Breaking News:

Virus Corona

Soal Mudik, YLKI Tegaskan Pemerintah Jangan Inkonsisten, Usul Naikkan Harga BBM atau Mahalkan Tiket

Korban Tewas Virus Corona Semakin Banyak, YLKI : Pemerintah Jangan Ambigu dan Inkonsisten Soal Mudik Lebaran. Naikkan Harga BBM atau Mahalkan Tiket

Editor: Dwi Rizki
istimewa
Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi memberikan paparan dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Indopos, di Hotel Ibis, Slipi, Jakarta (27/1/2020). 

Terus bertambahnya jumlah korban positif atauapun tewas virus corona disoroti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Pemerintah pun diminata tegas tetapkan kebijakan khususnya soal mudik Lebaran atau Idul Fitri 1441 Hijriah. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menyesali sikap pemerintah pusat yang terkesan galau dalam menetapkan kebijakan soal larangan mudik lebaran selama wabah virus corona.

Padahal, diketahui korban positif bahkan meninggal dunia akibat virus corona semakin eskalatif.

Berdasarkan data hingga Selasa (7/4/2020) tercatat ada sebanyak 2.738 orang positif virus corona dengan jumlah kematian sebanyak 221 orang dan sembuh sebanyak 204 orang.

Jumlah tersebut katanya tidak hanya meliputi wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, tetapi berskala nasional.

"Namun ironisnya pemerintah tampak gamang, ambigu, bahkan inkonsisten dalam upaya pengendalian Covid-19. Hal ini setidaknya tercermin dalam menyikapi fenomena mudik Lebaran, Mei 2020,' ungkap Tulus Abadi dalam siaran tertulis pada Rabu (8/4/2020).

"Antar institusi pemerintah tidak nyambung bahkan kontradiksi, sekalipun antar institusi pemerintah pusat (kementerian), apalagi antar pemerintah pusat dengan daerah. Pernyataan pejabat pemerintah pun saling bertabrakan," tambahnya.

Hal tersebut dibuktikan dari pernyataan Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman yang membolehkan mudik Lebaran.

Akan tetapi pernyataan tersebut dianulir oleh Menteri Sekretariat Negara Republik Indonesia (Mensesneg) Pratikno atau bahkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang menyatakan mudik haram.

Namun, pernyataan paa pejabat tersebut justru dianulir Presiden Republik Indonesia Presiden Joko Widodo.

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved