Marak Bank Tagih Cicilan Kredit, Minta OJK Buka Hotline Pengaduan, DPD RI: Ada yang Mengadu ke Saya

Wartakotalive.com, Bekasi - Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti mengakui, dirinya banyak terima aduan masyarakat, mengenai marak bank tagih cicilan kredit.

Padahal, jelas La Nyalla Mahmud Mattalitti, keringanan kredit perbankan saat wabah virus corona atau Covid-19, tertuang di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional.

Sehingga, La Nyalla Mahmud Mattalitti menyebut, bila masih ada kalangan dunia usaha, baik skala kecil hingga menengah belum tersosialisasi dengan utuh soal stimulus keringanan kredit perbankan saat wabah virus corona.

“Di lapangan masih banyak pengusaha kecil dan menengah yang belum tersosialisasi dengan utuh. Bahkan ada yang mengadu ke saya, bahwa pihak bank masih menagih cicilan kredit"

• Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti Tes Covid-19 di RS UNAIR, Hasilnya Negatif

• Alasan La Nyalla Mahmud Mattalitti Minta Pemerintah Cairkan BPNT dan Bansos di Tengah Wabah Covid-19

• Banyak Persoalan Tak Diselesaikan, La Nyalla Mattalitti Putuskan Tarik Diri dari Kongres PSSI

"Ini tentu harus diperhatikan. Agar semua kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar berjalan di seluruh Indonesia,” ungkap La Nyalla di Surabaya, Jumat (27/3/2020).

Dikatakan La Nyalla, batas waktu pemberian stimulus yang akan berakhir 31 Maret 2021 itu, harus benar-benar dapat dimanfaatkan kalangan dunia usaha.

"Sehingga tidak terlambat mengajukan keringanan atau restrukturisasi kredit. Terutama bagi usaha di luar sektor yang disebutkan dalam POJK tersebut"

"Sektor usaha selain yang ada di POJK sebenarnya bisa juga diajukan, asal dengan self-assessment dari bank, bahwa usaha tersebut memang terdampak Covid-19,” ungkapnya.

Perlu diketahui, sektor usaha yang disebutkan dalam POJK memang mendapatkan prioritas.

Yakni sektor pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.

Namun tidak menutup kemungkinan sektor usaha di luar itu, asalkan benar-benar terdampak Covid-19.

“Nah supaya kebijakan ini dapat terlaksana dan tidak menimbulkan penyimpangan di lapangan, saya berharap OJK membuka ruang komunikasi atau akses bantuan informasi yang mudah diakses oleh sektor dunia usaha"

"Sehingga kalangan dunia usaha dapat dengan cepat dan tepat memanfaatkan stimulus kebijakan tersebut. Prinsip saya kebijakan tersebut harus benar-benar dirasakan masyarakat di lapangan,” tukas La Nyalla.

Seperti diketahui, ada 6 skema kebijakan yang dapat dimanfaatkan kalangan dunia usaha, terutama skala kecil dan menengah, yakni

1). Penurunan suku bunga

2). Perpanjangan jangka waktu

3). Pengurangan tunggakan pokok

4). Pengurangan tunggakan bunga

5). Penambahan fasilitas kredit/pembiayaan

6). dan/atau konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.

Di luar itu juga ada skema keringan bagi kreditur perorangan, terhadap pemilik cicilan kendaraan bermotor, perahu nelayan, dan kartu kredit serta perumahan.

La Nyalla Negatif Virus Corona

Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti jalani tes Covid-19 di Rumah Sakit Universitas Airlangga atau RS UNAIR Surbaya, Jawa Timur.

Diketahui, La Nyalla Mahmud Mattalitti tes Covid-19 di RS UNAIR tersebut, pasca kegiatan reses DPD RI selama 20 hari di Madura, Surabaya, dan Gresik.

Secara mandiri daftar di RS UNAIR, Sabtu (21/3/2020), diketahui hasil tes Covid-19 La Nyalla Mahmud Mattalitti negatif.

La Nyalla menjalani tes dengan dilakukan pengambilan sample cairan hidung dan rongga mulut.

Tes yang berlangsung sekitar 20 menit itu baru bisa diketahui hasilnya selang dua hari kemudian.

"Alhamdulillah Senin tadi saya sudah mendapat hasil tes dan tertulis Negatif Covid-19,” ujar La Nyalla di kediaman di Surabaya, Senin (23/3/2020).

Tetapi ia tetap menghimbau semua masyarakat untuk tetap melakukan social distancing dan menahan diri untuk tidak melakukan aktifitas yang tidak benar-benar penting.

La Nyalla menyatakan, bagi masyarakat yang usai melakukan perjalanan keliling atau dari luar negeri, sebaiknya mendaftarkan diri ke RS Unair untuk mendapat giliran pemeriksaan.

Sementara masyarakat lain yang tak memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri atau traveling, sebaiknya istirahat di rumah dan meningkatkan daya tahan tubuh sambil nunggu jadwal rappid test.

"Ditunggu saja, pemerintah akan menentukan lokasi-lokasi tes massal," imbaunya.

La Nyalla juga menyatakan penghargaan setinggi-tingginya kepada para tenaga medis.

Baik dokter maupun perawat yang berada di garda depan membantu masyarakat, dengan resiko terpapar yang lebih tinggi.

“Semoga distribusi alat pelindung diri yang standar, yang baru datang di Jakarta segera bisa terdistribusi merata ke para tenaga medis di seluruh Indonesia"

"Ini langkah prioritas yang harus dilakukan pemerintah,” tukasnya.

Sebelumnya, Ketua DPD RI telah meminta pemerintah melakukan beberapa kebijakan khusus.

Kebijakan khusus yang pada intinya meringankan beban masyarakat dan dunia usaha terkait pandemic Corona ini.

Sebab protokol tersebut bersifat lazim dan wajib dilakukan pemerintah.

Apalagi semua negara di dunia juga melakukan hal yang sama.

Meskipun mengandung konsekuensi pelambatan dan penurunan pertumbuhan ekonomi.

"Mari kita tanggung bersama-sama," ajak senator asal daerah pemilihan Jawa Timur ini.

Minta Pemerintah Cairkan BPNT dan Bansos di Tengah Wabah Covid-19

Ada alasan Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti, minta pemerintah kucurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Sosial (Bansos).

Diketahui alasan La Nyalla Mahmud Mattalitti minta pemerintah cairkan BPNT dan Bansos, agar perekonomian di masyarakat tetap stabil.

Maka itu, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI harap pemerintah tetap ambil kebijakan jaga kebutuhan konsumsi masyarakat, terkait dampak wabah Covid-19 yang berkembang dewasa ini.

DPD RI memberi apresiasi terhadap langkah yang diambil Pemerintah dalam menjaga stok kebutuhan konsumsi masyarakat tersebut.

Hal itu sependapat dengan La Nyalla Mahmud Mattalitti, dalam menyikapi perkembangan virus corona terhadap sektor perekonomian di berbagai daerah di Indonesia (20/3).

Dikatakannya, terdapat dua strategi untuk menjaga perekonomian masyarakat tetap stabil dengan baik.

Yaitu, melalui Bantuan Pangan Non Tunai dan Bantuan Sosial (Bansos).

Dua strategi tersebut perlu dikucurkan untuk meningkatkan konsumsi masyarakat dan melawan dampak dari ekonomi yang lesu.

La Nyalla Mahmud Mattalitti menilai kedua bantuan ini sebaiknya segera dicairkan oleh pemerintah.

Sehingga ekonomi domestik tetap terjaga di kisaran 5 persen.

“Bansos tahap pertama perlu segera dicairkan untuk menggerakkan ekonomi rakyat"

"Strategi ini untuk menjaga tingkat konsumsi di masyarakat guna menopang pertumbuhan ekonomi domestik tetap stabil,” jelasnya.

Selain perekonomian masyarakat, menurut La Nyalla Mahmud Mattalitti juga perlu memperhatikan nasib para pekerja harian lepas yang terdampak wabah Covid-19.

Para pekerja harian lepas yang masuk kategori masyarakat kurang mampu ini perlu mendapat bantuan khusus dari pemerintah.

Bantuan tersebut dapat diambil dari Dana Insentif Daerah (DID) yang selama ini rutin diberikan pemerintah berupa pemberian bantuan secara tepat sasaran.

"Pemerintah harus memastikan bahwa bantuan khusus yang dibayarkan kepada mereka yang berpenghasilan rendah harus secara penuh dan tepat sasaran," ujar La Nyalla Mahmud Mattalitti, yang berasal dari daerah pemilihan Provinsi Jawa Timur ini.

Wabah Covid-19 juga dinilainya bisa mempengaruhi stock komoditas pangan di masyarakat.

Hal tersebut dinilai La Nyalla Mahmud Mattalitti, akan menyulitkan kalangan masyarakat yang kurang mampu dalam mengkonsumsi bahan pangan.

“Pemerintah diharapkan membuat posko pangan murah di setiap kelurahan untuk keluarga tidak mampu. Tentunya yang sudah dinyatakan wilayah karantina terbatas,” imbuhnya.

La Nyalla Mahmud mttalitti juga mengharapkan pemerintah perlu menyiapkan sejumlah stimulus ekonomi yang diakibatkan oleh COVID-19.

Salah satu stimulus yang dapat diberikan adalah keringanan pajak, yang meliputi keringanan pajak penghasilan 21 (PPh 21), PPh 22, dan PPh 25, serta percepatan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN).

Hal tersebut dapat diberikan terutama untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

Khusus untuk insentif PPN tersebut akan meningkatkan daya beli masyarakat di tengah perlambatan ekonomi akibat meluasnya virus corona.

"Dalam pengurangan PPN ini tentunya pemerintah akan kehilangan penerimaan pajak yang cukup besar"

"Namun, hal tersebut perlu diambil di tengah kondisi ekstrem ini untuk menghindari hal yang lebih buruk lagi," pesan La Nyalla Mahmud Mattalitti. (Wartakotalive.com)