VIDEO: PP Muhammadiyah dan Satgas Lawan Covid DPR RI Nilai Pembatalan Haji 2020 Sudah Tepat

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA- Pimpinan Pusat Muhammadiyah menilai pembatalan haji 2020 oleh Kementerian Agama adalah langkah yang tepat.

Demikian disampaikan  Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti saat dikunjung Satgas Lawan Covid DPR RI, Rabu (3/6/2020).

Ia mengatakan, pembatalan haji adalah langkah tepat dan mesti dilakukan. 

Mengingat persiapan seperti catering, penginapan, transportasi dan persiapan social ditancisng, membutuhkan waktu yang cukup lama.

Hal senada diungkap Ketua Satgas COVID-19 DPR Sufmi Dasco Ahmad. Menurutnya, DPR juga sepakat pembatalan haji 2020 karena berbagai pertimbangan.

Sebelumnya, Kementerian Agama memutuskan untuk membatalkan pemberangkatan jemaah haji Indonesia tahun 2020.

Keputusan tersebut diambil mengingat pandemi Covid-19 masih melanda hampir seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia dan Arab Saudi.

Selanjutnya, beredar kabar dana dari jemaah haji tahun ini akan dipakai untuk membantu pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia untuk menstabilkan mata uang rupiah.

Ekonom Senior Rizal Ramli menyayangkan kabar akan digunakannya dana haji sebagai upaya untuk memperkuat nilai tukar rupiah.

Rizal Ramli menanggapi pemberitaan dimana  Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Anggito Abimanyu, menyebut, dana simpanan  BPKH milik jamaah haji yang dibatalkan berangkat pada 2020 ini sebesar US$600 juta atau setara Rp8,7 triliun kurs Rp14.500 per dolar AS.

Akibat tidak berangkatnya calon jamaah hati di tahun ini, dana itu akan dimanfaatkan untuk membantu Bank Indonesia dalam penguatan kurs rupiah.

• Uang Hasil Jerih Payah Lisa Blackpink Sebesar Rp11,8 Miliar Dihabiskan Manajernya untuk Berjudi

Rizal Ramli menyebut, menggunakan dana haji untuk penguatan rupiah sangatlah berisiko.

Ia menilai, pemerintah kehabisan ide sehingga melakukan tindakan tersebut.

"Bener2 sudah kehabisan ide. Dana Haji dipakai untuk penggunaan beresiko support Rupiah. Payah deh," tulis Rizal Ramli di akun Twitternya, dikutip Selasa (2/6/2020).

• Batalkan Keberangkatan Jemaah Haji, Ketua Komisi VIII DPR: Menteri Agama Melanggar Undang-undang!

Keputusan kemenag diambil mengingat pandemi Covid-19 masih melanda hampir seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia dan Arab Saudi, demikian dikutip dari Kompas.com.