Ternyata Ini Alasan Anies DKI Kuasai Perusahaan Patungan dengan KAI

Ternyata Ini Alasan Anies DKI Kuasai Perusahaan Patungan dengan KAI. Simak selengkapnya di dalam berita ini.

Ternyata Ini Alasan Anies DKI Kuasai Perusahaan Patungan dengan KAI
Wartakotalive.com/Rangga Baskoro
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat meninjau Kampung Pulo, Jalan Jatinegara Barat, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (2/1/2020). 

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan membeberkan alasan lembaganya lebih banyak menguasai perusahan patungan dibanding PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Anies menilai penataan transportasi harus sejalan dengan tata ruang yang dikelola pemerintah daerah.

“Saya perlu garisbawahi kenapa DKI yang menjadi pengendali di sini (perusahaan patungan), karena yang mengelola tata ruang adalah yang mengelola tata transportasi. Ketika tata transportasi tidak sinkron dengan tata ruang maka akan jadi masalah,” ujar Anies di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Anies Baswedan Akui Terima Laporan soal Pompa Terendam Banjir

Hal itu dikatakan Anies saat memberi sambutan penandatanganan pembentukan perusahaan patungan antara PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta dengan PT Kereta Api Indonesia. Hadir Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam acara tersebut.

Komposisi kepemilikan perusahaannya, 51 persen Pemprov DKI melalui MRT Jakarta sedangkan 49 persen dikuasai Kementerian BUMN lewat KAI. Kata Anies, persoalan tata ruang merupakan kewenangan pemerintah daerah, sehingga pihak yang lebih dominan mengendalikan perusahaan itu adalah DKI.

“Tata ruang ada di pemerintah daerah, karena itu pemda yang mengelola dan perencanaan transportasinya mencerminkan tata ruang,” jelasnya.

Dibully Netizen, Anies Baswedan: Bundaran HI Tidak Ketutup Banjir tapi Pembicaraannya Tinggi

Pada tahap awal, perusahaan patungan ini akan menata empat stasiun yakni Stasiun Juanda, Stasiun Sudirman, Stasiun Senen dan Stasiun Tanah Abang. Namun demikian, Anies enggan membeberkan nilai investasi penataan empat stasiun itu yang ditargetkan selesai pada Maret 2020 mendatang.

“Belum (pembahasannya) sampai situ, karena perusahaan baru dibentuk. Intinya nanti akan terintegrasi transportasi MRT, KRL dan Transjakarta serta ojek online,” katanya.

Dia menargetkan pada 2030 nanti pemerintah mampu membalikan komposisi pengguna kendaraan di wilayah Jabodetabek. Saat ini komposisi pengguna angkutan umum sebesar 25 persen, sedangkan angkutan pribadi 75 persen.

Sementara berdasarkan catatan Anies, jumlah penumpang kereta dan Transjakarta mencapai 369,3 juta pada tahun 2019. “Target sesungguhnya adalah 75 persen, tapi nanti minimal bisa 60 persen warga beralih memakai transportasi umum,” ungkapnya.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved