Partai Gerindra dan PDIP Kota Depok Masih Membuka Pintu Bagi Partai Lain Koalisi untuk Pilkada 2020

Sekretaris DPC Partai Gerindra Depok sekaligus juru bicara koalisi PDIP dan Gerindra, Hamzah membantah jika pengumuman koalisi partai ini adalah dampak dari deklarasi bakal calon, beberapa hari yang lalu.

Sebab, kata Hamzah, kesepakatan kedua partai yang masing-masing memiliki 10 kursi di DPRD Kota Depok ini telah lama terjadi.

Hanya saja, pertemuan tertutup yang terjadi pada Jumat (24/1/2020) malam adalah pemantapan guna menghadapi Pilkada Depok 2020 mendatang.

"Gerindra Depok diinstruksikan oleh DPP dan DPD Jawa Barat untuk koalisi dengan PDIP. Di seluruh Jawa Barat," kata Hamzah seusai rapat tertutup kedua partai di Warung Betawi Ngumpul, Tanah Baru, Beji, Depok, Jumat (24/1/2020).

• Wuhan Menjelma Sebagai Zombieland yang Terisolasi dan Pengidap Corona Bergelimpangan di Tempat Umum

Dengan adanya kesepakatan ini, Hamzah mengatakan bahwa kedua partai politik tersebut tak menutup pintu bagi parpol manapun untuk bergabung dan maju bersama meraih kesuksesan dalam Pilkada 2020.

"Koalisi ini tidak hanya dengan PDIP, syukur-syukur parpol lain bergabung dengan kami," kata Hamzah.

Bicara calon yang akan diusung, Hamzah mengaku pihaknya sudah mantap untuk memilih Pradi Supriatna sebagai calon Wali Kota Depok 2021-2026.

• Terungkap Presiden Joko Widodo Mencoba Santapan Khas yang Disebut Paniki Saat Berkunjung ke Manado

Sebab, dari tingkatan cabang sampai pada ranting Partai Gerindra, sampai pada akhirnya terjadi oertemuan resmi dengan PDIP, Hamzah mengatakan hanya satu calon yang mendaftar resmi sebagai calon Wali Kota.

"Adalah Pak H. Pradi Supriatna. Kader Partai Gerindra akan solid dan kompak untuk mendukung Pradi, mudah-mudahan tahun 2020 nanti terpilih menjadi Wali Kota Depok 20201-2026," kata Hamzah.

• Terungkap Cara Penyebaran Corona dari Sup Kelelawar yang Digemari Warga Hingga Jadi Virus Mematikan

Jika pun nantinya terjadi koalisi besar dengan parpol lain, Hamzah menegaskan keputusan menjadikan Pradi sebagai orang nomor satu di Kota Depok adalah final.

"Kita (Gerindra dan PDIP) satu kesepahaman dan satu ideologi, maka yang pasti PDIP sudah mengiyakan bahwa Gerindra calon Wali Kotanya dan PDIP calon Wakil Wali Kotanya, titik," kata Hamzah.

• Warga Enggan Mengungsi Meski Sebagian Wilayah Kapuk Masih Terendam sebagai Dampak Pasang Air Rob

Untuk saat ini, Gerindra tengah mengurus surat keputusan (SK) penetapan sebagai bagian dari mekanisme pendaftaran di DPC Gerindra.

"Sudah kita laporkan juga ke DPD kemudian dari DPD juga sudah menyampaikan langaung ke DPP terkait pencalonan ini," ujarnya.

Hamzah mengatakan, koalisi ini tidak hanya dengan PDI-Perjuangan. Tapi Gerindra juga akan merangkul partai politik lainnya untuk ikut bergabung membangun Depok.

"Kami tetap terus membuka komunikasi dengan partai lain," katanya.

• Polisi dari Polsek Senen Meringkus Empat Pelaku Pencurian yang Aksinya Sangat Meresahkan Masyarakat

Sebelumnya, diberitakan bahwa meski terjadi perubahan politik yang sangat cepat menyusul pertemuan di antara Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Partai Gerindra.

Hal itu tidak menjadikan PKS untuk ikut koalisi di pemerintahan Joko Widodo alias Jokowi di periode kedua.

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Aboebakar Alhabsyi menegaskan bahwa partainya akan menjadi Oposisi yang bermartabat.

“Oposisi bermartabat adalah sikap yang mewakili kepentingan rakyat untuk sejahtera dan adil."

"Bukan mewakili kelompok sendiri yang asal berbeda,” ujarnya dalam diskusi dialektika demokrasi di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis ( 25/7/2019).

• Afriansyah Noor Selaku Sekjen PBB Menjelaskan PBB akan Bersama Jokowi Membangun Indonesia

Ketua kelompok fraksi (Kapoksi) PKS di Komisi III DPR menambahkan, selama pemerintah menjalankan kebijakan sesuai kepentingan rakyat, Partainya pasti mendukung kebijakan tersebut.

“Tapi, sebaliknya, kalau tidak sesuai kepentingan rakyat, Kamilah yang terdepan berteriak berhadapan dengan pemerintah,” tegasnya.

Ketua DPP PKS, Wilda Kalimantan inj menilai bahwa Pemerintah Jokowi perlu sparing partner agar maksimal melayani rakyat.

“Kalau tidak ada lawan seimbang, pertandingan tentu tidak akan menarik,” imbuhnya.

Menurutnya, di negara yang menganut sistem demokrasi, kontrol terhadap pemerintah sangat diperlukan agar jalannya roda pemerintahan berjalan dengan baik.

“Sepeda itu bergerak kalau pedal kiri jalan turun ke bawah maka pedal kanan main juga, kalau dia berhenti maka akan jatuh sepeda itu, begitu juga dengan negara kalau ada kontrol maka akan berjalan baik dan kalau tidak maka akan berat nanti,” katanya.

“Oleh karena itu PKS tidak terlalu memikirkan masalah posisi dan jabatan, kita belajar PDI-P, dia sudah priode santai saja. Biasanya, oposisi sebentar yang bermartabat begini, biasanya tahun depan akan menang,” katanya.

Terkait dengan sikap partai Gerindra yang bertemu dengan elit partai yang notabene rival dalam pilpres lalu, Habib menilai, hal itu merupakan keputusan dari Partai Gerindra sendiri bukan dari keputusan di koalisi adil dan makmur.

“BPN sudah selesai, selesai 28 Juni lalu dibubarkan, jadi udah nggak ada lagi koalisi dan silahkan mengambil tindakan masing-masing,” katanya.

Namun demikian, sambung dia, langkah Gerindra yang melakukan berbagai pertemuan dengan bekas rivalnya di Pilpres 2019 memunculkan rasa tidak nyaman bagi sejumlah partai terutama partai yang selama ini mendukung Jokowi-Maruf Amin.

“Gerindra merapat ke Koalisi itu akan ada yang merasa kurang nyaman. Takut gak kebagian gara-gara Gerindra masuk nanti ada yang kurang, ada yang takut kurang porsi,” katanya.

Oposisi pernah dilakukan secara konsisten oleh PDIP selama 5 tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY selama dua periode.

Hal tersebut akan dilakukan oleh PKS untuk menjadi oposisi.

• Sejumlah SUV Pilihan yang akan Menjadi Tren pada tahun 2020 dengan Spek Memukau Versi Forbes