Politisi PKS Nilai Prabowo Lembek Soal Natuna, Jubir Prabowo Beraksi Keras, Itu Men-downgrade Menhan

 Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar-lembaga Dahnil Anzar Simanjuntak menanggapi pernyataan Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid yang menyebut Prabowo lembek soal Natuna.

Ia menyayangkan sikap lembek Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terkait persoalan kedaulatan wilayah Zone Ekonomi Ekslusif Indonesia di laut Natuna.

• Susi Pudjiastuti Kritik Cara Padang Prabowo Soal Natuna, Bedakan Pencurian Ikan dan Persahabatan

Dahnil menegaskan, sikap Prabowo sama dengan yang disampaikan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi.

"Sikap Pak Prabowo sama dengan yang disampaikan Menlu ketika konpres bersama. Sikap itu dirumuskan bersama dan kebetulan yang diminta menyampaikan Menlu," ujar Dahnil ketika dikonfirmasi, Sabtu (4/1/2020).

Sebelumnya, Kholid sangat menyayangkan sikap lembek Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang justru menganggap enteng masalah kedaulatan bangsa.

Karena itu menurut Dahnil, pernyataan PKS itu sebagai pernyataan politik yang sarat dengan modus mendown-grade Menhan Prabowo.

• Hasil Lengkap Piala FA, Ditahan Wolves 0-0 Man United Harus Lakoni Laga Ulang, Jadwal Kian Padat

"Pernyataan PKS saya pahami sebagai pernyataan politik yang sarat dengan modus men-downgrade Menhan. Abai dengan fakta bahwa sikap Menhan ya sama dengan seperti disampaikan Menlu sebagai otoritas diplomasi Luar Negeri," tegas Dahnil.

Sebagai Menhan, imbuh dia, tentu Prabowo memiliki sikap tegas dalam menjaga kedaulatan bersama TNI.

TNI pun, tegas dia, sudah meningkatkan patroli di perairan Natuna.

• Dilepas Macan Kemayoran, Edson Tavares Latih Pesut Etam di Liga 1 2020

"TNI sudah diminta mengintensifkan patroli di sana dan meningkatkan aktivitas. Selanjutnya Menhan dalam posisi siap menerima perintah sikap negara melalui Presiden, apa pun keputusan tersebut," jelasnya.

 Kita Cool Saja

Sebelumna Para Menteri menanggapi persoalan di Perairan Natuna terkaita pelanggaran kapal Tiongkok, termasuk Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto.

 TNI bersiaga di Perairan Natuna Utara, terkait adanya pelanggaran wilayah laut yang dilakukan sejumlah kapal Tiongkok.

Pengendalian operasi siaga tempur dipimpin Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I, Laksamana Madya Yudo Margono.

TNI juga sudah menyiapkan alat utama sistem persenjataan, termasuk pesawat intai dan kapal Republik Indonesia. Natuna Utara adalah wilayah yang menjadi perhatian utama pada 2020 ini.

• Dukcapil Akan Jemput Bola Urus Dokumen Catatan Sipil Milik Warga yang Terdampak Banjir

Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto angkat suara, menanggapi memanasnya kondisi di Perairan Natuna terkait intervensi Tiongkok. Prabowo menambahkan, tidak ada yang terganggu termasuk investasi dari Negara Tiongkok.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, usai rapat di kantor Kemenko Maritim. Saat ditanya mengenai adanya penambahan personel TNI atau tidak, Prabowo menjawab "kita cool aja, santai."

Sementara itu Menkopolhukam, Mahfud MD memastikan adanya pelanggaran zona ekonomi ekslusif di perairan Natuna. Sebagai negara yang memiliki kedaulatan atas hukum internasional, Menkopolhukam akan bertindak untuk menjaga perairan Indonesia.

30 Desember 2019, dalam patroli rutin di perbatasan Zona Ekonomi Ekslusif Laut Natuna Utara, KRI Tjiptadi-381 mendapati Kapal China, Coast Guard, yang mengawal kapal nelayan Tiongkok.

Petugas KRI Tjiptadi 381 membuka komunikasi dengan awak China Coast Guard dan mengusir mereka serta kapal nelayan untuk menjauh dari zona ekonomi ekslusif. 

• Waduh, Edson Tavares Merasa Dimanfaatkan Manajemen Pesija Untuk Memperoleh Tanda Tangan Pemain

Kapal Asing Terekam

Sementara itu info terbaru, Pesawat patroli udara Angkatan Laut (AL) berhasil merekam gambar dari sejumlah kapal asing yang masuk ke Laut Natuna.

Tampak kapal asing tengah melintasi perairan Laut Natuna Utara.

KRI Tjiptadi 381 dan Teuku Umar berlayar bersama ratusan personil gabungan al darat udara untuk perpatroli memantau kapal asing yang memasuki perairan indonesia.

Terlihat pula dalam tayangan YouTube Kompas TV yang Tribunnews akses, visual kapal laut asing yang tengah melakukan aktivitas penangkapan ikan.

Tercatat ada sekira 30 kapal laut asing yang saat ini memasuki Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), Jumat pagi (3/1/2020).

Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I, Laksamana Madya Yudo Margono menerangkan, kapal-kapal asing itu telah memasuki batas landas kontinen.

Berikut tayangan videonya:

Terkait peristiwa panas di perairan Laut Natuna itu, sebelumnya Badan Keamanan Laut (Bakamla) menyatakan, telah mengusir sejumlah kapal laut asing yang masuk ke perairan Indonesia terutama adi wilayah Natuna.

Kapal asing yang masuk di antaranya berasal Vietnam dan Tiongkok.

Menanggapi kejadian tersebut, Kepala Bakamla Laksamana Madya A Taufiq menyebut pihaknya telah mendeteksi kapal-kapal tersebut.

Bakamla telah mendeteksi kapal asing menuju ke Natuna pada Selasa (10/12/2019).

"Pada 10 Desember 2019, kami sudah bekerja sama di partner regional di dunia."

"Ini akan ada pergerakan kapal fishing flatnya dari utara ke selatan," kata A Taufiq yang Tribunnews kutip melalui tayangan YouTube Kompas TV, Senin (30/12/2019).

Ternyata, kapal-kapal asing itu masuk ke Natuna 19 Desember 2019.

"Kami temukan dam kami usir, jadi kami sampaikan ini perairan kami, dan sebagainya. Mereka keluar," tambahnya.

Namun, sejumlah kapal asing dikabarkan kembali mencoba memasuki perairan Indonesia di wilayah Natuna.

"Tapi, 24 Desember 2019 mereka masuk lagi. Kami hadir di sana dan sudah kami laporkan ke Kemenkopolhukam," tuturnya

Panggil Dubes Tiongkok 

Sementara itu, pihak Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dalam siaran persnya menyatakan telah memanggil Duta Besar Tiongkok di Jakarta.

Kemlu menyampaikan protes keras terkait insiden di Laut Natuna itu.

Sekira ada tujuh poin yang Tribunnews kutip melalui laman kemlu.go.id.

Berikut kutipan tersebut:

1. Pada Senin (30/12/19), hasil rapat antar Kementerian di Kemlu mengkonfirmasi terjadinya pelanggaran ZEE Indonesia, termasuk kegiatan IUU fishing, dan pelanggaran kedaulatan oleh Coast Guard RRT di perairan Natuna

2. Kemlu telah memanggil Dubes RRT di Jakarta dan menyampaikan protes ​keras terhadap kejadian tersebut.

Nota diplomatik protes juga telah disampaikan.

3. ZEE Indonesia ditetapkan berdasarkan UNCLOS.

RRT sebagai pihak pada UNCLOS, harus menghormatinya.

4. Menegaskan kembali, Indonesia tidak memiliki overlapping jurisdiction dengan RRT

Indonesia tidak akan pernah mengakui 9 dash-line RRT karena penarikan garis tersebut bertentangan dengan UNCLOS sebagaimana diputuskan melalui Ruling Tribunal UNCLOS tahun 2016.

5. RRT adalah salah satu mitra strategis Indonesia di Kawasan dan kewajiban kedua belah pihak untuk terus meningkatkan hubungan yang saling menghormati, dan membangun kerjasama yang saling menguntungkan.

6. Dubes RRT mencatat berbagai hal yang disampaikan dan akan segera melaporkan ke Beijing. Kedua pihak sepakat untuk terus menjaga hubungan bilateral yang baik dengan Indonesia.

 7. Kemlu akan terus lakukan koordinasi erat dengan TNI, KKP, dan Bakamla guna memastikan tegaknya hukum ZEEI.

 Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul PKS Bilang Prabowo Lembek Soal Natuna, Dahnil: Itu Pernyataan Politik yang Sarat dengan Modus,  Penulis: Srihandriatmo Malau