Berita Video

VIDEO : Presiden Joko Widodo Tegaskan Tidak Ada Pelonggaran PSBB

Presiden Joko Widodo menegaskan tidak ada pelonggaran PSBB. Pemerintah tetap upayakan pengendalian Pandemi Covid-19

Biro Pers Setpres/Lukas
Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta Pusat, membahas penanganan pandemi Covid-19, Senin (18/5/2020) 

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa hingga saat ini pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan pelonggaran terhadap pembatasan sosial berskala besar.

Hal itu disampaikan oleh Presiden saat memimpin rapat terbatas melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (18/5/2020) saat membahas penanganan pandemi Covid-19.

"Saya ingin tegaskan bahwa belum ada kebijakan pelonggaran PSBB. Jangan muncul anggapan keliru di masyarakat bahwa pemerintah sudah mulai melonggarkan PSBB," ujarnya.

Adapun yang sedang dikaji oleh pemerintah saat ini ialah mengenai skenario beberapa tahap yang nantinya akan diputuskan apabila telah ditentukan periode terbaik bagi masyarakat untuk kembali produktif namun tetap aman dari Covid-19.

Minta Jokowi Tak Keluarkan Diksi yang Bingungkan Rakyat, Partai Demokrat: Ada Kalanya Diam Itu Emas

Konser Berbagi Kasih dan Lelang Motor Listrik Tanda Tangan Jokowi Galang Dana Hingga Rp 4 Miliar

Penentuan tersebut tentunya harus didasari pada data-data dan fakta di lapangan.

"Biar semuanya jelas. Karena kita harus hati-hati, jangan keliru kita memutuskan," ucapnya.

Dalam beberapa minggu ke depan, pemerintah masih tetap berfokus pada upaya pengendalian Covid-19 melalui larangan mudik dan mengendalikan arus balik.

Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta Pusat, membahas penanganan pandemi Covid-19, Senin (18/5/2020)
Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta Pusat, membahas penanganan pandemi Covid-19, Senin (18/5/2020) (Biro Pers Setpres/Lukas)

Maka itu, Kepala Negara menginstruksikan Kapolri yang dibantu oleh Panglima TNI untuk memastikan upaya tersebut dapat berjalan efektif di lapangan.

Presiden mengingatkan bahwa transportasi yang berkaitan dengan sejumlah urusan logistik dan keperluan esensial lainnya harus tetap berjalan dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

"Transportasi untuk urusan logistik, pemerintahan, kesehatan, kepulangan pekerja migran kita, dan ekonomi esensial itu tetap masih bisa berjalan dengan protokol kesehatan yang ketat," tuturnya.

Kompak Gaungkan Tagar Indonesia Terserah, Dokter Covid-19: Kami Tidak Protes, Kami Tidak Marah

Empat Pedagang Pasar Anyar Kota Bogor Reaktif Covid-19, Selanjutnya Dilakukan Swab Test

Untuk pengendalian Covid-19 di tingkat daerah, Presiden Joko Widodo juga meminta menteri terkait dan para kepala daerah untuk memperkuat gugus tugas penanganan di tingkat RT, RW, dan desa.

Bali diketahui menjadi salah satu daerah yang melakukan penanganan optimal di tingkat desa dengan desa adatnya yang memiliki kearifan lokal yang dinilai bisa membuat masyarakat untuk merasa terikat dan membatasi pergerakan di tengah pandemi.

Jokowi: Yang Kita Larang Itu Mudik, Bukan Transportasinya

VIDEO: Jokowi Blusukan Pantau Pembagian Bantuan Sembako ke Warga di Johar Baru

"Laporan yang saya terima dari para gubernur baik yang menerapkan PSBB maupun yang tidak memang kesimpulannya adalah yang paling efektif dalam pengendalian penyebaran Covid-19 ini adalah unit masyarakat yang paling bawah," kata Presiden.

Selain itu, Kepala Negara juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap protokol kesehatan di sektor industri. Hal itu setelah mulai muncul adanya klaster penyebaran Covid-19 dari sektor industri yang belakangan ditemukan.

"Klaster industri perlu dilihat karena ini mulai satu-dua ada yang masuk ke sana," ujarnya.

Editor: Alex Suban
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved