93 Ribu Warga Kota Bekasi Belum Punya KTP Elektronik, Sampai Akhir Tahun Bisa Tembus 100 Ribu
DINAS Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi mencatat, sebanyak 93 ribu lebih warga setempat belum memilik KTP elektronik.
Penulis: Muhammad Azzam |
lihat foto
"Kalau kondisinya seperti itu terus, bisa butuh waktu lama warga Kota Bekasi punya e-KTP secara utuh," terangnya.
Untuk itu, dia berharap suplai blangko e-KTP dari Kemendagri bisa lebih diperbanyak.
• Datang ke Istana Pakai Kemeja Putih, Mahfud MD: Saya Dipanggil Presiden
Sebab, Kota Bekasi salah satu kota yang melakukan permohonan blangko e-KTP paling besar.
"Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita dapat kiriman blangko dari Kemendagri dengan jumlah besar. Kalau kita sih ajukan 50 juta keping tahun 2020," paparnya.
Sementara, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi mencatat sebanyak 33.500 warga Kecamatan Tambun Selatan belum mengantongi KTP elektronik.
• Relawan Ungkap Cuma Gerindra Partai di Luar Koalisi Jokowi-Maruf Amin yang Bakal Masuk Kabinet
Jumlah itu terbilang besar, dibandingkan data warga yang belum punya KTP elektronik di kecamatan lainnya.
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi Hudaya mengatakan, total keseluruhan warga Kabupaten Bekasi yang belum mengantongi KTP Elektronik sebanyak 59 ribu.
Rinciannya, 25.500 warga yang tersebar di 22 Kecamatan. Dan 33.500 merupakan penduduk Kecamatan Tambun Selatan.
• Jelang Pengumuman Kabinet, Staf Istana Hilir Mudik Bawa Masuk Kemeja Putih
"Warga Tambun yang paling banyak tak miliki KTP, dan yang paling sedikit warga Muaragembong,” ungkap Hudaya, Selasa (22/10/2019).
Hudaya mengatakan, status warga yang belum memiliki e-KTP itu dikarenakan ketersedian blangko yang minim.
Mereka telah melakukan perekaman data dan biometri dengan status Print Ready Record (PRR).
• Eggi Sudjana Harus Berurusan dengan Polisi Lagi karena Tukang Pijitnya Diduga Merakit Bom
“Mereka statusnya sudah PRR, hanya sebagian kecil saya yang belum lakukan perekaman."
"Tak punya e-KTP karena kita kurang blangko, tidak bisa cetak,” kata Hudaya.
Hudaya menuturkan, wilayah Kecamatan Tambun Selatan yang padat penduduk membuat angka warga yang belum memiliki e-KTP cukup tinggi.
• Nomenklatur Sejumlah Kementerian akan Berubah, Wakil Menteri Bakal Bertambah
"Wilayah Tambun Selatan ini kan yang paling padat penduduk. Banyak sekali dari mereka yang belum punya e-KTP karena terbatas blangkonya," jelas dia.
Tentunya, kata Hudaya, keterbatasan blangko dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membuat pelayanan KTP elektronik dikeluhkan.
Hal itu dikarenakan mereka yang sudah lama melakukan perekaman tak kunjung mendapatkan KTP elektronik.
• Anies Baswedan Sarankan Warga Jakarta Beraktivitas Seperti Biasa Saat Pelantikan Jokowi-Maruf Amin
"Jadi kasihan juga teman-teman pelayanan di kecamatan yang kena semprot dari warga."
"Padahal, kondisinya kan blangkonya minim sekali, banyak warga yang enggak tahu itu," terangnya.
Saat ini, kata dia, alokasi blangko e-KTP hanya 20 sampai 30 keping, yang didistribusikan setiap dua pekan sekali ke masing-masing kecamatan.
• Tiga Lapis Pengamanan Jaga Ketat Tamu Negara Pelantikan Jokowi-Maruf Amin
Meski terkendala ketersediaan blangko, penduduk Kabupaten Bekasi yang wajib KTP diimbau tetap melakukan perekaman di masing-masing kecamatan tempat tinggalnya.
"Tetap lalukan perekaman e-KTP bagi yang belum. Itu wajib, nanti akan diberikan Surat Keterangan (Suket). Dan itu resmi sebagai pengganti sementara e-KTP," tuturnya. (*)
