PSBB Surabaya Raya
Tanpa Dihadiri Risma, Rapat PSBB Serahkan Keputusan Pada Khofifah, Intinya Usul Tidak Diperpanjang
Tiga kepala daerah di wilayah Surabaya Raya mengusulkan tidak lagi memperpanjang pembatasan sosial berskala besar (PSBB) kepada Gubernur Jawa Timur.
lihat foto
Pertanyaannya apakan PSBB Surabaya Raya akan diperpanjang hingga tahap IV atau distop. Itu yang kini sedang ditunggu.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini ( Risma ) berharap PSBB Surabaya tidak diperpanjang lagi.
• Heboh, Surabaya Kini Menjadi Zona Hitam Virus Corona, Berikut Ini Penjelasan Khofifah dan Risma
Dia menyampaikan sejumlah alasan, agar penerapan PSBB Surabaya untuk mencegah penyebaran virus Corona atau Covid-19 tak diperpanjang.
Hal tersebut menjadi hasil rapat terbatas dari Forkopimda Jawa Timur bersama forkopimda tiga daerah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik yang digelar di Gedung Negara Grahadi, Minggu (7/6/2020) malam.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan pihaknya bakal mengusulkan agar tak ada lagi perpanjangan masa PSBB di Surabaya.
• Stasiun Duri Masih Lengang saat PSBB Transisi
Risma menyebut ada berbagai alasan mengapa pihaknya bakal mengusulkan agar masa PSBB ini tak kembali diperpanjang.
Di antaranya, terkait nasib sektor ekonomi di kota pahlawan.
Bila sektor itu lumpuh, dia khawatir imbasnya pada perekonomian warga.
"Mereka harus bisa nyari makan," ungkap Risma, Minggu (7/6/2020).
Meski demikian bukan berarti Pemkot tak memperhatikan upaya memutus mata rantai penyebaran virus Corona.
• Lama Tak Terdengar, SBY Menyoroti Perilaku Donald Trump yang Bikin Warganya Kurang Nyaman
Selain upaya yang telah dilakukan, Risma mengaku pihaknya bakal memperketat sejumlah protokol kesehatan yang salah satunya bakal menyasar sektor usaha di Surabaya.
Sebelumnya sudah ada surat edaran perihal itu.
Namun untuk saat ini dan ke depan Risma memastikan bakal ada protokol kesehatan yang lebih detil.
Hal itu agar sektor usaha juga sama-sama berjalan dengan upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona ini.
"Jadi protokol itu yang harus dijalankan karena tadi saya sampaikan, ini menyangkut masalah ekonomi warga, jangan sampai kemudian dia tidak bekerja," ungkap dia.
