Pemprov DKI Membuat Payung Hukum untuk Membayar Sejumlah 118 Lahan Warga di Kawasan Sungai Ciliwung

Pemprov DKI Jakarta sedang membuat payung hukum untuk melakukan pembayaran 118 bidang lahan untuk menormalisasi Sungai Ciliwung di wilayah setempat.

Payung hukum itu diterbitkan sebagai dasar pembayaran lahan milik warga yang terdampak normalisasi dari Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Nanti ada pelebaran sungai, sehingga kami lakukan pembayaran (lahan warga). Di sisi lain kami siapkan dasar hukum supaya kuat,” kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat pada Kamis (9/1/2020).

Dalam kesempatan itu, Anies enggan membeberkan bentuk payung hukum yang akan dikeluarkan untuk membebaskan lahan.

• Kim Jong Un Pertama Kali Muncul dari Persembunyian Sejak Qassem Soleimani Tewas dalam Serangan Drone

Namun, berdasarkan pengalaman sebelumnya, dasar hukum yang dikeluarkan kepala daerah setempat saat pembebasan lahan adalah Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta.

“Dalam waktu cepat dikeluarkan, karena kalau orang (pemerintah) mengeluarkan anggaran harus ada dasarnya. Karena itu kami siapkan aturannya,” ujar Anies.

Dalam upaya normalisasi ini, kata dia, pembebasan lahan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.

Namun, untuk proyek sodetan Sungai Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur (KBT), pembebasan lahannya dan proyeknya merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Juaini Yusuf menambahkan, 118 bidang lahan yang akan dibebaskan berada di empat kelurahan, yaitu Pejaten Timur, Tanjung Barat, Cililitan dan Balekambang.

• Warga Resah dan Menolak Rencana akan Beroperasinya Kembali Tempat Prostitusi Vins Pondok Indah

Dana pembebasannya diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2020 sekitar Rp 160 miliar.

“Setelah lahan warga dibayar, kami langsung serahkan kepada BBWSCC untuk dinormalisasi berikut pembangunan sheetpile-nya,” kata Juaini.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengaku, dia mendapat peringatan dini soal cuaca ekstrem, sampai Minggu (12/1/2020) dari Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat (AS).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI itu menyebutkan, sebetulnya, peringatan dini soal cuaca ekstrem itu juga diperoleh Dubes AS dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Hanya saja, kata dia, informasi yang disampaikan BMKG tidak viral seperti yang diberikan Dubes AS kepada masyarakat.

“Ini menarik nih, BMKG itu mengeluarkan rutin hal yang sama, tapi enggak viral."

"Menurut saya, harus dibantu agar informasi dari BMKG itu menyebar,” kata Anies di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu (8/1/2020).

• Kim Jong Un Pertama Kali Muncul dari Persembunyian Sejak Qassem Soleimani Tewas dalam Serangan Drone

Anies bercerita, saat rapat koordinasi tingkat menteri di Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat pada Selasa (7/1/2020) lalu.

Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati sempat menyampaikan mengenai kondisi terkini dan prakiraan cuaca ekstrem yang kemungkinan melanda wilayah Jabodetabek dan sekitarnya.

“Jadi, yang dikeluarkan oleh Kedutaan Amerika itu juga yang sudah dikeluarkan oleh BMKG dan seluruh jajaran kami merespons itu. Kami ada satu jalur komunikasi khusus dari BMKG kepada BPBD, kemudian dari BPBD disebarkan kepada seluruh jajaran,” jelasnya.

Guna mengantisipasi banjir susulan seperti halnya pada Rabu (1/1/2020) lalu, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya.

• Disdik Kota Bekasi Tidak Bisa Menerbitkan Ijazah Baru Terkait dengan Ijazah Rusak Terendam Banjir

Salah satunya pengerahan pompa mobile untuk mendukung pompa stasioner.

Pengerahan pompa mobile ini dikerahkan difokuskan di wilayah pesisir untuk mengantisipasi air pasang atau rob dari laut.

“Selain menyiapkan antisipasi hujan, kami juga mengantisipasi peningkatan permukaan air laut yang hari ini, sesungguhnya sudah mengalami peningkatan."

"Pompa mobile kami gerakan ke sekitar pesisir untuk membantu bila ternyata muncul rob sehingga bisa dialirkan kembali,” jelasnya.

• Diungkap Polisi Bahwa Satu dari Tiga Tersangka Penyuplai Senpi Koboi Lamborgini Itu Anak Ayu Azhari

Sebelumnya, diberitakan, PT Angkasa Pura II (Persero) menghimbau agar pengguna jasa di Bandara Soekarno Hatta Tangerang untuk mengantisipasi adanya kendala yang bisa terjadi.

Hal itu dikarenakan cuaca ekstrem yang terjadi, pekan ini.

Pengelola bandara tersibuk kedua se-Asia Facific dan 17 di dunia itu mengingatkan terkait kondisi cuaca ekstrem seperti saat ini.

Di mana penumpang sebaiknya bersiap menghadapi kondisi yang kurang nyaman.

Kondisi seperti saat ini diharapkan agar pengguna jasa dapat mengantisipasi adanya kendala.

"Kami mengimbau kepada para penumpang saat ini cuaca sangat ekstrem, agar bersiap siaga dalam kondisi tertentu," ujar Febri Toga Simatupang, Senior Manager Of Branch Communication and Legal, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jumat (21/9/2018).

• Terungkap Faktor yang Mengakibatkan Anton Medan Histeris Saat Menghadiri Sidang Trio Bau Ikan Asin

Kondisi cuaca saat ini sangat sulit diprediksi.

PT Angkasa Pura II mengimbau kepada pengguna jasa bandara dapat memersiapkan diri lebih awal untuk datang ke bandara agar tidak terburu-buru saat akan melakukan check in.

Sebab, hujan lebat dan cuaca ekstrem bisa mempengaruhi operasional penerbangan.

Sehingga, seluruh operator penerbangan perlu mewaspadai risiko cuaca ekstrem yang terjadi di sejumlah wilayah sejak awal September 2018 ini.

PT Angkasa Pura II berharap para pengguna jasa untuk datang lebih awal atas jadwal penerbangan. Karena hujan lebat yang meningkat dapat menyebabkan kemacetan dalam perjalanan menuju ke bandara.

“Kami juga selalu berkoordinasi dengan pihak Otoritas Bandara. Meskipun, hingga saat ini, delay dan penutupan operasional bandara belum terjadi, sejauh ini cuaca masih dinyatakan layak. Tetapi kami selalu koordinasi,” jelasnya.

Dirinya juga menyatakan, pihaknya terus melakukan pengecekan marka landasan pacu.

“Kondisi seperti ini penting untuk kejelasan feasibility selama pergerakan di sisi udara,” tuturnya.

Selain itu, pihak PT Angkasa Pura II juga telah mengoperasikan Terminal Operation Center yang berfungsi untuk memonitor seluruh aktivitas dan kebutuhan di Terminal secara live.