Tiga Bulan Lagi, Pemprov DKI Jakarta Benah Stasiun Palmerah, Simak Penjelasan Lengkap Anies Baswedan

WARTAKOTALIVE.COM, PALMERAH - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merencanakan lima stasiun di Jakarta dibenah.

Dari lima stasiun di Jakarta dibenah ini dipastikan Stasiun Palmerah, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat akan dimulai 3 bulan lagi.

Dikatakan Anies Baswedan, saat ini sudah empat stasiun Jakarta dibenah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Satu di antaranya ialah Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat.

• Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Batalkan Rencana Pembukaan Kawasan Monas

• Anies Baswedan Batalkan Pembukaan Kawasan Monas saat PSBB Transisi, ini Alasannya

• Zita Anjani Bakal Marah Jika Anies Baswedan Utamakan Buka Tempat Hiburan Malam Ketimbang Sekolah

Mulai Mei 2020, Stasiun Tanah Abang sudah menjadi stasiun terintegrasi dengan seluruh moda transportasi di DKI Jakarta.

Rencananya, hal yang sama akan diterapkan di lima stasiun lainnya di Jakarta contohnya di Stasiun Palmerah.

"Sudah empat stasiun percobaan diresmikan satu di antaranya Stasiun Tanah Abang jadi sisa lima stasiun masih dikerjakan," jelas Anies Baswedan dalam video conference bersama Warta Kota, Sabtu (20/6/2020).

Nantinya kata Anies, Stasiun Palmerah akan seperti seperti Stasiun Tanah Abang, dimana Kereta Rel Listrik (KRL) akan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya.

Anies mengakui masih ada beberapa masalah di sejumlah stasiun di Jakarta.

Hal itu lantaran sebelumnya stasiun KRL belum dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta namun dipegang oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sehingga pihaknya kesulitan membenahi stasiun mulai dari pintu masuk dan sebagainya.

Namun demikian, saat ini Pemprov DKI Jakarta dapat membenahi stasiun lantaran sudah mengelola 51 persen saham PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ).

PT MITJ merupakan perusahaan gabungan antara PT KAI dan PT MRT Jakarta.

"Kemungkinan tiga bulan lagi kami akan mulai membenahi empat stasiun KRL yang ada di Jakarta," papar Anies.

Seperti di Stasiun Tanah Abang, nantinya stasiun yang dibenahi akan terintegrasi mulai dari Transjakarta, Jak Lingko, hingga ojek online.

Diberitakan Wartakotalive.com, Anies Baswedan mengungkapkan, seluruh angkutan umum yang ada di wilayah setempat bakal dikelola pemerintah daerah, tidak terkecuali Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line.

Hal itu diungkapkan Anies setelah bertemu dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat pada Selasa (29/10/2019).

“Memang sesuai dengan arahan pak presiden semuanya diserahkan kepada DKI Jakarta untuk pengelolaannya,” ujar Anies Baswedan saat ditemui di Balai Kota DKI pada Selasa (29/10/2019).

Anies mengatakan, rencana penggabungan pengelolaan transportasi di Jakarta ini sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

Dalam rapat terbatas (ratas) pada 8 Januari 2019 lalu, presiden meminta agar transportasi darat yang dikelola pemerintah pusat juga terintegrasi dengan milik pemerintah daerah.

“Bapak Presiden memberikan arahan dalam ratas tanggal 8 Januari 2019 terkait integrasi transportasi supaya benar-benar terintegrasi"

"Antara pengelolaan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan hari ini pertemuan kami seputar itu"

"Kami senang sekali bahwa rencana untuk melaksanakan instruksi presiden dapat segera kita laksanakan,” ungkapnya.

Menurut dia, integrasi sistem transportasi ini berupa angkutan darat seperti KRL Commuter Line dengan TransJakarta ataupun angkutan kecil JakLingko.

Untuk mekanisme detailnya, kata dia, akan dibahas oleh tim kecil yang dibentuk oleh Pemprov DKI dengan Kementerian BUMN.

“Arahan dari pak presiden adalah pengelolaan transportasi itu dikelola oleh yang mengelola tata ruang, dan tata ruang itu dikelola oleh DKI Jakarta,” jelasnya.

Pemprov DKI Teken Perjanjian Integrasi Transportasi Umum dengan Kementerian BUMN

Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menandatangani perjanjian atau Head of Agreement (HoA) soal rencana pengintegrasian transportasi di ibu kota.

Perjanjian ini dibuat sebagai bentuk tindak lanjut kunjungan Menteri BUMN Erick Thohir ke kantor Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Jalan Medan Merdeka Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2019) lalu.

Usai acara, kepada wartawan Anies Baswedan mengapresasi rencana penggabungan transportasi di Jakarta.

Kata dia, angkutan kereta api yang selama ini dikelola pemerintah pusat melalui BUMN akan terintegrasi dalam satu sistem dengan transportasi umum yang dikelola pemerintah daerah.

Di antaranya tranportasi Mass Rapid Transit (MRT) dan Transportasi Jakarta (Transjakarta).

Namun tahap awal, perjanjian dibuat antara PT MRT Jakarta dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI).

“Kami menyampaikan apresiasi rencana integrasi transportasi di Jakarta yang memasuki babak baru"

"Kini angkutan kereta api dengan angkutan darat di Jakarta akan diintegrasikan"

"Sehingga jutaan penduduk Jakarta bisa berpindah dari satu moda ke moda lain secara leluasa dan mudah,” ujar Anies di Balai Kota DKI pada Senin (9/12/2019).

Anies mengatakan, PT MRT dan PT KAI akan membentuk joint venture atau perusahaan bersama dalam mekanisme ini.

Komposisinya 51 persen dari MRT sedangkan sisanya 49 persen dari KAI.

“Integrasi ini dalam aspek manajemen, aspek rute, dan dalam proses tiket,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Anies enggan membeberkan nama perusahaan bersama tersebut.

Dia beralasan, pembentukannya masih dibahas secara matang antara MRT dengan KAI.

“Sekarang ini masih disepakati HoA dulu, nanti setelah itu itemnya semua dibahas satu-satu,” katanya.

(M24/FAF/Wartakotalive.com)