Mayoritas RW di Kelurahan Pabuaran Bojonggede Tolak Bansos dari Pemerintah Pusat, Ada Apa?

WARTAKOTALIVE.COM, BOJONGGEDE - Terjadi penolakan Bantuan Sosial (Bansos) dari pemerintah pusat, Kamis (14/5/2020).

Aksi penolakan bansos pemerintah pusat itu terjadi di Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Mayoritas Rukun Warga (RW) Kelurahan Pabuaran terdampak wabah virus corona atau Covid-19 tersebut, tolak bansos pemerintah pusat.

Dari 17 RW, itu sebagaian besar menolak dengan alasan tertentu.

• Bantuan Sosial Mulai Didistribusikan, Berikut Cara Mengetahui Apakah Anda Terdaftar Penerima Bansos

• Permasalahan Data Penerimaan Bansos ke Warga, Mensos Juliari P Batubara: Enggak Usah Dibawa Serius

• Bagikan Paket Bansos Presiden, Mensos Minta Penerima Bantuan Berbagi

Bansos pemerintah pusat ditolak, lantaran tidak sesuai dengan jumlah Kartu Keluarga (KK) yang diajukan masing-masing RW.

Dalam surat pernyataan resmi yang ditandatangani sekaligus cap dari masing-masing RW berisi di antaranya para Ketua RW se-Kelurarahan Bojonggede, Kabupaten Bogor.

Mereka sepakat menolak bantuan sosial dari pemerintah pusat karena tidak sesuai dengan apa yang diusulkan.

Sebanyak 17 RW itu diketahui mengajukan permohonan bantuan sebanyak 9027 KK dan pada kenyataannya yang mendapatkan hanya sekitar 325 KK.

Kemudian, dalam surat pernyataan resmi itu, para Ketua RW ini sepakat tolak bantuan lantaran mengantisipasi kemungkinan terburuk hal-hal yang tidak diinginkan.

Menyikapi permasalahan tersebut, Lurah Pabuaran, Bojonggede, Kabupaten Bogor, Romli langsung bergerak cepat untuk mencari solusi terbaik terhadap para warganya.

Hasilnya, Romli akan tambah bantuan tersebut yang kemudian langsung didistribusikan untuk masyarakatnya yang sangat membutuhkan.

"Terkait bantuan sosial, solusinya adalah kita menunggu tambahan bantuan dari yang lain dan Insya Allah tanggal 19 akan didistribusikan," ujarnya kepada TribunnewsBogor.com, Kamis (14/5/2020).

Selain itu, Romli menjelaskan bahwa rasa kekeluargaan yang terbangun di lingkungan RW yang berada di Kelurahan Pabuaran sangat bagus.

Warga Warakas Menolak Bansos Sembako Kemensos

Warga Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara memilih untuk menolak Bantuan Sosial (Bansos) sembako yang disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

Keputusan diambil setelah jumlah warga yang menerima bansos sembako dari Kemensos dianggap tak rasional.

Adanya penolakan bansos sembako Kemensos di Warakas, lantaran bansos sembako Kemensos hanya tercatat hanya sembilan KK dari 14 RW di Kelurahan Warakas yang mendapatkan.

Menurut Ketua Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Warakas Zaenal Arifin penolakan karena warga enggan terjadi kekacauan akibat hanya ada 9 KK saja yang menerima bansos sembako.

"Angka 9 ini kan kurang ajar. Ini yang menjadi polemik. Kita ini belum (menerima bantuan sosial dari Kemensos) karena angkanya sembilan, kita nggak mau nerima," ujarnya, di Kantor Kelurahan Warakas, Senin (11/5).

Upaya penolakan dilakukan oleh para pengurus RW di 14 RW di Kelurahan Warakas.

Hal itu dilakukan agar tidak terjadi gesekan di antara warga akibat pembagian bansos yang tidak merata.

Menurut Zaenal, pembagian bansos sembako dari Kemensos seharusnya dibagikan pada 4 Mei 2020 lalu.

Namun demikian meski warga telah menolak, hingga saat ini bansos tersebut tidak pernah ada.

"Masing-masing RW kan saya tanya ada nggak, nggak ada yang nyampe. Saya tanya bungkusan merah putih nyampe nggak, nggak ada. Tidak ada yang datang," kata Zaenal.

Jumlah penerima bansos sembako Kemensos tersebut jauh berbeda dari sebelumnya.

Pasalnya ketika bulan April 2020 silam, ada 7.023 KK di Kelurahan Warakas yang menerima bansos dari Pemprov DKI Jakarta.

Menurut Zaenal, jumlah tersebut berdasarkan rekapitulasi dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Pusdatin Jamsos DKI Jakarta yang sudah ditetapkan oleh Kemensos.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah warga kecewa mengenai penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Kementerian Sosial (Kemensos) RI.

Diketahui penyaluran bansos sembako Kemensos di Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara tidak merata atau hanya didapatkan sembilan dari 14 Kepala Keluarga (KK).

Sehingga, sejumlah warga pun mengeluh dan menilai pembagian sembako Kemensos di Warakas tidak rasional.

Menurut Ketua Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Warakas Zaenal Arifin, peristiwa seperti ini baru pertama kali.

Sementara bansos dari Pemprov DKI Jakarta lebih tepat sasaran.

“Bantuan sosial dari Pemprov DKI Jakarta kita tak ada masalah, kita ada 7.023 KK yang dapat kita pahami sebagai orang miskin,” ujarnya, di Kantor Kelurahan Warakas, Senin (11/5).

Kata Zaenal, jumlah itu berdasarkan rekapitulasi dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Pusdatin Jamsos DKI Jakarta yang sudah ditetapkan oleh Kemensos.

Namun anehnya pada saat pendistribusian bansos sembako dari Kemensos kepada warga Kelurahan Warakas, angka tersebut menurun drastis dan jumlahnya tidak wajar.

“Tahapan bantuan Presiden melalui Kementerian Sosial itu yang kita permasalahkan. Pada saat ini (jumlahnya) muncul angka sembilan (KK),” ungkap Zaenal.

Kejanggalan tersebut dirasakan sejak tanggal 1 Mei 2020 silam.

LMK Warakas pun berusaha melaporkan ke Sudin Sosial Jakarta Utara, Dinas Sosial DKI Jakarta, dan Kemensos RI.

Namun hingga saat ini belum ada jawaban yang memuaskan mengapa hanya ada sembilan KK saja yang tercatat sebagai penerima bansos sembako dari Kemensos.

“Jangan kami dong yang dikorbankan. Kami meminta garansi dari pemerintah DKI hak kami pada tahapan pertama," kata Zaenal.

Tumpang Tindih

Kementerian Sosial (Kemensos) RI berikan penjelasan terkait polemik tumpang tindih data penerima Bantuan Sosial (Bansos).

Diketahui, polemik tumpang tindih data penerima bansos antara Kemensos RI dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang akhirnya berhasil diselesaikan.

Pada Jumat (8/5/2020) lalu, diadakan pertemuan antara Kemensos dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beserta jajarannya.

Hasil pertemuan itu menyepakati data tambahan yang diajukan oleh Gubernur Anies Baswedan.

DKI Jakarta mengajukan penambahan data penerima menjadi 2,1 juta setelah sebelumnya pada tahap 1 jumlah penerima hanya 955.000.

Penambahan data tersebut diperoleh dari hasil verifikasi ulang yang telah dilakukan oleh aparat RT, RW, Lurah dan usulan dari komunitas yang membutuhkan.

Rapat tersebut juga menyepakati bahwa 1,3 juta KK akan ditangani oleh Kemensos sementara 800 ribu KK akan di oleh pemprov DKI Jakarta.

Nantinya, akan dilakukan pembagian wilayah sehingga bisa lebih memudahkan kontrol dan pengawasan.

"Perubahan ini akan diimplementasi pada tahap 3 menjelang lebaran. Jadi sudah tidak ada lagi nantinya data yang diubah atau atau warga yang kelewat," kata Juru bicara Kemensos Adhy Karyono saat dihubungi Kompas.com (10/5/2020).

Rincian Bansos dari Kemensos

Berdasar rilis resmi yang dimuat di laman setkab.go.id Mensos Juliari P Batubara, sampaikan mengenai program-program jaring pengaman sosial yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

Kemensos, menurut Juliari, membagi dua program jaring pengaman sosial yang telah diamanatkan, yakni sebagai berikut:

Bansos reguler

Bantuan sosial (bansos) reguler, terdiri dari 2 program, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako atau BPNT.

Untuk program PKH sejak Maret tahun ini sudah diperluas menjadi 10 juta KPM dengan pencairan setiap bulan.

"Jadi, sebelumnya pencairan PKH ini adalah tiap 3 bulan, tapi untuk khusus mengantisipasi Covid-19 pencairan PKH sudah sejak Maret lalu kami buat setiap bulan,” ujar Mensos saat memberikan keterangan pers, Jumat (8/5).

Program Bansos reguler lainnya, menurut Mensos, adalah Program Sembako yang dinaikkan dari 15,2 juta KPM menjadi 20 juta KPM atau keluarga penerima manfaat.

Indeksnya pun dinaikkan pula dari Rp150.000 menjadi Rp200.000 per bulan per KPM.

“Saat ini sudah mencapai 17,9 juta KPM, sehingga masih kurang 2,1 juta KPM untuk mencapai target 20 juta KPM"

"InsyaAllah bulan Mei ini, akhir Mei, kami bisa mencapai target 20 juta KPM seperti program yang sudah disepakati,” imbuh Mensos.

Bansos non reguler/khusus Covid-19

Bansos yang non reguler atau khusus untuk Covid-19 ada dua, yaitu yang pertama adalah Bansos sembako untuk wilayah Jabodetabek.

Yakni Jakarta, kota Bekasi, Kota Depok, Kota Tangsel, kota Tangerang dan sebagian Kabupaten Bogor (tidak seluruh Kabupaten Bogor).

Target bansos untuk 1,3 juta KK di Jakarta dan 600.000 KK di Bodetabek, selama 3 bulan.

Nilai 1 bulan per keluarga penerima manfaat adalah Rp600.000 dengan penyalurannya adalah 2 bulan sekali, dua minggu sekali.

Menurut Mensos, setiap penyaluran itu nilainya Rp300.000 paketnya, jadi Rp300.000 kemudian dapat lagi Rp300.000.

Sehingga total Rp600.000 dalam sebulan kali 3 bulan.

“Tahap pertama kita sudah selesaikan beberapa hari yang lalu. Yaitu untuk Jakarta sudah selesai semua, dan hari ini kita mulai untuk Bodetabek untuk 600.000 KK dengan mekanisme yang sama pula, yaitu 2 kali penyaluran per bulan dan indeks Rp600.000,” terang Mensos.

Bansos sembako Jabodetabek ini dari 6 kali tahapan penyaluran itu dibagi 4 penyaluran dalam bentuk paket sembako dan dua kali penyaluran dalam bentuk beras.

“Yang beras ini dilakukan ditugasi adalah Bulog. Sehingga nanti ada yang empat tahap dengan sembako, dua tahap dengan Bulog.

Saat ini DKI baru masuk adalah untuk beras bulog, kemarin dengan sembako sekarang beras Bulog,” tandas Mensos.

Kementerian Sosial dengan Bulog, lanjut Mensos, sudah menyepakati bagaimana pembagian-pembagian tahapannya sehingga nanti bisa total menjadi enam tahapan penyaluran.

Bansos khusus lainnya, menurut Mensos, adalah Bansos yang diberikan untuk warga terdampak di luar Jabodetabek.

Bansos tersebut berupa uang tunai atau dulu mungkin lebih dikenal sebagai BLT/Bantuan Langsung Tunai yang besarannya adalah Rp600.000 per KK per bulan selama 3 bulan dan targetnya adalah 9 juta KK.

Bulan Ini 378.497 KK di Kota Bekasi Terima Bansos dari Tiga Sumber, Nilai Paketnya Beda-beda

Sebanyak 378.497 kepala keluarga (KK) di Kota Bekasi bakal menerima bantuan pada Bulan Mei ini.

Jumlah itu setara dengan 52 persen dari total keseluruhan KK di Kota Bekasi, yakni sebanyak 718.000.

Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengatakan, sebanyak 52 persen dari total jumlah kepala keluarga (KK) di Kota Bekasi bakal menerima bantuan sosial dari pemerintah.

Total jumlah KK di Kota Bekasi ada sebanyak 718.000, jika 52 persennya berarti ada sebanyak 378.497 KK penerima bansos berupa sembako.

Bantuan sosial itu diberikan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Sosial, Presiden, juga dari Provinsi Jawa Barat, maupun Pemerintah Kota Bekasi.

"Pada saat nanti Bulan Mei ini hampir ada 378 ribu KK lebih yang akan dapat terima bansos."

"Dan itu hampir 52 persen jumlah KK yang ada di Kota Bekasi," ujar Tri, Sabtu (9/5/2020).

Tri menuturkan, pendistribusian dilakukan door to door, baik melalui Kantor Pos maupun RT RW.

Untuk bansos dari Pemkot Bekasi sebanyak 75.000 KK, nilainya juga tak lebih dari Rp 150 ribu.

Data penerimanya di luar dari DTKS maupun penerima bansos Presiden.

"Tiap sumber bansos beda-beda besaran nilainya."

"(Pemkot Bekasi) tidak besar karena kondisi daerah."

"Banyak sumber pendapatan daerah terganggu karena pandemi ini," tutur Tri.

Sejauh ini Pemkot Bekasi telah menyalurkan bantuan kepada 150 KK pada Bulan April, atau pada saat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Di tahap pertama, ada persoalan belum merata dan lainnya karena kan bantuan itu baru dari Pemprov dan Pemkot"

"Sekarang lengkap, dari pusat, Presiden. Kita terus lakukan penyempurnaan," tuturnya.

Penerima di Kota Bekasi yang terdiri dari 106.137 KK dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), bansos diberikan oleh Kementerian Sosial dan Pemprov Jawa Barat.

"Provinsi Jabar bansos 27.847 KK dari DTKS," ucap Ketua Tim Terpadu Pengendalian Bansos Covid-19 Kota Bekasi Taufik Hidayat.

Kemudian, 197.360 KK Non DTKS, bantuan dari Presiden Jokowi, dan 75.000 KK bantuan dari Pemerintah Kota Bekasi.

"Jadi Bulan Mei jumlah rumah tangga miskin atau terdampak ekonomi yang kita berikan bantuan itu capai 52 persen jumlah KK yang ada."

"Bantuan direncanakan diberikan tiga bulan ke depan," ungkap Taufik.

Sebelumnya, Kementerian Sosial mulai menyalurkan bantuan sosial (bansos) berupa paket sembako dari Presiden Jokowi, terhadap 197.380 KK (kepala keluarga) di Kota Bekasi, Sabtu (9/5/2020).

Menteri Sosial Juliari P Batubara turut datang menghadari proses penyaluran bansos sembako dari Presiden Jokowi tersebut.

Mensos Juliari secara simbolis melakukan penyerahan bantuan sembako dari Presiden Jokowi di dua lokasi.

Yakni, di RW 23 KP Pulo kecil, Kelurahan Kayuringin Jaya, dan RW 04 RT 01 Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan.

Ia yang didampingi Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto juga turut mengantarkan langsung kepada penerima paket sembako tersebut.

"Saya turut hadir menyampaikan langsung Bansos Presiden tahap pertama Bodetabek di Kota Bekasi bagi keluarga-keluarga yang terdampak," kata Juliari.

Penerima Bansos Presiden ini di luar dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Penerimanya ialah mereka yang terdampak ekonomi akibat Covid-19.

Data penerima itu juga hasil pendataan pemerintah daerah setempat.

"Memang bantuan sembako bansos Presiden ini ada mereka-mereka yang dapat dari bansos pemkot sebelumnya, tapi setelah itu tidak dapat lagi, hanya dari kita saja," jelasnya.

Juliari mengapresiasi langkah Pemkot Bekasi yang berinsiatif langsung memberikan bantuan sosial kepada warga terdampak Covid-19.

Apalagi, pada saat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Saat PSBB Kota Bekasi harus segera action, enggak boleh nunggu-nunggu."

"Nah, ini memperlihatkan Pemkot Bekasi cepat tanggap dan enggak nunggu waktu berlama-lama bisa langsung action," pujinya.

Ia juga memuji langkah Pemkot Bekasi yang memasangkan stiker tanda warga penerima bantuan sosial.

Langkah ini cukup baik, karena penerima bantuan bisa diketahui dan tidak akan dobel bantuan.

"Saya melihat hal positif Pemkot Bekasi ialah pada saat PSBB kemarin langsung beri bantuan Bulan April dan langsung diberi stiker."

"Nah, ini saya rasa bagus sekali untuk dicontoh daerah lain."

"Sehingga dapat stiker mereka sudah pernah nerima bantuan itu sebelumnya," ungkap Juliari.

Mensos Juliari menambahkan, pihaknya sangat terbuka dan selalu mengikuti apa yang menjadi insipirasi atau kehendak daerah.

Akan tetapi, ia meminta data-data yang belum tepat sasaran atau dobel harus segera diperbaiki.

"Disampaikan data kami terima dari daerah, kami tidak lakukan pendataan, karena kalau tidak begitu kacau."

"Kita data, Pemda data, nanti yang mau dikasih yang mana bingung," tuturnya.

Ia menyerahkan semua data penerima Bansos Presiden kepada pemerintah daerah.

Sebab, mereka yang paling tahu wilayah serta siapa saja yang berhak menerima.

"Tapi tolong jangan dobel ya, biar semua kedapatan."

"Bantuan Kemensos, Bansos Presiden, provinsi dan kota/ kabupaten," ungkap dia.

Sementara, Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengatakan, selain 197.380 KK Bansos Presiden, Pemkot Bekasi juga menyiapkan 75 ribu paket sembako.

Bantuan ini ditujukan kepada warga yang tidak menerima dari Kemensos, Bansos Presiden, maupun bantuan provinsi.

"197 ribuan Kemensos Presiden, dan kami juga siapkan 75 ribu bansos bagi keluarga berbeda di luar itu," kata Tri.

Tri menerangkan, penyaluran bansos Presiden ini dilakukan secara door to door.

Dan, diingatkan secara tegas agar pihak RT RW tidak melakukan pengurangan isi bansos berupa paket sembako tersebut.

"Bansos kita door to door RT RW dan petugas khusus. Agar diawasi jangan sampai ada dikurangi," tegasnya.

Evi (54), warga RW 23 KP Pulo Kecil, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, mengucapkan terima kasih atas bantuan paket sembako dari Presiden Joko Widodo.

Di tengah pandemi ini, keluarganya sangat terdampak secara ekonomi.

Sebab, suaminya sudah tidak lagi bekerja.

"Sangat bantu, suami kan sudah enggak kerja, diberhentikan."

"Anak-anak banyak. Anak yang paling gede ojek online juga enggak ada penghasilan," akunya.

Darmi (43), warga Kota Bekasi penerima bansos Presiden lainnya, tak kuasa menahan rasa haru atas bantuan yang diterimanya.

Ia yang baru saja ditinggal meninggal suaminya sepuluh hari yang lalu tentu sangat membutuhkan bantuan ini.

"Terima kasih, sangat butuh banget. Suami baru meninggal."

"Saya sehari-hari dagang es dan makanan buat penuhi kebutuhannya," tutup Darmi yang memiliki tiga anak tersebut. (Yudistira Wanne/TribunnewsBogor/JHS/MAZ/Wartakotalive.com/Kompas.com)