Ada Perjuangan Panjang di Balik Hari Libur Nasional Imlek

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut menyambut datangnya Tahun Baru Tikus Logam 2571, dengan menggelar acara bertajuk Jakarta Imlekan.

Tari Barongsai, festival masakan Cina, dan hiasan gaya Oriental bisa disaksikan di mana-mana di Ibu Kota Republik Indonesia.

Hal ini menunjukkan bahwa hari raya masyarakat Tionghoa ini semakin diterima oleh masyarakat, dan menjadi bagian dari hari raya di Indonesia.

Suasana saat ini sangat berbeda dengan kondisi dulu, tepatnya pada kurun waktu 1966 sampai 1998.

Ketika itu, boro-boro perayaan Imlek meriah yang bisa disaksikan masyarakat umum, ornamen bernuansa Cina pun dilarang.

Dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 Tahun 1967, rezim Orde Baru melarang segala hal yang berbau Tiongkok, di antaranya Imlek. Padahal perayaan ini tak ada hubungannya dengan negeri Republik Rakyat Tiongkok.

Gus Dur

Masyarakat Tionghoa di Indonesia kembali mendapatkan kebebasan merayakan Tahun Baru Imlek, pada tahun 2000, ketika Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mencabut Inpres Nomor 14/1967.

Pengganti Gus Dur, yakni Presiden Megawati Soekarnoputri, menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) nomor 19/2001 tertanggal 9 April 2001, yang meresmikan Imlek sebagai hari libur nasional.

Mulai 2002, Imlek telah resmi dinyatakan sebagai salah satu hari libur nasional.