Ridwan Kamil Kirim Surat Agar Program Kartu Prakerja Ditunda, Dananya Dialihkan ke Bantuan Tunai

WARTAKOTALIVE.COM, BANDUNG -- Usulan agar dana pelatihan online via Kartu Pra Kerja dialihkan ke bantuan langsung tunai terus bergulir.

 Sebelumnya hal itu disuarakan Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) dalam rangka memperingati hari buruh atau mayday 1 Mei 2020.

Hal serupa disampaikan Gubernur Jabar Ridwan Kamil.

• Buruh Butuh Makan Tak Butuh Pelatihan Online, Batalkan Kartu Pra Kerja Beranggaran Rp 5,6 Triliun

• Terenyuh Kisah Sedih Suami Istri Terkena PHK Massal Berbarengan di Bandara Soetta

Ia mengusulkan pelatihan online ditunda dan untuk tiga bulan ke depan dan bentuknya diubah jadi berupa bantuan langsung tunai atau subsidi upah.

Usulan tersebut tertuang dalam surat yang dikirimkan Gubernur pada 23 April 2020 kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI dan Menteri Ketenagakerjaan RI.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat, Mochamad Ade Afriandi, mengatakan bersamaan surat tersebut, dilaporkan juga data industri atau perusahaan terdampak Covid-19.

• Buruhnya Terpapar Virus Corona, Dua Pabrik di Kabupaten Bekasi Terpaksa Tutup, Ini Penjelasannya

Juga pekerja yang dirumahkan atau terkena PHK.

Data ini telah dilaporkan juga kepada Project Management Office (PMO) Kartu Pra Kerja, sehingga dapat segera ditangani oleh pemerintah pusat melalui program tersebut.

"Update data ini langsung dikirimkan ke PMO Kartu Pra Kerja. Pak Gubernur Jabar (Ridwan Kamil) sudah mengirimkan surat.

"Termasuk usulan untuk para pekerja atau buruh ini, melalui perubahan dari pelatihan online menjadi subsidi upah," katanya melalui ponsel, akhir April lalu.

• PLN Bantah Gratiskan tagihan listrik Pelanggan PLN 900 VA Non Subsidi dan 1300 VA, ini Penjelasannya

Dalam surat tersebut disampaikan bahwa dalam menghadapi situasi tanggap darurat bencana wabah penyakit Covid-19 yang masih meningkat penyebarannya, Indonesia dan Jawa Barat dihadapkan dengan turunnya atau terhentinya produktivitas.

Hal itu berdampak terhadap pekerja atau buruh yang menjadi pengangguran.

Berkaitan dengan Program Kartu Pra Kena yang sekarang bentuknya menjadi pelatihan online, insentif untuk empat bulan, serta biaya survei, Gubernur pun mengusulkan sejumlah penyesuaian pada program tersebut.

Gubernur mengatakan secara nasional perlu ada arahan melalui surat edaran Menteri Ketenagakejaan, yang menyatakan jika ada pimpinan perusahaan atau industri yang tidak melaporkan keputusan untuk merumahkan atau mem-PHK sesuai ketentuan, maka perusahaan industrinya tidak diberikan stimulus keuangan

• Dari 10.551 Pasien Positif Covid-19 di Indonesia, 58 Persennya Adalah Laki-laki, 42 Persen Wanita

Gubernur juga mengusulkan supaya pimpinan perusahaan atau industri sampai ke tingkat manajer untuk mengurangi jumlah penghasilan atau tunjangan yang diterima. 

Kemudian digunakan penanggulangan Covid-19 atau tambahan sembako bagi pekerja atau buruh saat menghadapi PSBB.

Dalam surat tersebut pun Gubernur telah mengirimkan data untuk Program Kartu Pra Kerja sesuai hasil input aplikasi IPK Online melalui Kementerian Ketenagakerjaan RI.

Pihaknya juga telah mendata laporan perusahaan atau industri terdampak pandemi yang telah merumahkan bahkan mem-PHK pekerja atau buruh.

• Di tengah Pandemi Covid-19, Pemain Persik Ini Coba Olahraga Baru

"Data ini telah kami kirimkan melalui Kemnaker yang dilengkapi data identitas pekerja atau buruh, NIK, nomor handphone, dan alamat e-mail," tulis Gubernur dalam surat tersebut.

Untuk memberi jaminan keberlangsungan hidup pekerja atau buruh dan perusahaan atau industri, katanya, diusulkan supaya data pekerja atau buruh tardampak Covid-19 yang sudah dilengkapi identitas tersebut dijadikan rujukan penerima Kartu Pra Kerja.

Kemudian rekrutmen online melalui www.prakerja.go.id oleh PMO, laporan data dan hasilnya diminta untuk ditembuskan kepada Gubernur, Bupati, atau Walikota, untuk menghindari duplikasi penerima bantuan jaring pengaman sosial.

• Gara-gara Terkena PHK Massal Warga Kota Tangerang Kini Kesulitan Makan

Data pendaftar dan penerima Kartu Pra Kena (KPK) yang sudah memenuhi syarat pun, katanya, diusulkan untuk ditembuskan laporannya kepada kepala daerah untuk diumumkan kepada publik. 

Wabah Covid-19 menghantam keras dunia ketenagakerjaan dan perusahaan atau industri di Jawa Barat.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun berupaya menangani dampak Covid-19 yang berujung pada tenaga kerja yang terkena PHK atau dirumahkan oleh perusahannya, di antaranya memberikan usulan penyesuaian terkait program Kartu Pra Kerja.

Mochamad Ade Afriandi, mengatakan sampai 25 April 2020, tercatat 1.026 perusahaan terdampak Covid-19.

• Anya Geraldine Pantang Main Film Horor, Kecuali Diajak Sosok Ini

Kemudian sebanyak 62.848 pekerja atau karyawan terdampak, terdiri atas 50.187 pekerja dirumahkan dan 12.661 pekerja terkena PHK.

Angka pekerja terdampak ini terus meningkat, dari awalnya 19.100 pekerja yang dirumahkan dan di-PHK pada 5 April 2020.

Kemudian meningkat menjadi 49.941 pekerja terdampak pada 15 April 2020, kemudian menjadi 62.848 pekerja terdampak pada 25 April 2020, semuanya telah terverifikasi secara by name by address.

Jumlah perusahaan atau industri terdampak Covid-19 sebanyak 1.605 perusahaan.

Namun yang sudah melengkapi data by name by address sebanyak 1.026 perusahaan.

• Selain Mengincar Joko Anwar, Anya Geraldine Ingin Duet Dalam Film Bersama Aktor Tampan Indonesia Ini

"Jumlah perusahaan yang merumahkan pekerjanya sebanyak 666 perusahaan, yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pekerjanya sebanyak 375 perusahaan," kata Ade di Gedung Sate Bandung, Selasa (28/4).

Dana Rp 5,6 Triliun untuk Kartu Pra Pekerja

Sebelumnya, Bertepatan dengan hari buruh atau May Day yang jatuh pada Jumat (1/5/2020) hari ini, sejumlah serikat buruh mendesak pemerintah untuk membatalkan program Kartu Prakerja.

Program pelatihan senilai 5,6 Triliun itu dinilai tak efektif untuk menolong masyarakat yang mengalami pemutusan hubungan kerja akibat pandemi virus corona Covid-19.

Tuntutan ini salah satunya disuarakan oleh Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK).

• Besok Hari Buruh Tidak Ada Aksi Demonstrasi, Hanya Gelar Spanduk di DPR RI

"ASPEK Indonesia juga menuntut kepada Pemerintah untuk membatalkan program Kartu Prakerja yang sangat tidak bermanfaat dan hanya menghambur-hamburkan uang rakyat," kata Presiden ASPEK Mirah Sumirat lewat keterangan tertulis, Jumat (1/5/2020).

Mirah menegaskan, saat ini rakyat butuh makan, tidak butuh pelatihan online.

Ia meminta pemerintah tak menjebak rakyat dengan janji manis Kartu Prakerja yang manfaatnya tidak dirasakan langsung.

• Ini Daftar Lengkap Mutasi Polri Per 1 Mei, 9 Kapolda Serentak Diganti, Muhammad Iqbal Kapolda NTB

"Anggaran sebesar Rp 5,6 Triliun untuk program Kartu Prakerja sebaiknya dialihkan untuk memberikan bantuan langsung kepada msayarakat dan sebagai jaring pengaman bagi korban PHK dampak pandemic Covid-19," kata Mirah.

Mirah berharap DPR juga tegas untuk meminta dihentikannya program Kartu Prakerja yang diduga sarat dengan patgulipat dan cuma bagi-bagi proyek.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lanjut dia, juga harus tegas dan jujur dalam menegakkan hukum di Indonesia.

"Selamatkan uang rakyat! Jangan sampai justru di tengah wabah dan jutaan pekerja kehilangan pekerjaan, ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan untuk memperkaya diri dan kelompoknya dari uang rakyat," kata dia.

• Ngobrol Santuy Bareng Adi Putra, Ini Alasan Fotografer Milenial Multitalenta Itu Berkarya di Jepang

Hal yang sama juga disuarakan oleh Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP). Presiden FBLP Jumisih menyebut, Kartu Prakerja bukan solusi untuk mengurangi beban masalah buruh dan keluarga.

"Karena Kartu Prakerja justru lebih banyak menjadi agen aliran dana untuk para perusahaan penyedia training yang sebetulnya training-training itu bisa didapat dari YouTube," kata dia.

Jumisih menyebut yang sebenarnya dibutuhkan rakyat adalah kebutuhan bertahan hidup dan asupan gizi yang memadai dalam situasi pandemi.

"Serta bagaimana setelah pandemi ada lapangan pekerjaan yang tersedia," ucap Jumisih.

• Liga 1 2020 Terhenti Akibat Virus Corona, Indar Istiqnan Bantu Ayah Jualan Furniture Jepara

Stop PHK di Hari Buruh

 Memperingati Hari Buru Internasional atau May Day, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menyuarakan agar setop PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) ditengah pandemi corona atau Covid-19.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan bahwa akibat pandemi ini sudah mulai banyak pekerja yang mendapatkan PHK.

Untuk itu, KSPI mendesak agar pemerintah melakukan langkah sungguh-sungguh untuk mencegah PHK.

"Perusahaan yang melakukan PHK harus diaudit oleh akuntan publik. Untuk melihat apakah benar-benar rugi atau menjadikan alasan pandemi untuk memecat buruh,” kata Said Iqbal dalam keterangan tertulis kepada Warta Kota, Jumat (1/5/2020).

• Dewan Tafkir PP Persis Apresiasi Semangat Pemangkasan Perizinan bagi UMKM dalam RUU Cipta Kerja

Selain soal PHK, Iqbal juga menyoroti sejumlah perusahaan masih memperkerjakan buruh padahal diluar industri yang tetap diperbolehkan beroperasi.

Akibat itu, sudah banyak pekerja yang diduga terpapar Corona dan meninggal dunia, misalnya di PT Pemi pabrik komponen otomotif di tangerang, PT Denso pabrik AC di Bekasi, PT Yahama Music di jakarta, hingga Pabrik Rokok Sampoena di Surabaya.

"Sudah ditetapkan PSBB, tapi mayoritas pabrik belum meliburkan buruhnya," ucap dia.

• Ada Virus Corona, Chand Kelvin: Kata Ustaz Boleh Kok Tidak Ibadah di Masjid, Sementara di Rumah Saja

Oleh karena itu, KSPI mendesak agar perusahaan segera meliburkan buruh dengan tetap membayar upah dan THR penuh, agar daya beli buruh dan masyarakat tetap terjaga.

"Jangan THR dibayar mencicil, dan diminta pabrik diluar industri yang dibolehkan wajib meliburkan, untuk memastikan agar buruh tidak terpapar virus corona,” kata Iqbal.

Iqbal menuturkanp perayaan Hari Buruh tahun ini tak dirayakan dengan turun ke jalan, akan tetapi akan melakukan aksi virtual kampanye di media sosial.

Ada tiga isu yang akan disuaralan di Hari Buruh, ketiga isu tersebut adalah, tolak omnibus law, stop PHK, dan liburkan buruh dengan upah dan THR 100 persen.

• Inter Milan Ingin Lepas Milan Skriniar Dengan Harga Rp 1,29 Triliun

“KSPI juga akan melakukan pemasangan spanduk di perusahaan dan tempat-tempat strategis terkait dengan tiga isu di atas. Termasuk seruan dan ajakan agar masyarakat bersama-sama memerangi covid-19,” katanya.

Hal yang lain, KSPI juga akan melakukan kegiatan yg diberi nama "penggalangan dana buruh for solidaritas pangan dan kesehatan".

Di beberapa daerah, tambah Said Iqbal, juga akan dibuka lumbung pangan, dengan mengumpulkan/menyediakan bahan makanan untuk masyarakat sekitar.

• Setelah Diberlakukan di Pasar Salatiga, Kini Pedagang Pasar Bintoro Demak Juga Terapkan Jaga Jarak

Di antaranya di Rumah Sakit di tangerang akan dipimpin oleh Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea, di rumah sakit di Bekasi akan dipimpin oleh Presiden KSPI Said Iqbal, dan rumah sakit di Jakarta akan dipimpin oleh Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban

Artikel ini telah tayang di tribunjabar.id dengan judul Pemprov Jabar Usul Pelatihan Online di Kartu Pra Kerja Diganti Bantuan Langsung Tunai untuk Buruh, Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam