Wali Kota Bekasi Usulkan Pemberian Sanksi agar PSBB Tahap Kedua Berjalan Efektif

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Muhammad Azzam

WARTAKOTALIVE.COM, BEKASI - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menilai pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayahnya tak berjalan efektif.

Masih banyak warga yang melanggar aturan PSBB.

Pria yang biasa disapa Pepen itu mensinyalir dikarenakan tak ada sanksi tegas yang diberikan.

Video Komunitas Print Tridi Membuat Face Shield

• Sebelum Diisukan Meninggal Dunia, Ada Pasukan Khusus yang Bersiap Untuk Membunuh Kim Jong Un

• Cerita Kim Jong Un yang Gemar Keju Swiss dan Bikin Girl Band Moranbong, Anggotanya Harus Cantik

• Ini Perbedaan Sikap Kim Jong Un Terhadap Wanita Ketimbang 2 Pemimpin Korea Utara Sebelumnya

"Kalau sekarang ini kan engga ada sanksinya, hanya imbauan-imbauan saja," kata Pepen, pada Selasa (28/4/2020).

Pepen menilai sanksi tegas sangat diperlukan, dikarenakan masih banyak warga yang menganggap remeh dan tak disiplin menjalankan aturan PSBB.

Sesuai aturan Undang-undang Nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan, sambung Pepen, sanksi yang diberikannya itu ialah pidana penjara dan denda.

Akan tetapi, hal itu tak bisa diberikan karena berbagai pertimbangan.

"Maka kita sudah usulkan, kita berikan nih kalau ini engga boleh nanti sanksinya ini. Ya kan nanti digodok di sananya, kalau kita tentukan sendiri kan kita repot nanti," beber dia.

Pepen juga berharap pada pelaksanaan PSBB tahap kedua ini agar masyarakat dan semua unsur mematuhi aturan yang berlaku.

Agar upaya pencegahan pemutusan mata rantai berjalan maksimal.

"Ini harus ada dukungan masyarakat dan semua pihak.

"Kita jangan anggap enteng corona ini, angka kasus Covid-19 di Kota Bekasi memprihatinkan terus ada penambahan," papar dia.

Wilayah Bodebek yang terdiri dari Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Depok sepakat mengajukan perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Perpanjang PSBB itu telah diajukan ke Gubernur Jawa Barat untuk diteruskan ke Kementerian Kesehatan.