Lindungi Lahan Pertanian, Mentan Ungkap Pelaku Alih Fungsi Lahan Bisa Terjerat Pidana

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) pun mengecam dan mengancam siapa saja yang berani mengalihfungsikan lahan pertanian.

Lindungi Lahan Pertanian, Mentan Ungkap Pelaku Alih Fungsi Lahan Bisa Terjerat Pidana
istimewa
Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo melepas ekspor sayur dan umbi asal Jawa Barat yang diproduksi PT Alamanda Sejati Utama di Banjaran, Kabupaten Bandung, Sabtu (11/1). 

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengecam dan mengancam mempidanakan siapa saja yang berani mengalihfungsikan lahan pertanian.

Sebanyak 60.000 hektare lahan pertanian menyusut setiap tahunnya. Penyusutan karena adanya alih fungsi lahan jadi area non pertanian seperti perumahan, pabrik, jalan tol dan lain-lain.

Ancaman tersebut telah diatur dalam Undang-Undang 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Menteri Pertanian Yasin Limpo Minta Polisikan dan Tangkap Pejabat Alih Fungsi Lahan Pertanian

"Arah pengaturan dari UU ini adalah untuk melindungi lahan pertanian pangan dari derasnya arus degradasi," ujar SYL, dalam keterangannya, Senin (13/1/2020).

"Adapun ketentuan yang dibangun dalam UU ini dimaksudkan agar bidang-bidang lahan tertentu hanya boleh digunakan untuk aktivitas pertanian pangan yang sesuai peruntukan," sambungnya.

UU itu juga menegaskan sanksi perorangan dan perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap alih fungsi lahan pertanian dengan rinci denda dan hukuman bagi yang melanggar.

"Disebutkan bahwa setiap orang yang sengaja mengalihfungsikan lahan akan dijerat dengan tindak pidana kurungan selama lima tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp 5 miliar," ujar SYL.

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian Kuntoro Boga Andri menambahkan angka 60 ribu hektare lahan pertanian menyusut setiap tahunnya sudah sangat mengkhawatirkan.

"Angka sebesar itu nyaris setara dengan angka penurunan produksi sebanyak 300.000 ton setiap tahun," ujar Kuntoro.

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai upaya pencegahan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Langkah ini agar bisa mengontrol dan menjaga keseimbangan semua aspek, termasuk ekonomi, sosial masyarakat, dan ekologis pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

"Ketika pemanfaatan lahan melampaui daya dukungnya, maka alam bukan lagi menjadi sumber daya melainkan bencana. Karena itu perlu ada pengaturan keseimbangan antara alam dan kebutuhan ruang," katanya.

Penulis: Junianto Hamonangan
Editor: Max Agung Pribadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved