Fadli Zon Sebut Pemerintah Galau Hadapi Covid-19, Banyak Wacana Dilempar Kemudian Dianulir Sendiri

Penanganan wabah virus corona yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat disoroti tajam Fadli Zon.

Dirinya menyebut pemerintahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo galau.

Alasannya karena sejumlah wacana penanganan virus corona yang dilempar ke publik terus dinulir dan direvisi.

Hal tersebut disampaikan Fadli Zon lewat akun twitternya @fadlizon; pada Kamis (2/4/2020).

Galaunya sikap pemerintahan Jokowi dibuktikannya lewat status karantina wilayah yang sempat diwacanakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Mahfud MD sebelumnya.

Jokowi tidak memberlakukan wacana tersebut.

Sebagai gantinya, melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020, Jokowi memilih status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mengatasi penyebaran pandemi Covid-19.

Terkait soal Keppres, Fadli Zon mengapresiasi poin pembatalan status darurat sipil.

Artinya, Pemerintah masih mendengarkan kritik yang disampaikan masyarakat.

"Darurat sipil jelas bukan resep melawan Covid-19 dan pasti akan ditolak banyak kalangan," ungkap Fadli Zon.

Selain itu, Surat Edaran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mengenai pembatasan penggunaan moda transportasi, baik transportasi publik maupun kendaraan pribadi sudah tepat.

• Bupati Mamteng Peringatkan Menteri Jokowi, Fadli Zon : Wibawa Pemerintah Pusat Hilang di Papua

Begitu juga dengan pembatasan moda transportasi kereta api, kereta rel listrik serta bus, baik di jalan tol maupun di jalan arteri nasional selama masa pandemik Covid-19.

Meski secara verbal Pemerintah Pusat menolak istilah ‘lockdown’, serta menolak proposal penutupan akses transportasi ke ibukota yang diajukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, namun dalam praktiknya pembatasan justru diwujudkan.

"Berubah-ubahnya sikap dan wacana yang dilemparkan Pemerintah untuk mengatasi wabah Covid-19, sangat kentara sekali menunjukkan lemahnya komitmen dan inisiatif Pemerintah," jelas Fadli Zon.

Contohnya, semula Pemerintahan Jokowi menolak tuntutan ‘lockdown’, namun minggu lalu justru embuka opsi karantina wilayah yang menurut Fadli Zon secara substantif tidak berbeda dengan lockdown.