Breaking News:

Virus Corona

Kebijakan Darurat Sipil Diprotes, Dinilai Bentuk Lari dari Tanggung Jawab, Ciptakan Otoritarianisme

Penerapan daurat sipil dalam kasus pandemi corona dinilai tidak tepat dan justru akan menimbulkan otoritarianisme.

Editor: Feryanto Hadi
@jokowi
Presiden Joko Widodo (Presiden Jokowi) menjelaskan cara membumikan ideologi Pancasila. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA--Penerapan daurat sipil dinilai sebagai langkah pemerintah yang ingin lari dari tanggungjawab terhadap pandemi corona yang makin memprihatinkan.

Beberapa sat usai pemerintah memasukkan darurat sipil sebagai salah satu opsi penanganan corona, jagad media sosial khususnya Twitter langsung heboh hingga menjadi trending dengan tagar #TolakDaruratSipil.

Muncul banyak pertentangan dan pertanyaan kenapa langkah itu yang akhirnya ditempuh pemerintah.

Penerapan daurat sipil dalam kasus pandemi corona dinilai tidak tepat dan justru akan menimbulkan otoritarianisme.

Yah, Ojol dan Taksol Kena PHP, Ternyata Aturan Relaksasi Kredit Khusus Bagi Positif Corona Saja

Terlebih, banyak yang menganggap pandemi corona tidak bisa dimasukkan dalam point-point yang mengharuskan ditetapkan kondisi darurat sipil.

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu heran, kenapa pemerintah lebih memilih menggunakan Perpu Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.

Padahal, di sisi lain, ada Undang-undang soal Karantina yang menurutnya lebih tepat digunakan dalam kondisi seperti sekarang ini.

Said Didu menilai, penerapan kondisi darurat sipil dikarenakan pemerintah ingin lari dari tanggungjawab.

Tangani Covid-19, Malaysia Kucurkan Rp928 T, Indonesia Cuma 62 T, Said Didu Sindir Soal Ibukota Baru

"Ada UU karantina wilayah yg bisa digunakan - sekarang mau gunakan UU thn 59 utk darurat sipil. Ini semua akal2an untuk :1. Lari dari tanggung jawab utk penuhi kebutuhan rakyat krn ga ada lagi uang.
2. Lebih mengutamakan kekuasaan daripada menyelamatkan ngawa rakyat," tulis Said Didu di akun twitternya, dikutip Warta Kota pada Senin (30/3/2020)

"Mari #tolakdaruratsipil krn akan lahir pemerintahan otoriter yg bisa nangkap siapa saja yg mereka tdk suka," tulisnya lagi.

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved