DKI Diminta Bekerja Sama dengan Provider Meringankan Tarif Internet Bagi Siswa di Jakarta

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Komisi A DRPD DKI Jakarta meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menggandeng penyedia jasa layanan telekomunikasi (provider). Kolaborasi itu diperlukan supaya pelajar SD, SMP dan SMA/SMK di Jakarta terutama yang tidak mampu dapat mengikuti pelajaran secara gratis melalui online.

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengatakan, usulan itu sudah dia sampaikan saat berkunjung ke ruang kerja Anies pada Selasa (21/7/2020). Saat itu, politisi dari Partai Demokrat tersebut datang bersama Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Santoso dan anggota Fraksi Demokrat DPRD DKI yang lain.

“Ada beberapa poin yang kami usulkan, dan akan selalu dikawal. Salah satunya, Demokrat DKI Jakarta meminta Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan provider untuk meringankan tarif internet bagi siswa di DKI Jakarta, kalau bisa gratis,” kata Mujiyono pada Rabu (22/7/2020).

• Anggota DPRD Sumut Kiki Handoko Sembiring Resmi Jadi Tersangka Pemukulan Dua Polisi di Kelab Malam

• Satgas Covid-19 Beri Lampu Hijau Ke PSSI Untuk Bisa Menggulirkan Liga 1 dan 2 Lagi

Menurutnya, paket internet merupakan salah satu yang dikeluhkan para orang tua. Selain biayanya cukup besar dari puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah, kondisi ekonomi warga Jakarta juga tidak stabil akibat pandemi Covid-19.

“Selama pandemi digratiskan nggak apa-apalah, kan perusahaan telekomunikasi sekarang lagi berjaya, pasti ada celah menyisihkan keuntungannya untuk kegiatan kemanusiaan dalam bentuk bantuan pendidikan. Salah satunya adalah mendukung pembelajaran jarak jauh itu,” jelas Mujiyono.

• VIDEO: H-9 Idul Adha, Pedagang Hewan Kurban Tangsel Keluhkan Penjualan Merosot

Dia mencontohkan, paket kuota internet 20 gigabyte seharga Rp 10.000, atau kalau memungkinkan digratiskan. Kata dia, di beberapa negara maju ada program berupa student price, yakni paket internet dengan harga pelajar.

“Padahal itu negara kapitalis, masak di negara pancasila kayak kita yang semangatnya semangat gotong royong, tidak tumbuh kepedulian,” ungkapnya.

Karenanya, dia berharap perusahaan provider bisa terketuk hatinya untuk membantu pendidikan di Jakarta. Dia yakin, pejabat perusahaan provider itu bisa berhasil mencapai puncak karir karena adanya pendidikan yang baik.

Sebelumnya, Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sedang meminta legal opinion dari lembaga vertikal. Pendapat hukum itu diperlukan supaya proses penganggaran dana bantuan uang pangkal sekitar Rp 247 miliar kepada pelajar di sekolah swasta akibat gagal masuk di sekolah negeri tidak bermasalah.

• Keblinger, Calon Istri Dijual ke Pria Lain untuk Tambahan Biaya Nikah

• Sungai Cileungsi Berbuih Hitam dan Keluarkan Bau Busuk, Warga Tak Nyaman dan Harus Tutup Hidung

“Ini sedang dikoordinasikan dulu dengan Kejaksaan, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan kepolisian,” kata Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta Ali Muhammad Johan Suharli pada Selasa (21/7/2020).

Ali mengatakan, pendapat hukum dari lembaga vertikal itu diperlukan karena DKI berencana akan membantu 126.011 pelajar memakai anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT). Harapannya, pelajar yang gagal masuk sekolah negeri dan terdampak adanya wabah Covid-19 bisa terbantu untuk melanjutkan pendidikannya.

“Semua siswa yang tidak lolos PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) itu harus dibantu, karena mereka itu terdampak Covid-19 dan kondisi ekonomi keluarganya lagi tidak bagus,” ujar Ali.