Breaking News:

Alih Fungsi Lahan

Menteri Pertanian Yasin Limpo Minta Polisikan dan Tangkap Pejabat Alih Fungsi Lahan Pertanian

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo meminta kepolisian menangkap para pejabat daerah yang memberikan izin terhadap alih fungsi lahan pertanian.

dok. Kementan
Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo meminta kepolisian tangani serius dan menangkap para pejabat daerah yang memberikan izin terhadap alih fungsi lahan pertanian. 

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo meminta kepolisian tangani serius dan menangkap para pejabat daerah yang memberikan izin terhadap alih fungsi lahan pertanian.

Permintaan ini disampaikan Syahrul saat melepas ekspor benih sayuran Cap Panah Merah produk jual East West Seed (Ewindo) di Purwakarta, Jawa Barat.

"Tolong Pak Kapolres tangkap orang yang sengaja memberi izin alih fungsi lahan. Kita kan ada undang-undang yang mengatur pengalihfungsian lahan, itu masuk ranah pidana (UU 41 tahun 2009)," ujar Syahrul, dalam keterangannya, Rabu (18/12/2019).

Syahrul mengatakan, mengurus pertanian harus dilakukan secara serius dengan mempersempit ruang gerak mafia lahan yang ingin merusak ekosistem pertanian.

Karena itu, peranan pejabat daerah diharapkan menutup celah ini dengan melakukan optimalisasi lahan demi terwujudnya ketahanan pangan.

 TERUNGKAP Pemilik Mobil B 1 RI Halangi Pelantikan Jokowi Raja Pulau Buru, Tokoh Adat Minta Bebaskan

 Adu Anjing dengan Taruhan yang Kalah Dijadikan Barbeque dan Menu Santapan Penggemar Adu Hewan Sadis

 Sering Diabaikan, Berikut Daftar Gejala Penyakit Diabetes yang Tak Disadari

 Putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka Maju Pilkada Solo 2020, Fahri Hamzah: Merusak Reputasi Bapaknya

"Kita harus ingat bahwa ada 3 juta orang yang lahir di bumi Indonesia setiap tahunnya. Kalau lahan pertaniannya tidak kita siapkan, tidak kita jaga, bagaimana dengan makan mereka, bagaimana dengan kebutuhan mereka," katanya.

UU 41 Tahun 2009 mengatur bahwa mengalihfungsikan lahan pertanian pangan berkelanjutan, dimana secara tidak langsung dapat dijerat dengan tindak pidana lima tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp 5 miliar.

Berdasarkan data tahun 2013 melalui citra satelit dan skema Kerangka Sampel Area (KSA), luas lahan baku sawah di Indonesia menurun sebesar 7,1 juta hektare.

Padahal luasan sebelumnya 7,75 juta hektare.

 PM India Narendra Modi Loloskan UU Antimuslim, Sejumlah Selebritas Bollywood Ramai-ramai Protes

Meski demikian, konversi juga bisa dilakukan selama ada rekomendasi dari Dinas Pertanian dengan syarat memiliki surat kesiapan menyediakan lahan pengganti terhadap lahan dikonversi tersebut. (jhs)

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved