Jangan Sampai Ketinggalan, Pameran Rusun DP 0 Rupiah di Senayan hanya Sisa Dua Hari lagi

“Jadi kalau dulu warga dipandang sebagai objek, kini mereka dilibatkan dalam pembangunan, melalui pendekatan yang partisipatif dan kolaboratif,” kata Nasrudin. 

Pemprov DKI Jakarta melalui Perumda Pembangunan Sarana Jaya menargetkan realisasi hunian uang muka atau Down Payment (DP) 0 Rupiah sampai 2022 mendatang mencapai 13.830 unit.

Meski realisasinya sampai Agustus 2019 lalu baru ada 780 unit, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI itu tetap optimistis target akan tercapai.

Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Indra S Arharrys mengatakan, target yang dipatok tersebut mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta 2017-2022.

Untuk target tahun 2021 adalah 3.050 unit, lalu pada 2022 sekitar 10.000 unit.

“Ini sebenarnya harapan kami sebagai BUMD dalam mendukung Pemprov DKI menyediakan rumah DP 0 Rupiah,” kata Indra pada Jumat (14/2/2020).

Belum punya Tempat Tinggal Sendiri

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) kurang lebih 1,4 juta rumah tangga di Jakarta belum memiliki rumah tinggal sendiri.

Hal tersebut selain faktor lahan yang sedikit, juga mahalnya nilai objek tanah di Jakarta.

Demi ketersediaan hunian yang terjangkau, pihaknya membantu dan mendukung kebijakan Pemprov DKI dalam membangun rumah dengan konsep tingkat atau vertikal.

“Program DP 0 Rupiah ini program unggulan Pemprov DKI Jakarta bagi warga berpenghasilan rendah, sebagai solusi warga Jakarta pada tahap awal memiliki rumah dengan harga terjangkau,” ujarnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Nasrudin Djoko Surjono mengatakan, pemerintah selalu berupaya untuk berkolaborasi dengan sektor swasta dalam mengimplementasikan rancangan pengembangan kawasan.

Saat ini, Pemprov DKI Jakarta memiliki 73 kegiatan strategis daerah, di antaranya adalah penyediaan rumah DP 0 Persen, penataan kawasan pemukiman, hingga perbaikan tata kelola rumah susun.

Karenanya, keberadaan BUMD seperti Perumda Sarana Jaya ini juga membawa ‘special mission vehicle’ untuk bersinergi bersama Pemprov DKI untuk membangun Jakarta.

Adapun tujuan dari berbagai pembangunan ini adalah untuk memfasilitas warga DNI berpenghasilan rendah (MBR) dan menata pemukiman kumuh secara kolaboratif.

Pembangunan ini juga dilakukan tidak hanya top down tapi juga botton up, di mana Pemprov DKI melakukan kolaborasi dengan berbagai komunitas.

“Jadi kalau dulu warga dipandang sebagai objek, kini mereka dilibatkan dalam pembangunan, melalui pendekatan yang partisipatif dan kolaboratif,” kata Nasrudin.