Breaking News:

Info Pemkab Bekasi

Gugatan Terkait SK Panlih Wabup Bekasi di PTUN Dinyatakan Tidak Dapat Diterima

Gugatan tertanggal 29 Februari 2020 tersebut didaftarkan oleh Penggugat ke PTUN Bandung pada tanggal 02 Maret 2020.

Dok. Humas Pemkab Bekasi
Penerima Tugas dan Kuasa Khusus dari Tergugat, Nyumarno. 

WARTAKOTALIVE.COM, BEKASI — Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Bupati (Wabup) Bekasi sisa masa jabatan 2017-2020 yang sudah diParipurnakan DPRD Kabupaten Bekasi, sampai saat ini tak juga berbuah pelantikan terhadap Wakil Bupati Terpilih H. Ahmad Marjuki, SE.

Berlarut-larutnya pengisian jabatan kosong Wakil Bupati Bekasi tersebut diantaranya dikarenakan terdapat banyaknya gugatan terhadap DPRD dan Panlih atas keputusan-keputusan DPRD dan Panlih, baik perkara di PN Cikarang ataupun adanya 2 Gugatan di PTUN Bandung.

Untuk satu perkara di PTUN Bandung dengan Nomor Perkara: 22/G/2020/PTUN.BDG yang diajukan oleh Penggugat  Ranio Abadilah AR, dibacakan putusannya oleh Majelis Hakim di PTUN Bandung, pada Rabu (22/7/2020).

Penerima Tugas dan Kuasa Khusus dari Tergugat, Nyumarno mengatakan dirinya mewakili Ketua DPRD berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 001/172-SKK/DPRD/III/2020 tertanggal 17 Maret 2020, yang mana bertindak untuk dan atas nama Tergugat Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, melawan Ranio Abadilah AR selaku Penggugat dalam Perkara Nomor: 22/G/2020/PTUN.BDG.

“Adapun objek gugatan yang digugat oleh Penggugat adalah Keputusan DPRD Kabupaten Bekasi Nomor: 11/Kep/172.2-DPRD/2019 tertanggal 17 Juni 2019 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Wakil Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan 2017-2022 dan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Bekasi Nomor: 28/Kep/172.2-DPRD/2019 tertanggal 8 November 2019 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Wakil Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan 2017-2022,” ucapnya.

Nyumarno menambahkan, gugatan tertanggal 29 Februari 2020 tersebut didaftarkan oleh Penggugat ke PTUN Bandung pada tanggal 02 Maret 2020.

Proses persidangan sudah berjalan dimulai dari Pembacaan Gugatan, Eksepsi dan Jawaban Tergugat, Replik Penggugat, Duplik Tergugat, Pembuktian, Keterangan Saksi Ahli dari Penggugat, Kesimpulan, dan hari ini dibacakan putusan.

Para Pihak lengkap hadir semua pada agenda Pembacaan Putusan hari ini, baik Penggugat, Tergugat, dan Tergugat Intervensi juga hadir.

“Majelis Hakim membacakan Putusan dimulai pada jam 14.30 WIB, dengan hasil Putusan Majelis Hakim Menerima Eksepsi dari kami Tergugat (Ketua DPRD) dan Tergugat Intervensi (Wakil Bupati Terpilih) kaitan legal standing dari Penggugat, dan dalam pokok perkara menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima,” terangnya.

Majelis Hakim juga memberikan pertimbangan Hakim dalam putusannya bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat Saksi Ahli yang diajukan oleh Penggugat Muhammad Rullyandi, SH.MH. yang mendasarkan Pasal 87 UU tentang Adminsitrasi Pemerintahan sebagai Dasar Hukum Legal Standing Penggugat.

Sebaliknya Majelis Hakim mengikuti ketentuan Pasal 53 UU tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta doktrin dari Indroharto,S.H. dan Profesor Mertokusumo.

Dimana ketidaksetujuan Majelis Hakim terhadap pendapat Saksi Ahli yang diajukan Penggugat dikarenakan akan terdapat dampak negatif dari penerapan actio popularis di Peradilan TUN, antara lain pengadilan akan “kebanjiran perkara” dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara akan kehabisan energi untuk melayani gugatan dari setiap warga masyarakat, yang mana seharusnya Pejabat Tata Usaha Negara tersebut lebih disibukkan dengan pelayanan terhadap masyarakat di bidang yang lain, misalnya bidang kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.

Kemudian lebih lanjut pertimbangan Majelis Hakim dikarenakan Penggugat tidak memiliki hubungan hukum secara langsung dengan obyek sengketa aquo, kerugian penggugat juga tidak bersifat materiil. Oleh karenanya demi hukum dan keadilan Penggugat harus dinyatakan tidak memiliki kepentingan/kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan a quo.

“Sebagai Kuasa Tergugat, saya mengapresiasi Putusan yang dibacakan Majelis Hakim pada hari ini. Terimakasih telah memberikan Putusan yang seadil-adilnya, sehingga marwah Lembaga DPRD secara hukum dapat kami pertahankan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang melekat pada diri kami Anggota DPRD Kabupaten Bekasi,” kata dia.

“Dengan adanya Putusan ini, maka sudah 2 (dua) Perkara yang didalilkan dalam Gugatan kaitan Panlih Wakil Bupati Bekasi terhadap Lembaga DPRD Kabupaten Bekasi berhasil kami patahkan, kebetulan pada 2 Perkara ini (Gugatan PMH di PN Cikarang dan Gugatan PTUN Bandung,-red), saya sebagai Penerima Kuasa dari DPRD. Alhamdulilah puji syukur atas nama Lembaga DPRD gugatan-gugatan tersebut sampai saat ini tidak berpengaruh terhadap Keputusan-keputusan yang telah ditetapkan oleh Panlih dan Ketua DPRD,” pungkas Nyumarno. (*)

Editor: Ichwan Chasani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved