Virus Corona

Pemkot Depok Siapkan Jaring Pengaman Sosial Jelang PSBB Berlaku

Pemkot Depok Siapkan Jaring Pengaman Sosial Jelang PSBB Berlaku. Simak selengkapnya di dalam berita ini.

PEMERINTAH Kota Depok secara resmi telah mengajukan usulan terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kepada Gubernur Jawa Barat.

Usulan tersebut tertuang dalam Surat Wali Kota Depok Nomor: 443/175-Huk/Dinkes pada tanggal 7 April 2020 tentang Penganuan Permohonan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Depok.

Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan, surat dan data sudah dikirim melalui pesan online dan fisik suratnya secara resmi disampaikan langsung kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Jawa Barat melalui Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Barat.

"Dalam surat tersebut diusulkan PSBB Lota Depok atai PSBB Wilayah Bodebek (Bogor, Depok, Bekasi) agar terjalin sinergi kebijakan," kata Idris dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Kamis (9/4/2020).

BNN dan Pegiat Anti Narkoba Berikan Paket Sembako ke Ojol

Dalam surat tersebut, kata Idris dilampirkan data-data pendukung berupa kajian epidemiologi yang terdiri dari data peningkatan jumlah kasus berdasaekan waktu, penyebaran kasus menurut waktu san kejadian transmisi lokal.

"Data dukung lainnya adalah aspek kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana dan prasarana kesehatan, anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial dan aspek keamanan," papar Idris.

Berdasarkan informasi dari Provinsi Jawa Barat, kata Idris, data Kota Depok sudah lengkap.

"Perlu kami sampaikan, bahwa teknis PSBB di Kota Depok untuk semua sektor belum dapat disampaikan pada saat ini, mengingat status PSBB Kota Depok masih dalam proses pengajuan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat ke Kementerian Kesehatan RI," katanya.

Sementara itu, sembari menunggu PSBB diberlakukan si Kota Depok, Idris mengaku pihaknya tengah menyiapkan protokol-protokol jika PSBB ditetapkan.

Wali Kota Depok Instruksikan Disnaker Kawal Kasus PHK 87 Karyawan Ramayana

Seperti meliburkan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial budaya dan pembatasan moda transportasi.

"Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2020
tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19," paparnya.

"Demikian pula untuk persiapan-persiapan lainnya, termasuk didalamnya untuk jaring pengaman sosial," tuturnya.

Penulis: Vini Rizki Amelia
Editor: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved