Bocoran Rapat KCI, Ridwan Kamil Sebut Operasional KRL Disetop saat Tangerang Raya Mulai PSBB

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Muhammad Azzam

WARTAKOTALIVE.COM, BEKASI - Kepala daerah Bodebek (Bogor, Depok, Bekasi) mengusulkan agar operasional Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line dihentikan selama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Para kepala daerah itu bahkan telah mengirimkan surat atas permintaan itu kepada PT Kereta Commuter Indonesia (KCI).

Ketika ditanya soal permintaan penghentian KRL Commuter Line, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil berpendapat sama.

Ia menilai penghentian ini sebagai langkah percepatan penanganan Covid-19.

Sebab, jika itu dihentikan mengurangi pergerakan warga Jabodetabek.

"Saya tadi rapat di KCI, dimungkinkan akan coba diberikan itu tanggal 18 April, pada saat PSBB dari Tangerang Banten berlangsung," katanya saat meninjau langsung proses pendistribusian di Kantor Pos Indonesia yang terletak di Jalan Lapangan Multiguna, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, pada Rabu (15/4/2020).

Hingga saat ini, KCI masih mempertimbangkan penghentian operasional secara keseluruhan rute KRL yang mencakup wilayah Jabodetabek.

Meski demikian, kemungkinan besar penghentian operasional dilakukan setelah seluruh PSBB di Jabodetabek merata atau menunggu Tanggerang Raya.

"Jadi memang dari kacamata operasional nanggung ya, solidaritas untuk Tangerang Raya, tapi ditanggal itu (18 April) PT KCI menginfokan saya untuk menihilkan, baru kita evaluasi dampaknya," jelas Ridwan Kamil.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Bekasi mengusulkan agar operasional Kereta Rel Listrik (KRL) dihentikan sementara selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Penghentian operasional KRL itu diharapkan dapat berlangsung selama 14 hari.

"Jadi permintaannya sama apa yang disampaikan dengan Wakil Wali Kota Bogor permintaan penghentian KRL," kata Wakil Wali Kota Tri Adhianto, saat meninjau Stasiun Bekasi, pada Rabu (15/4/2020).

Tri menjelaskan usulan agar proses pelaksanaan PSBB ini berjalan efektif.

Sebab, masih banyak pergerakan warga menuju ke wilayah DKI Jakarta yang berpotensi menimbulkan kerumuman.

"Pertama adalah pemberhentian KRL, tapi atau opsi atau skenario kedua yakni pengurangan jadwal," ucapnya.