Berita Jakarta

Tolak Reklamasi, Puluhan Warga Gelar Unjuk Rasa di Depan Taman Impian Jaya Ancol

Tolak Reklamasi, Puluhan Warga Gelar Unjuk Rasa di Depan Taman Impian Jaya Ancol. Mereka Pertanyakan janji Kampanye Gubernur DKI Anies Baswedan

Penulis: Junianto Hamonangan | Editor: Dwi Rizki
Warta Kota
Aksi unjuk rasa terjadi di depan Gerbang Timur Taman Impian Jaya Ancol, Pademangan, Jakarta Utara pada Rabu (8/7/2020) sore. 

WARTAKOTALIVE.COM, PADEMANGAN - Puluhan orang yang tergabung dalam Gerakan Nasional Tolak Reklamasi (Gentar) Jakarta menggelar aksi unjuk rasa di depan Gerbang Timur Taman Impian Jaya Ancol, Pademangan, Jakarta Utara pada Rabu (8/7/2020).

Massa yang berjumlah sekitar 50 orang tersebut berunjuk rasa itu menuntut keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menerbitkan izin reklamasi di kawasan Taman Impian Jaya Ancol.

Mereka memulai aksi dengan berorasi di depan Gerbang Timur Taman Impian Jaya Ancol sekira pukul 15.40 WIB.

Mereka mempertanyakan keputusan Anies yang dinilai melanggar janji kampanye dengan memberikan izin reklamasi.

"Keputusan Gubernur yang memberi izin reklamasi kawan-kawan. Tentunya ini menjadi pertanyaan kita kawan-kawan, ini melanggar janji kampanye," ucap orator lewat pengeras suara.

Aksi tersebut tidak berlangsung lama, mereka kemudian bergerak menuju ke Gerbang Barat Taman Impian Jaya Ancol.

Mereka kembali menyuarakan kekecewaannya terkait dengan pemberian izin reklamasi oleh Anies.

Sekadar informasi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan izin reklamasi perluasan kawasan Taman Impian Jaya Ancol seluas lebih kurang 155 hektar lewat Keputusan Gubernur Nomor 237 Tahun 2020 pada 24 Februari silam.

Disebutkan bahwa reklamasi tersebut dilakukan untuk memperluas kawasan rekreasi Dunia Fantasi (Dufan) seluas lebih kurang 35 hektare dan kawasan rekreasi Taman Impian Jaya Ancol lebih kurang 120 hektare.

Adapun proses pelaksanaan perluasan kawasan dilakukan terbatas pada pembangunan tanggul penahan, pengurugan material, dan pematangan lahan hasil perluasan kawasan.

Hasil pelaksanaan perluasan kawasan ini harus disertifikatkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atas nama Pemprov DKI Jakarta dan menjadi beban biaya PT Pembangunan Jaya Ancol. (jhs)

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved