Pesan Buya Hamka Dinilai Relevan dalam Kasus Politisi Kontroversial yang Menjebak Prostitusi Online

Menurut Maulana, aksi penggerebekan tersebut sudah merugikan dunia perhotelan di Padang dan Sumbar.

Untuk itu, PHRI akan meminta Pemerintah Provinsi Sumbar dan Pemkot Padang untuk menuntaskan kasus tersebut.

• FUI Mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk Berani Menutup Diskotek Golden Crown

"Selain itu, karena kita dirugikan, tentunya akan menempuh jalur hukum," kata Maulana.

Dalam penggerebekan itu, kata Maulana, polisi ataupun pihak Andre yang melakukan aksi itu tidak pernah meminta izin ke manajemen hotel.

"Tidak ada minta izin, padahal hotel memiliki wilayah privacy yang harus dijaga," jelas Maulana.

Selain itu, kata Maulana, pihaknya juga berencana melaporkan Andre ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) karena telah melakukan tindakan yang merusak nama hotel.

Maulana Yusran juga berkomentar seputar beredarnya kuitansi hotel dengan nama pemesan Andre Rosiade di hotel lokasi penggerebekan PSK.

Kuitansi itu beredar, katanya, karena pihak pemesan tidak melakukan permintaan untuk dirahasiakan.

"Pemesan tidak pernah melakukan permintaan untuk dirahasiakan sehingga bisa saja ini keluar ke publik," kata Maulana.

• Pakar Telematika Roy Suryo Sesalkan Penutupan Museum Telekomunikasi TMII, Ini Alasannya

Menurut Maulana, pemesanan tersebut bisa saja melalui ajudan Andre Rosiade sehingga tertulis garis miring Bimo.

Andre sendiri yang dihubungi Kompas.com, Kamis (6/2/2020), mengaku tidak mempersoalkan beredarnya kuitansi itu.

Namun, dia membantah telah memesan kamar hotel 606 dan 608 tersebut.

"Ini tidak benar saya yang memesan kamar tersebut. Saya tidak pernah datang ke resepsionis dan membayar," kata Andre.

Andre menyebutkan, yang memesan kamar itu adalah stafnya yang bernama Bimo, di mana saat itu Partai Gerindra Sumbar sedang ada acara penyampaian visi dan misi calon gubernur.

Menurut Andre, beredarnya kuitansi pemesanan

• Laga Uji Coba Persib Bandung Vs Barito Putera Tak Disiarkan di TV, Ini Harga Tiketnya

kamar hotel itu di media sosial tidak akan diperpanjang urusannya.

"Saya tidak ingin memperpanjang persoalan itu karena saya tidak ingin mengganggu dunia perhotelan di Padang," kata Andre. 

Manajemen Hotel Siap Buka CCTV

Sementara itu Manajemen Hotel Kryad Bumi Minang, Padang, Sumatera Barat, merasa sangat dirugikan dengan aksi penggerebekan pekerja seks komersial (PSK) online dan muncikarinya yang dilakukan polisi bersama anggota DPR Andre Rosiade, Minggu (26/1/2020) lalu.

"Kami ini korban, tentu akan ada respons dari kami, dan semuanya kami serahkan ke Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumbar," kata General Manager Hotel Kryad Bumi Minang, Fadjri yang dihubungi Kompas.com, Jumat (7/2/2020).

Fadjri mengatakan, jika PHRI menempuh jalur hukum, pihaknya sudah menyiapkan segala dokumentasi hingga rekaman CCTV untuk membuka tabir kejadian sebenarnya.

"Ini sudah kita siapkan. Tinggal dikeluarkan saja agar semuanya terang benderang," jelas Fadjri.

Menurut Fadjri, pihaknya selalu berkoordinasi dengan manajemen level atas dan PHRI untuk mengikuti perkembangan kasus tersebut.

"PHRI Sumbar yang akan melakukan respons terhadap kasus ini dan kita selalu komunikasi," kata Fadjri.

Dikatakan Fadjri, manajemen hotel masih menunggu langkah yang diambil PHRI dalam kasus tersebut.

"Jadi kita tunggulah dari PHRI. Seandainya manajemen hotel sudah menganggap langkah PHRI sudah cukup kita sudahi juga. Kita kan punya manajemen juga," kata Fadjri.