Berita Nasional

Jimly Asshiddiqie Sebut Sulit Memperbaiki DPD, Setiap Bulan Habiskan Anggaran Rp 100 M

Jimly ingin memperbaiki DPD dengan cara memberikan peran bagi DPD dalam menyusun Garis-garis Besar Haluan Negara yang kini belum dipegang oleh DPR.

Penulis: Dodi Hasanuddin | Editor: Dodi Hasanuddin
Wartakotalive.com/Dodi Hasanuddin
Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dinilai kurang memiliki fungsi. Sebab, DPD justru melenceng dari cita-cita awal ketika dibentuk.

Anggota DPD dari DKI Jakarta periode 2019-2024, Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie, S.H. mengatakan, saat ia terpilih menjadi anggota DPD RI dan kemudian dicalonkan menjadi Ketua DPD ia ingin memperbaiki DPD.

Sesuai tugasnya DPD mengajukan usul rancangan undang-undang (RUU), pembahasan RUU, pertimbangan atas RUU dan pemilihan anggota BPK, serta melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang.

Namun, kondisinya tidak demikian. Lembaga ini dibentuk sebagai tempat berhimpunnya tokoh-tokoh daerah yang membawa aspirasi dari daerah dan non partisan. Sekarang sudah partaisasi.

Sebab itu, ia ingin memperbaiki DPD dengan cara memberikan peran bagi DPD dalam menyusun Garis-garis Besar Haluan Negara yang kini belum dipegang oleh DPR.

"Harus ada desain makro untuk memperbaiki DPD. Desain itu berupa pengubahan konstitusi menghidupkan kembali GBHN," kata Jimmly dalam FGD Tata Kelola Pemilu Kerjasama Aliansi Kebangsaan, Forum Rektor Indonesia, dan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, Jumat (10/7/2020).

"Saat ini kerja DPD tidak jelas, tapi sibuknya luar biasa. DPD itu mempunyai anggaran setahun Rp 1,2 triliun dan per bulannya Rp 100 miliar dan itu harus dihabiskan," tambahnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menyebutkan bahwa dengan hidupkannya kembali GBHN, maka DPD memiliki pernanan strategis.

DPD dapat menjadi penentu kebijakan saat Presiden dan DPR berseberangan dalam menghasilkan produk legislasi berupa Undang-undang.

Kado HUT DKI, Wahyoo dan JNE Bagikan Makanan Gratis untuk 25.400 Warga Jakarta

Gunakan Narkoba Jenis Sabu, Tiga Pilot Indonesia Ditangkap Polisi

Perlu diketahui dalam UU menyebutkan bahwa Presiden mempunyai hak veto. Sehingga dapat menolak UU yang disahkan DPR. Bila DPD memiliki peran strategis, maka DPR dapat meminta perseteujuan DPD untuk menbuat RUU tersebut menjadi UU.

Demikian juga ketika Presiden mengusulkan UU dan ditolak DPR, maka DPD dapat dimintai persetujuannya.

"Tapi ternyata susah memperbaiki DPD. Saya menyarankan DPD diubah jadi ad hok saja, sehingga dipilih oleh DPRD. Saya juga setuju utusan golongan di MPR diangkat lagi," tandasnya.

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved