Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Sebut Aturan Protokol Kesehatan di Pasar Hanya Formalitas Saja

Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta menyoroti lemahnya pengawasan yang dilakukan Perumda Pasar Jaya terhadap pencegahan Covid-19 di pasar tradisional di Jakarta.

Banyak pelanggaran aturan protokol kesehatan yang dilakukan oleh pedagang.

Fraksi PSI melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Jembatan Lima, Kecamatan Tambora, Kamis (18/6/2020) lalu.

Hasilnya banyak ditemukan pedagang yang tidak mematuhi protokol pencegahan Covid-19.

Pelanggaran itu di antaranya tidak memakai masker dan tidak memperhatikan jaga jarak.

Bahkan ketentuan beroperasi ganjil dan genap seperti yang dikeluarkan Perumda Pasar Jaya tidak diikuti.

“Belum ada sosialisasi ataupun pengawasan sehingga aturan protokol kesehatan hanya sekadar formalitas.

Ini membuat gencarnya tes covid di pasar sia-sia karena penyebaran virus terus terjadi dan pasar akan jadi klaster baru di Jakarta,” ujar Anggota Fraksi PSI Eneng Malianasari Jumat (19/6).

Menurutnya, PSI memiliki data sudah ada 87 pedagang pasar yang positif Covid-19 dari total 3.013 orang yang melalukan tes.

Angka ini diperkirakan akan terus bertambah karena masih ada 690 orang yang menunggu hasil laboratorium dan tes covid massal juga terus dilakukan di pasar-pasar.

Namun dengan banyaknya pedagang yang menghindar dan tidak datang saat tes dilakukan, bisa jadi angka tersebut menjadi fenomena gunung es.

Eneng menilai pedagang memilih untuk menghindar karena tidak ada kompensasi maupun bantuan yang diberikan bagi pedagang yang terbukti terkena virus Covid-19.

Padahal mereka harus karantina dan tidak bisa bekerja paling tidak selama 14 hari.

“Pemprov dan PD Pasar Jaya harus mulai berkoordinasi dengan asosiasi, paguyuban pasar,

kelompok-kelompok pedagang akan adanya insentif bagi pedagang yang patuh dan disinsentif bagi yang lalai pada aturan,” kata Eneng yang juga menjabat sebagai Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini.

Eneng mengusulkan, bagi pasar yang tingkat kepatuhannya tinggi, bisa diberikan fasilitas penangguhan, diskon BPP atau potongan tarif kompensasi lahan yang lebih besar,

atau bisa juga diberikan insentif non-finansial dalam bentuk kemudahan pengurusan izin.

Sementara untuk pasar yang tidak patuh harus ditutup dan disegel untuk memberikan efek jera.

Isu yang tidak kalah penting adalah keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di area luar pasar yang sama sekali tidak ada pengawasan ataupun protokol kesehatan yang berlaku.

“Ini memang di luar kewenangan PD Pasar Jaya, karena itu Lurah dan Camat ikut campur tangan jika memang mau sama-sama melawan penyebaran virus Covid-19,” ungkap dia.

Menurutnya Pemprov DKI perlu melibatkan Satpol PP, kepolisian, atau bahkan TNI untuk membantu pelaksanaan protokol kesehatan.

Secara terpisah, Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin mengatakan Perumda Pasar Jaya telah membuat protokol pencegahan Covid-19 di wilayah kerjanya.

Dia menyebut, sejauh ini pelaksanaan ganjil genap untuk jadwal operasi kios pasar masih dipatuhi pedagang.

“Saya barusan dari Pasar Minggu dan di sana ganjil genap tetap jalan.

Ganjil genap itu kan untuk mengurangi orang di pasar, untuk physical distancing nya.

Kalo ada yg melanggar kami akan ingatkan ke pengelola pasarnya, dan mereka yang nanti akan mengingatkan kepada penjual dan pembeli,” kata Arifin.