Ujaran Kebencian

Risma Dilaporkan ke Ombudsman Dianggap Terlalu Baper, Adhie Massarsdi: Pejabat Harus Siap Dikritik

Meski pelaku penghina sudah minta maaf, namun Risma belum mencabut laporan pada Polrestabes Surabaya.

Risma Dilaporkan ke Ombudsman Dianggap Terlalu Baper, Adhie Massarsdi: Pejabat Harus Siap Dikritik
Surya/Firman Rochmanudi/dok Surya
Zikria Dzatil dan Tri Rismaharini 

KASUS Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini berlanjut. 

Meski pelaku penghina sudah minta maaf, namun Risma belum mencabut laporan pada Polrestabes Surabaya.

Surat permintaan maaf disampaikan kepada Risma oleh Kapolrestabes Surabaya Kombes Sandi Nugroho, di rumah dinas Risma.

Risma pun lantas memaafkan pemilik akun Facebook bernama Zikria Dzatil itu.

"Saya maafkan yang bersangkutan, saya sebagai manusia, beliau juga manusia. Kalau dia sudah minta maaf, maka saya wajib memberikan maaf," kata Risma.

Meski sudah memaafkan penghina dirinya di media sosial, Risma masih enggan untuk bertemu dengan Zikria Dzatil.

Motif Warga Bogor Hina Risma: Tersulut Emosi Ada Kepala Daerah Sering Dibully Netizen Soal Banjir

Wali Kota Risma Minta Warga Surabaya Maafkan Zikria Dzatil Meski Menghinanya Sebagai Kodok Betina

Dilaporkan Ombudsman

Bahkan Risma dilaporkan ke Ombudsman Jawa Timur karena telah melaporkan netizen bernama Zikria Dzatil ke polisi.

Risma dianggap memanfaatkan fasilitas negara dalam pelaporan itu.

Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Timur, Agus Widiyarta membenarkan ada laporan masuk ke meja kerjanya tentang hal tersebut.

Namun, dia enggan menyebut atas nama siapa laporan tersebut karena dia harus menjaga privasi pelapornya.

"Maaf saya tidak bisa menyebut siapa pelapornya," kata Agus, saat dikonfirmasi Kompas.com melalui telepon, Rabu (5/2/2020).

Secara umum, laporan tertulis tersebut berisikan Risma dinilai menyalahgunakan wewenang sebagai wali kota Surabaya dalam melaporkan akun Facebok yang disebut menghinanya secara pribadi.

Zikria Dzatil mengaku menyesal telah melakukan penghinaan terhadap Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini. Ia pun meminta maaf.
Zikria Dzatil mengaku menyesal telah melakukan penghinaan terhadap Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini. Ia pun meminta maaf. (Capture Youtube KompasTV)

Dalam laporan juga disertakan dasar hukum pasal penghinaan pejabat negara telah dihapus sebagaimana Keputusan Mahkamah Konstitusi 31/PUU-XIII/2015 tentang judicial review Pasal 319.

Surat tersebut juga melaporkan Polrestabes Surabaya yang disebut tidak memiliki dasar hukum dalam menangkap Zikria Dzatil, pemilik akun Facebook yang disebut menghina Risma di media sosial.

Namun, kata Agus, berdasarkan kajian pihaknya secara materiil maupun formil, Ombudsman Jawa Timur memutuskan tidak menindaklanjuti laporan.

"Kami tidak bisa menindaklanjuti laporan karena pelapor bukan sebagai korban langsung dari pelayanan publik," ujar dia.

Sementara itu Adhie M. Massardi mengatakan, pelaporan ke Ombudsman didasarkan pada azas kebebasan berpendapat yang diatur Undang-Undang (UU).

Kata Adhie, Tri Rismaharini dianggapnya telah mengabaikan hak demokrasi warga negara.

"Kenapa Ombudsman? karena lembaga ini didesain oleh Gus Dur untuk mengontrol perilaku pejabat publik. Sejak munculnya UU ITE banyak sekali pejabat publik yang melaporkan kasus pencemaran nama baik," kata Adhie berbincang di Sapa Malam TV One, Rabu (5/2/2020) seperti dikutip Wartakotalive.com.

"Padahal seorang pejabat publik harusnya menyiapkan hatinya 100 persen untuk publik. Ketika publik menghina atau mengkritik maka terima lah itu sebagai kritik. apapun itu," tutur pria yang pernah menjadi juru bicara Presiden Gus Dur.

Adhie M Masardi

Menurut Adhie, seorang pejabat kalau tidak mau dihina atau dikritik maka tidak usah jadi pejabat publik.

"Pejabat publik pahalanya besar, dan bila mengurus rakyatnya dengan benar, pahalanya juga besar.
Makanya kalau pejabat memberi maaf pada pengkritiknya apapun bunyinya nggak ada masalah.
Apalagi di era milenial antara otak, hati dan tangan sudah menyatu dengan gadget," katanya lagi. 

"Saya berharap dengan adanya Ombudsman enggak ada lagi pejabat baper lapor ke polisi.
Makanya kemarin saya minta sama Ombudsman untuk memanggil Risma dikasih tahu resikonya menjadi pejabat publik lalu kita umumkan kepada semua pejabat publik. Habis itu Ombudsman panggil Kapolri supaya polisi tidak terlalu cepat merespon laporan dari pejabat kecuali ada yang urgent," jelas Adhie.

VIRAl, Pernikahan Anak Calon Bupati Jember Bak Film Alladin, Mempelai Wanitanya Kayak Puteri Jasmine

Ibu Rumah Tangga Penghina Risma dengan Sebutan Kodok Betina Hanya Bisa Nangis dan Minta Maaf

Sementara itu Ketua DPP PDIP  Nusyirwan Soejono mengatakan pejabat yang sering baper juga nggak banyak. Nah kalau dibilang Risma tak tahan banting siapa bilang?

"Saya sepaham kalau itu dikaitkan dengan kerjanya. Para pejabat harus kuat terhadap komentar publik berkaitan dengan produk kerjanya sebagai pejabat publik. tapi bedakan kalau kritikan itu sudah berkaitan dengan pribadi maka publik harustahu pejabat negara merupakan manifestasi dari publik," kata Nusyirwan.

"Menurut saya apa yang dilakukan warga itu ke Ibu Risma sudah menyerang hal pribadi yang mengatakan seperti kodok," bela Nusyirwan.

Editor: Dian Anditya Mutiara
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved