HEBOH di Medsos Muncul Kerajaan Mulawarman di Lokasi Calon Ibu Kota Baru, Begini Faktanya

SETELAH heboh dengan Kerajaan Agung Sejagat dan Kerajaan King Of The King, kini giliran warga Kabupaten Kutai Kertanegara calon Ibu Kota baru umumkan kemunculan Kerajaan Mulawarman.

Adapun lokasi Kerajaan Mulawarman berada di Muara Kaman, salah satu kecamatan di Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur.  

Awalnya, Kerajaan Mulawarman diketahui dari sejumlah tangkapan layar foto yang tersebar di media sosial dan WhatsApp.

Dalam beberapa foto, disebutkan bahwa Kerajaan Mulawarman dipimpin Lansyahrechza atau yang disapa dengan Raja Labok.

Terlihat dalam salah satu foto, Iansyahrechza berpakaian bak raja.

Bahkan, terdapat foto di mana Iansyahrechza berfoto bersama seorang wanita bak raja dan ratu.

Aksi tersebut memicu perhatian publik seiring maraknya muncul kerajaan baru belakangan ini.

Contohnya Keraton Agung Sejagat, Sunda Empire, dan King of The King.

• Fenomena Kerajaan Fiktif, Presiden Soekarno Malah Sempat Mengundang Raja dan Ratu Fiktif ke Istana

• Heboh Kerajaan Baru King Of The King, Klaim Kuasai Harta Bung Karno Senilai Rp 60.000 Triliun

Kasat Reskrim Polresta Kutai Kartanegara AKP Andika Dharma Sena mengatakan, pihaknya masih menelusuri informasi tersebut.

"Iya benar, ada muncul Kerajaan Mulawarman. Ada yang bilang Raja Mulawarman, tapi kami masih telusuri," ungkapnya saat dihubungi Kompas.com, Selasa (4/2/2020).

Andika menyebutkan, pihaknya berkoordinasi dengan Kesultanan Kutai Kertanegara Ing Martadipura sebagai kerajaan yang masih eksis di Kutai Kartanegara.

Polisi belum menerima laporan apa pun atas munculnya kerajaan itu. "Sehingga kami selidiki dulu," kata dia.

• Mulawarman, Prasasti Tertua Di Indonesia

Menampik tudingan

Raja Kutai Mulawarman di Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, Iansyahrechza atau disapa Raja Labok, angkat bicara terkait tudingan kerajaan baru yang dinilai menyudutkan dirinya.

Raja Labok mengatakan Kerajaan Kutai Mulawarman yang dia pimpin berbentuk perkumpulan sesuai SK Kementerian Hukum dan HAM.