VIDEO: Aksi Reuni 212, Polisi Sebut Tak Lakukan Penyekatan dan Penutupan Jalan

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus memastikan pihaknya tidak akan melakukan penyekatan di wilayah perbatasan untuk mencegah massa masuk ke Jakarta saat kegiatan reuni 212 digelar, pada 2 Desember 2019 mendatang.

Yusri juga mengatakan belum ada rencana penutupan ruas jalan di Jakarta oleh pihak kepolisian, saat aksi itu digelar.

"Tidak ada penyekatan mencegah massa masuk. Sebab reuni 212 ini, kegiatan keagamaan biasa saja, seperti yang dikatakan Kapolda," katanya di Mapolda Metro Jaya, Jumat (29/11/2019).

Selain itu, Yusri mengatakan belum ada pula rencana penutupan jalur saat aksi itu digelar. "Belum ada rencana penutupan jalan," katanya.

Yusri mengatakan sampai Jumat (29/11/2019) ini, pihaknya belum dapat memperkirakan berapa estimasi massa yang akan hadir dalam reuni 212 itu.

Hal itu katanya masih dianalisa pihaknya. "Jumlah massanya belum tahu berapa. Yang jelas personel yang diturunkan tergantung jumlah massa yang hadir nanti," kata Yusri.

Sebelumnya Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono mengatakan pihaknya siap mengamankan aksi massa reuni 212 yang akan digelar di Jakarta pada 2 Desember 2019 mendatang.

Menurut Gatot, kegiatan reuni 212 adalah kegiatan keagamaan, sehingga tidak diperlukan pengamanan khusus pihaknya dalam hal ini

"Itu kegiatan keagamaan, jadi kegiatan biasa saja. Intinya kalau ada kegitan keagamaan, mereka memberitahu ke Polri. Dan kita akan lakukan pengamanan. Jadi tidak usah dibesar besarkan. Ini kegiatan biasa sebagaimana kegiatan keagamaan lainnya. Jadi tak ada pengamanan khusus ya," kata Gatot di Mapolda Metro Jaya, Selasa (26/11/2019).

Gatot memastikan tidak ada penambahan personil pengamanan dari luar daerah dalam mengamankan kegiatan reuni 212 ini.

"Tidak ada penambahan personil cukup dari Polda Metro Jaya saja Jumlahnya akan disesuaikan dengan jumlah massa nantinya" kata Gatot.

Terkait apakah pihaknya sudah menerbitkan surat tanda terima pemberitahuan (STTP) kegiatan reuni 212, Gatot mengaku belum mengeceknya.

"Nanti saya cek dulu ya di Dirintel. Yang jelas saat melakukan kegiatan itu kita amankan. Dan kita berharap, karena ini kegiatan keagamaan, tidak ada kegiatan provokasi atau kegiatan lainnya yang dapat menggangu keamanan," kata Gatot.

"Saya juga sudah ketemu dengan panitianya dan mereka juga sudah menyiapkan kegiatannya. Dan kita sepakat bahwa ini reuni 212, maka masyarakat tidak perlu terganggu dengan kegiatan tersebut. Kita tidak usah kuatir. Ini kegiatan keagamaan yang biasa dilakukan," kata Gatot.

Sebelumnya Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Argo Yuwono, mengaku telah menerima surat pemberitahuan aksi Reuni 212. Untuk itu, pihaknya meminta masukan dan sejumlah rekomendasi dari beberapa pihak.
"Karena lokasi ada di Jakarta, dari Mabes Polri meminta rekomendasi mulai dari tingkat Polres Jakarta Pusat, karena lokasi di sana," kata Argo di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (26/11/2019).

Menurut Argo, rekomendasi akan terus meningkat mulai dari Polres Jakarta Pusat hingga ke Polda Metro Jaya (PMJ). Setelahnya, berlanjut ke tingkat Mabes Polri.

"PMJ akan mengirimkan rekomendasi ke Mabes Polri bagian Intelkam. Dari Intelkam nanti yang akan mengeluarkan pemberitahuannya," kata Argo.

Sebelumnya, Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Moeldoko, menilai saat ini tak perlu lagi ada gerakan massa, seperti reuni 212.

Menurut dia, masyarakat sudah menikmati kondisi dalam negeri yang sudah damai dan tenang.

"Imbauannya saya pikir semuanya berjalan baik saja-lah. Kita semuanya sudah menikmati suasana seperti ini. Saya yakin kalau kita lihat masyarakat sekarang sudah happy, suasana tenang," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, 22 November 2019.

Kalaupun reuni 212 tetap digelar, Moeldoko meminta agar dilaksanakan dengan damai tanpa ada tindakan-tindakan yang dapat memicu keributan.

Dia menyebut masyarakat ingin menjalankan aktivitas tanpa ada hambatan. "Harapan kita sudahlah, jangan terlalu banyak buat gerakan-gerakan. Toh, kita sudah paham, masyarakat semuanya sudah ingin damai, ingin bekerja dengan tenang," ujar mantan Panglima TNI itu.(bum)