Proyek Tol Kunciran-Bandara Soetta Bikin Banjir se-Kecamatan Benda, Ini Janji Jasamarga

Dituding, pembangunan Tol Kunciran Bandara Soetta bikin banjir di wilayah Kecamatan Benda, Kota Tangerang.

Dampak pembangunan Tol Kunciran Bandara Soetta bikin banjir, membuat Wakil Wali Kota Tangerang Sachrudin berikan tanggapan di Rapat Koordinasi (Rakor).

Sachrudin di Rakor itu singgung masalah banjir dampak proyek Tol Kunciran-Bandara Soetta.

Rakor itu juga dihadiri Lurah se-Kecamatan Benda, PT Jasamarga Kunciran Cengkareng (JKC), Dinas PUPR dan Bappeda Kota Tangerang.

• Warga Tangerang Ancam Bopong Keranda Mayat Tuntut Pembebasan Lahan Tol Kunciran-Bandara

• Pengendara Bingung Masuk Tol Kunciran - Serpong yang Baru Diresmikan

• Warga Perum Banjar Wijaya Tuntut Kontraktor Proyek Tol Kunciran-Bandara Perbaiki Tembok Roboh

Mereka membahas dampak pembangunan jalan tol yang salah satunya akibatkan banjir di beberapa titik wilayah Benda.

Sachrudin menjelaskan dampak dari pembangunan jalan tol memang mengakibatkan saluran di lingkungan-lingkungan warga menjadi tersumbat.

Sehingga beberapa wilayah tergenang banjir seperti di RW 01, 03, 04, dan 08.

"Inilah yang menyebabkan lingkungan-lingkungan di sekitar jalan tol menjadi tersumbat karena tertutup dan terhalang sisa-sisa proyek sehingga air tidak bisa mengalir," ucap Sachrudin.

Maka, Pemkot minta pengembang Jalan Tol Kunciran-Bandara Soetta dalam hal ini PT Jasamarga Kunciran Cengkareng (JKC), untuk melakukan perbaikan.

"Saluran-saluran yang kemarin tersumbat selama konstruksi akan disodetkan sementara hingga saluran permanen dibuat," ujarnya.

"Karena dari pihak kami sendiri, Pemkot Tangerang sudah menerjunkan pompa air mobile saat banjir terjadi"

"Untuk itu saat ini, kami meminta tindaklanjut dari JKC untuk mengatasi masalah yang terjadi," sambungnya.

Warga juga meminta pihak JKC mengganti lampu penerangan jalan yang terpaksa diputus oleh pengembang karena dinilai menghalangi jalannya proyek.

Selain itu, masyarakat Benda juga meminta Jalan Gelora dibuatkan box culvert agar warga tetap bisa hilir mudik menjalankan aktivitasnya.

Sebab Jalan Gelora menjadi akses menuju sekolah, masjid, pesantren dan dilintasi tiga Kelurahan.

Yaitu Belendung, Jurumudi dan Pajang.

Sementara itu, Direktur Utama PT Jasamarga Kunciran Cengkareng Agus Suharjanto turut angkat bicara.

Pihaknya berjanji selesaikan hal-hal yang dirasa timbulkan permasalahan di masyarakat yang tinggal di sekitar proyek.

"Demi kebaikan masyarakat dan suksesnya pembangunan nasional," kata Agus.

Dirinya mengaku, JKC akan terbuka dengan Pemkot guna selesaikan masalah-masalah yang timbul dalam proses pembangunan dan segera menindak lanjutinya.

"Kami siap untuk berkoordinasi dengan Pemkot untuk mencari solusi terbaik, semua sudah ditampung segera kita cek dan tindak lanjuti," ungkapnya.

Ancaman Warga

Proses pembangunan Tol Kunciran - Bandara Soekarno Hatta, Tangerang dalam waktu dekat lagi hampir selesai pengerjaannya.

Namun hingga kini masih menyisakan sejumlah polemik yakni mengenai pembebasan lahan.

Warga terdampak proyek jalur cepat yang berlokasi di Kampung Baru, Benda, Kota Tangerang pun ancam bakal menggelar aksi menggotong keranda mayat dan kitab Al-Quran ke gedung Pengadilan Negeri (PN) Tangerang.

Bawaan tersebut untuk menyaksikan dan mendengarkan keputusan hakim dalam sidang perkara konsinyasi yang rencananya digelar pada 5 Maret 2020.

"Kami sepakat akan datang membawa Al-Quran dan juga keranda mayat ke PN Tangerang untuk menyaksikan keputusan yang mulia Hakim," ujar Dedi satu dari warga terdampak, Selasa (11/2/2020).

Pembangunan jalur cepat ini sudah berlangsung sejak 2013 lalu.

Namun, hingga kini masih terdapat beberapa bidang lahan yang masih belum terselesaikan dan dihadapkan dengan konsinyasi di pengadilan.

Ia menjelaskan semulanya terdapat 72 bidang lahan di lokasi yang terdampak akan proyek nasional ini.

Tetapi, tersisa 27 bidang dari ratusan jiwa yang diklaim belum mendapatkan haknya.

Dedi mengatakan, warga tidak keberatan atas pembangunan proyek ini.

Namun, dia meminta pemerintah dapat mengganti untung lahan mereka bukan malah mengganti rugi.

"Kami tidak pernah menghalangi proyek dari pemerintah pusat ini"

"Tapi tolong manusiakan kami dalam pembayaran lahan yang sudah kami beli dengan keringat kami," ucapnya.

Menurutnya, sebagian warga yang telah menerima pembayaran dikarenakan tidak ingin pusing dengan harga yang ditetapkan saat ini.

Tetapi sebagian orang lagi justru mendapat angka yang cukup besar atas lahan tersebut.

"Awalnya tahun 2013 kami mau dibayar Rp1,8 juta dan sekarang hanya Rp2,6 juta.

"Tapi sebagian orang yang justru memiliki lahan kosong di persawahan malah mendapat Rp10 juta kurang lebih per meternya, ini jelas tidak adil," kata Dedi.

Musyawarah Memanas

Rapat dengar pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang bersama warga Kelurahan Tanah Tinggi dan PT Jasamarga Kunciran Cengkareng (JKC) berlangsung alot hingga Selasa (3/12/2019) malam.

Musyawarah dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kota Tangerang Sumarti, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk sampaikan pendapat dalam forum ihwal pembangunan Jalan Tol Kunciran-Bandara Soekarno Hatta.

Perdebatan antara kedua pihak sempat memanas. Menurut Sumarti, agenda hearing kali ini sebagai upaya DPRD Kota Tangerang untuk tindaklanjuti keluhan warga di Tanah Tinggi.

Keluhan warga terkait meminta akses di Jalan Mandala dan Melati di sekitar proyek tol tersebut tidak diputus.

"Iya, warga meminta akses jalan tidak diputus oleh jalan tol Bandara Kunciran"

"Karena jalan itu satu-satunya akses untuk anak-anak menuju ke sekolah, kalau diputus ya, memang kasihan warga," ujarnya.

Setelah mendengar pendapat dari kedua pihak dan sejumlah instansi terkait, Sumarti menyimpulkan, titik persoalan ada pada PT JKC yang punya kapasitas untuk usulkan tuntutan warga kepada Kementerian PUPR.

"Selama ini mungkin belum terealisasi karena komunikasi yang tersendat. Makanya kami ajak duduk bareng semua yang berkaitan dalam pembangunan proyek ini. Kan kita mau cari solusi," ucap Sumarti.

Sementara itu, Ketua LPM Kelurahan Tanah Tinggi Sukatno mengaku belum puas untuk hasil yang didapat dari musyawarah tersebut.

Sebab menurutnya, tuntutan warga yang hanya meminta akses jalan tidak diputus pembangunan itu, belum mendapat kejelasan sampai hari ini.

"Intinya kami belum puas, karena belum jelas. Kami masih harus menunggu JKC mengusulkan ke Kementerian PUPR," kata Sukatno mewakili ratusan warga.

"Pilihan kami hanya dua. Ditutup atau dibuka, tapi pihak JKC tetap tidak mau ambil keputusan hari ini"

"Dia (JKC) meminta waktu untuk menunggu jawaban dari Kementerian PUPR. Makanya kami buat pernyataan," sambungnya.

Di tempat yang sama, Pimpinan Proyek PT JKC Tatok Imbang K mengaku akan menyampaikan usulan warga dari hasil rapat ini kepada Kementerian PUPR.

"Kami akan follow up tuntutan warga ke Kementerian PUPR. Dan kalau untuk keputusan, kami menyerahkan semua itu kepada kementerian"

"Sebab, kami terikat dengan perjanjian perusahaan jalan tol," ungkapnya. (dik)