Jalur Sepeda

Kemenhub Bantah Tengah Godok Regulasi Pajak Sepeda

Kementerian Perhubungan membantah tengah menggodok wacana regulasi pajak sepeda saat maraknya warga bersepeda.

Warta Kota/Alex Suban
Warga bersepeda melintasi kawasan Senayan, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Sabtu (27/6/2020). 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Maraknya pemberitaan di beberapa media online yang menyebutkan bahwa Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sedang menyiapkan regulasi terkait pajak sepeda, dibantah oleh Kementerian Perhubungan.

Dalam siara pers bernomor 75/SP/VI/HMS/2020 yang diterima Wartakotlive.com disampaikan bahwa bahwa hal tersebut tidak benar.

Komunitas pehobi sepeda (gowes) Lion Air Group Bike Community memulai kembali aktivitas bersepeda dengan menerapkan tatanan kehidupan dan kebiasaan baru (new normal).
Komunitas pehobi sepeda (gowes) Lion Air Group Bike Community memulai kembali aktivitas bersepeda dengan menerapkan tatanan kehidupan dan kebiasaan baru (new normal). (WARTA KOTA/ANDIKA PANDUWINATA)

“Tidak benar Kemenhub sedang menyiapkan regulasi terkait pajak sepeda. Yang benar adalah kami sedang menyiapkan regulasi untuk mendukung keselamatan para pesepeda. Hal ini juga untuk menyikapi maraknya penggunaan sepeda sebagai sarana transportasi oleh masyarakat,” demikian dijelaskan Adita Irawati, Juru Bicara Kementerian Perhubungan.

Pajak Sepeda Bakal Dipungut, Kemenhub Buka Wacana Pesepeda Bayar Pajak

Harga Terbaru Sepeda Polygon dari yang Lipat Sampai Anak-anak Beserta Spesifikasinya

Lebih lanjut Adita juga menyampaikan bahwa regulasi ini akan mengatur dari sisi keselamatan para pesepeda.

“Dalam masa transisi adaptasi kebiasaan baru memang ada peningkatan jumlah pesepeda terutama di kota-kota besar seperti Jakarta. Oleh karenanya regulasi ini nanti akan mengatur hal-hal seperti alat pemantul cahaya bagi para pesepeda, jalur sepeda serta penggunaan alat keselamatan lainnya oleh pesepeda,” demikian disampaikan Adita.

Adita juga menyampaikan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sepeda dikategorikan sebagai kendaran tidak bermotor oleh karenanya pengaturannya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Hobi Baru Kiper Persija Jakarta Shahar Ginanjar, Rutin Bersepeda di Jakarta dan Balikpapan

VIDEO: Car Free Day Jalan Pemuda Rawamangun, Pesepeda dan Pejalan Kaki Penuhi Ruas Jalan

“Pada prinsipnya kami sangat setuju adanya aturan penggunaan sepeda mengingat animo masyarakat yang sangat tinggi harus dibarengi dengan perlindungan terhadap keselamatan pesepeda. Kami akan mendorong pemerintah daerah untuk mengatur penggunaan sepeda ini minimal dengan menyiapkan infrastruktur jalan maupun ketentuan lain yang mengatur khusus para peseda ini di wilayahnya masing-masing,” pungkasnya.

Pemberitaan mengenai wacana pengenaan pajak sepeda terungkap dari sebuah diskusi virtual akhir pekan lalu di Jakarta.

Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengungkapkan kenangannya pada masa kecil saat sepeda masih dikenakan pajak.

“Kalau waktu saya kecil, saya mengalami sepeda disuruh bayar pajak dan sebagainya. Mungkin bisa ke sana. Tapi ini sejalan revisi UU 22/2009, sudah diskusi dengan Korlantas Polri,” kata Budi Setiyadi dalam diskusi virtual di Jakarta, Jumat (26/6/2020).

Hal ini yang ditangkap media, termasuk Warta Kota sebagai wacana memberlakukan kembali pajak sepeda.

Keterangan dari Juru Bicara Kementerian Perhubungan sekaligus telah meluruskan pemberitaan tersebut.

Editor: Alex Suban
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved