Permasalahan Data Penerimaan Bansos ke Warga, Mensos Juliari P Batubara: Enggak Usah Dibawa Serius

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara minta jangan permasalahkan data penerimaan Bantuan Sosial (Bansos).

Pernyataannya mengenai permasalahan data penerimaan bansos tersebut, saat pembagian bansos Presiden RI Joko Widodo alias Jokowi, ke warga terdampak wabah virus corona atau Covid-19.

Diketahui, pembagian bansos Jokowi ini berlangsung di lingkungan RT 005 RW 002, Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

Ia mengatakan terdapat 328 paket bantuan yang siap dibagikan kepada warga Kelurahan Ciater.

• Bagikan Paket Bansos Presiden, Mensos Minta Penerima Bantuan Berbagi

• Kesalahan Penerima Bansos DKI Hingga 1,6 Persen, Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI: Itu Kata Pak Anies

• Gunakan Aplikasi Id Fleet, Bansos untuk Tiga Kota di Jateng Disalurkan Bertahap

Menurutnya satu paket bantuan diberikan berbentuk sembako yang ditaksir senilai Rp. 300.000 kepada sekitaran 73.000 Kepala Keluarga (KK) penerima.

Kendati demikian, Juliari tak memungkiri bila adanya data penerima yang tak sesuai dengan target penerima.

Target yang tak sesuai dimaksud berupa warga yang rentan terimbas wabah virus corona secara pendapatan ekonomi.

Namun, dirinya hanya menanggapi permasalahan tersebut dengan pernyataan yang sederhana dan tak terlalu memperdulikan hal tersebut.

"Ya dibenahin saja (data warga penerima bantuan yang tak sesuai target). Enggak usah dibawa serius yang begituan ya," kata Juliari menjawab pertanyaan tersebut di lokasi, Ciater, Serpong, Tangsel, Rabu (13/5/2020).

Ia menjelaskan bila Kemensos mendapati data warga penerima bantuan melalui data yang dimiliki oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel.

Juliari pun memastikan bila Kemensos tak melakukan pengecekan ulang terhadap data yang diajukan Pemkot Tangsel.

Meski target penerima tak sesuai dengan tujuan, maupun data ganda penerima bantuan.

"Dari daerah datanya. Nanti diperbaiki lagi saja datanya kalau misalnya ada masalah. Gini kalau data langsung sempurna tidak mungkin"

"kan masalahnya waktu cepat. Ada double nanti tahap keduanya diperbaiki," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Mensos Juliari P Batubara bagikan bansos Presiden Jokowi ke warga Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tangsel, sekitar pukul 16.00 WIB.

Setibanya dilokasi, Juliari langsung disambut  warga RT 005, RW 002 yang dapat jatah pertama dalam pembagian bansos tersebut melalui perwakilan Ketua RT dan RW setempat.

Meski membawa 328 paket bantuan, Juliari meminta kepada warga untuk bertoleransi membagikan paket bantuan kepada warga yang tidak mendapatkannya.

Hal itu ditujukan meminimalisir adanya kecemburuan sosial di lingkungan warga dikarenakan tak meratanya bantuan yang dibagikan kepada warga.

"Saya mau tanya, kalau misalnya ada tetangganya yang enggak dapat sama sekali, bagi-bagi dikit kan enggak apa-apa ya," tanya Juliari kepada Basar warga penerima bantuan.

"Iya, iya, iya," jawab Basar menyauti pertanyaan Mensos.

"Ikhlas ya? Entar depan saya saja lagi, di belakang saya enggak mau. Enggak harus sih, kalau enggak mau enggak apa-apa. Semoga bermanfaat ya," ujar Juliari menimpali, dan menutup percakapan singkat itu.

Sementara itu, dalam pembagian bantuan tersebut turut dihadiri oleh Lurah Ciater Rahmat Kurnia, Wakil Wali Kota Benyamin Davnie, Kapolsek Serpong AKP Supriyanto, Ketua RW dan RT setempat, dan tokoh masyarakat.

Kemensos Tuding Soal Bansos Dobel, Anies Baswedan Jelaskan Tidak Ada Bantuan Makanan Dobel

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sempat disinggung oleh tiga menteri terkait Bantuan Sosial (Bansos).

Tiga menteri itu antara lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial Juliari Batubara, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

Hadir di acara Indonesia Lawyers Club (ILC) pada Selasa (12/5/2020), Anies Baswedan lantas memberikan klarifikasi.

Anies menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sengaja memberikan bantuan sosial lebih awal agar tidak terjadi kelaparan.

"Jadi dengan begitu masyarakat di DKI yang rentan mereka akan bisa survive karena kebutuhan pangannya terpenuhi."

"Jadi itu yang kita lakukan dan kita memutuskan untuk memberikan bantuan ini awal agar seperti yang katakan saya tadi tidak ada krisis pangan," ujar Anies.

Anies mengaku tidak ingin ada kekacauan lebih besar jika bansos tidak segera diberikan.

"Kalau ada krisis pangan kebutuhan pangan tidak terpenuhi, konsekuensinya sudah terbayang, akan ada masalah sosial dan ini di Jakarta risikonya menjadi besar," ungkapnya.

Anies mengatakan, awalnya semua berjalan lancar.

"Nah ini yang kita lakukan kemudian berjalanlah itu, sudah berjalan lancar tidak ada masalah dan antar jajaran juga tahu, wong ini kesepakatan bersama," ungkap dia.

Selain itu, Anies mengatakan dirinya juga sudah melaporkan kebijakan itu kepada para menteri pada saat rapat koordinasi.

"Pada waktu itu tanggal 2 April dan mereka tahu, dan 9 April itu ada rakor dipimpin oleh Pak Mendagri, Pak Mendagri berinisiatif untuk melakukan rakor dengan semua menteri di situ hadir juga semua Menko, Mensos, semua menteri-menteri yang relevan."

"Pada pertemuan tanggal 9 itu pun saya laporkan pada semuanya bahwa DKI Jakarta mulai hari ini tanggal 9 mulai membagikan sosial kepada keluarga-keluarga, sebelum bantuan Pemerintah Pusat dimulai untuk memastikan tidak ada kekurangan pangan di Jakarta," jelas Anies.

Mantan Mendiknas ini mengaku semuanya berjalan lancar hingga Menteri Sosial Juliari P Batubara sempat bertanya mengapa ada bantuan dobel.

"Ini lancar enggak ada masalah, baru kemudian minggu lalu muncul problem ketika Pak Menteri bertanya 'kok penerimanya sama'."

"Muncul polemik, muncul 'kok dobel' kemudian ada pertanyaan ini bagaimana dengan Jakarta dan DKI, bagaimana kesepakatan dulu?" ujar Anies.

Anies menjelaskan bahwa sejak awal kesepakatan tidak ada bantuan per orang.

Dengan tegas, Anies menyebut pihaknya yang berada di lapangan lebih tahu apa yang terjadi.

"Kesepakatan dulu kan ada 1,1 juta orang dan 2,6 juta orang, nah Bang Karni dan semua hadirin ILC yang semua kita hormati."

"Bagi kita yang berada di lapangan ya mengetahui secara detail, tahu persis, sudah tidak ada diskusi perorang, 1,1 juta orang dan 2,6 juta orang itu diskusi orang sudah selesai zaman dahulu," tegasnya.

Anies menuturkan, Kementerian Sosialpun seharusnya sudah tahu karena sudah terjadi kesepakatan sebelumnya.

"Kita sudah bicaranya per keluarga dan bantuan dari Kementerian Sosial pun adalah per keluarga bukan per orang."

"Artinya sudah sama-sama sepakat tidak ada lagi unit orang, adanya unit keluarga," ucapnya.

Selain itu, Anies menegaskan membantah ada ada bantuan double dari Pemda dan Pemerintah Pusat.

Bansos yang diberikan Pemda merupakan kebutuhan pokok sehingga saat Pemerintah Pusat memberikan bantuannya, bansos dari Pemda sudah habis.

"Kedua, tentang dobel, tidak ada dobel di sini, karena ini adalah bantuan makanan untuk dikonsumsi."

"Jadi kalau sebuah keluarga terima paket sembako dari Pemprov DKI Jakarta di tanggal 9 atau 10 lalu terima lagi paket sembako di tanggal 23 dari Pemerintah Pusat itu bukan double, karena itu habis dikonsumsi antara tanggal 9 sampai 23," jelasnya.

Lihat videonya mulai menit ke-8:42:

Anies Sebut Hanya 1,6 Persen yang Tidak Tepat Sasaran Jadi Sorotan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diketahui memberikan bansos kepada warga yang kurang mampu dan kondisi ekonominya terdampak pandemi Virus Corona.

Meskipun begitu, pemberian bansos ini menjadi polemik karena ada ketidakcocokan data penerima antara pemprov dengan pemerintah pusat.

Akibatnya, banyak bansos yang meleset atau diterima berlipat oleh peserta.

Menanggapi hal tersebut, Anies menyebutkan pihak penerima yang tidak melaporkan hal ini ke dinas terkait.

Awalnya, Anies menanggapi perbedaan data yang menjadi sorotan kritik pemerintah pusat saat ini.

"Sesungguhnya di lapangan, perlu saya sampaikan ada 1,6 persen orang atau keluarga yang tidak tepat. Itu dikembalikan," ungkap Anies Baswedan.

Ia menyebutkan sebagian besar penerima bansos yang sudah tepat sasaran tidak menjadi sorotan.

"Tapi 98,4 persen itu benar. Cuma yang benar itu enggak jadi berita, ya?" sindir Anies.

"Yang jadi berita yang 1,6 persen. Tapi 1,6 persen tidak dikoreksi," tambah dia.

"Jadi dari sisi itu sebetulnya tidak ada masalah," lanjut Anies.

Ia kemudian menuturkan alasan 1,6 persen penerima bansos yang salah sasaran.

Menurut Anies, selama ini banyak penerima bansos yang tidak mengaku bahwa mereka terdaftar.

"Banyak faktor. Satu, mereka selama ini rupanya menerima bantuan tapi selama ini tidak mau mengaku kalau mereka menerima bantuan," kata Anies.

"Karena apa? Karena transfer. Jadi sebetulnya mereka penerima bantuan," jelas dia.

Anies B menyebutkan penerima bansos ini tidak pernah melaporkan kesalahan data.

"Jadi ketika diberinya cash, enggak lapor ke kita bahwa salah. Atau mereka dulu mengusulkan dan diterima," papar Gubernur DKI Jakarta ini.

Ia menyinggung ada beberapa penerima bansos yang merupakan tokoh yang dikenal masyarakat.

"Itu ada, bahkan beberapa nama-nama yang cukup menonjol diterima di situ. Artinya selama ini anaknya menerima bansos dalam bentuk KJP," ungkapnya.

Selain itu, ada penerima bansos yang ternyata telah meninggal dunia atau berganti data kependudukan.

"Kedua, ada orang-orang yang sudah meninggal, sudah pindah, macam-macam," jelas Anies.

"Tapi ini semua kita koreksi. Jadi dari sisi data baik ini, insyaallah," tambah dia.

 (M23/Wartakotalive.com/TribunWow.com/Mariah Gipty/Brigitta Winasis)