kritis kepada paslon yang tak menghiraukan protokol kesehatan.

“Keselamatan warga negara di atas segalanya. Mari kita bersatu dan saling mengingatkan pentingnya kepatuhan menjalankan protokol kesehatan, dalam Pilkada Serentak 2020,” tutupnya.

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved