PT Jasamarga Tutup Sementara Pelayanan Top Up Tunai di Seluruh Gerbang Tol Jabodetabek

Dedi mengatakan, warga tidak keberatan atas pembangunan proyek ini.

Namun, dia meminta pemerintah dapat mengganti untung lahan mereka bukan malah mengganti rugi.

"Kami tidak pernah menghalangi proyek dari pemerintah pusat ini"

"Tapi tolong manusiakan kami dalam pembayaran lahan yang sudah kami beli dengan keringat kami," ucapnya.

Menurutnya, sebagian warga yang telah menerima pembayaran dikarenakan tidak ingin pusing dengan harga yang ditetapkan saat ini.

Tetapi sebagian orang lagi justru mendapat angka yang cukup besar atas lahan tersebut.

"Awalnya tahun 2013 kami mau dibayar Rp1,8 juta dan sekarang hanya Rp2,6 juta.

"Tapi sebagian orang yang justru memiliki lahan kosong di persawahan malah mendapat Rp10 juta kurang lebih per meternya, ini jelas tidak adil," kata Dedi.

Musyawarah Memanas

Rapat dengar pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang bersama warga Kelurahan Tanah Tinggi dan PT Jasamarga Kunciran Cengkareng (JKC) berlangsung alot hingga Selasa (3/12/2019) malam.

Musyawarah dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kota Tangerang Sumarti, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk sampaikan pendapat dalam forum ihwal pembangunan Jalan Tol Kunciran-Bandara Soekarno Hatta.

Perdebatan antara kedua pihak sempat memanas. Menurut Sumarti, agenda hearing kali ini sebagai upaya DPRD Kota Tangerang untuk tindaklanjuti keluhan warga di Tanah Tinggi.

Keluhan warga terkait meminta akses di Jalan Mandala dan Melati di sekitar proyek tol tersebut tidak diputus.

"Iya, warga meminta akses jalan tidak diputus oleh jalan tol Bandara Kunciran"

"Karena jalan itu satu-satunya akses untuk anak-anak menuju ke sekolah, kalau diputus ya, memang kasihan warga," ujarnya.

Setelah mendengar pendapat dari kedua pihak dan sejumlah instansi terkait, Sumarti menyimpulkan, titik persoalan ada pada PT JKC yang punya kapasitas untuk usulkan tuntutan warga kepada Kementerian PUPR.

"Selama ini mungkin belum terealisasi karena komunikasi yang tersendat. Makanya kami ajak duduk bareng semua yang berkaitan dalam pembangunan proyek ini. Kan kita mau cari solusi," ucap Sumarti.

Sementara itu, Ketua LPM Kelurahan Tanah Tinggi Sukatno mengaku belum puas untuk hasil yang didapat dari musyawarah tersebut.

Sebab menurutnya, tuntutan warga yang hanya meminta akses jalan tidak diputus pembangunan itu, belum mendapat kejelasan sampai hari ini.

"Intinya kami belum puas, karena belum jelas. Kami masih harus menunggu JKC mengusulkan ke Kementerian PUPR," kata Sukatno mewakili ratusan warga.

"Pilihan kami hanya dua. Ditutup atau dibuka, tapi pihak JKC tetap tidak mau ambil keputusan hari ini"

"Dia (JKC) meminta waktu untuk menunggu jawaban dari Kementerian PUPR. Makanya kami buat pernyataan," sambungnya.

Di tempat yang sama, Pimpinan Proyek PT JKC Tatok Imbang K mengaku akan menyampaikan usulan warga dari hasil rapat ini kepada Kementerian PUPR.

"Kami akan follow up tuntutan warga ke Kementerian PUPR. Dan kalau untuk keputusan, kami menyerahkan semua itu kepada kementerian"

"Sebab, kami terikat dengan perjanjian perusahaan jalan tol," ungkapnya. (CC/DIK/Wartakotalive.com)